Khofifah Klaim Kemiskinan di Surabaya Turun Drastis

Warta Ekonomi, Jakarta -

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa saat ini Jawa Timur sedang mengalami penurunan yang cukup signifikan pada bidang kemiskinan, yaitu sebesar 0,48 persen pada enam bulan terakhir.

Hal tersebut diungkapkan Khofifah pada acara Konsultasi Regional Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Wilayah Jawa dan Bali di Hotel Shangri-La Surabaya, Senin (29/7/2019).

"Dibandingkan lima tahun lalu, penurunan kemiskinan pedesaan di Jawa Timur hanya turun sebesar satu persen, namun dalam enam bulan terakhir turun menjadi 0,48 persen," kata dia dalam keterangan tertulisnya.

Baca Juga: Investasi Manufaktur: Kunci Percepatan Pembangunan Pulau Jawa-Bali

Khofifah pun mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dan TNP2K bahwa pihaknya khawatir kemiskinan yang turun signifikan enam bulan terakhir itu sebetulnya masuk pada kategori rawan miskin atau rentan miskin.

"Hal ini berarti kalau ada gelombang sedikit, dia akan menjadi miskin lagi. Artinya kami ingin di dalam IKU RPJMN, proses itu mengikuti ritme dari Sustainable Development Goals (SDGs) zero poverty. Kami mohon dapat di-support agar tidak ada daerah yang tadi masuk pada rentan miskin menjadi miskin," ucap Khofifah.

Berdasarkan hasil studi Growth Diagnostics yang dilakukan Kementerian PPN/Bappenas, penghambat utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang secara langsung dan tidak langsung berdampak terhadap kemiskinan adalah regulasi dan institusi.

Regulasi yang ada tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi, khususnya pada regulasi yang terkait tenaga kerja, investasi, dan perdagangan.

Baca Juga: Jokowi: Angka Kemiskinan Turun, Terendah Sepanjang Sejarah Indonesia

Selain itu, kualitas institusi juga rendah karena korupsi yang masih tinggi dan birokrasi yang tidak efisien, serta masih lemahnya koordinasi antarkebijakan.

"Birokrasi juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan bukan untuk menciptakan regulasi yang memutuskan semangat investasi," tegas Bappenas.