Portal Berita Ekonomi Sabtu, 24 Agustus 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:13 WIB. Mobil dinas - Mendagri heran tentang pembelian mobil baru yang dipersoalkan.
  • 16:45 WIB. Indonesia - Wapres terpilih: Masyarakat  menengah akan mendominasi perekonomian sampai dengan 2040.
  • 16:22 WIB. AS-Jepang - AS tidak menaikan tarif otomotif asal Jepang.
  • 15:15 WIB. DPR  - Ketua DPR tidak mau tanggapi proyek pin emas DPR senilai Rp5,5 miliar.
  • 14:27 WIB. Deal perdagangan -  Jepang menurunkan tarif import daging sapi dan babi asal AS.
  • 14:01 WIB. Amazon - Amazon digugat para penerbit karena menampilkan teks untuk buku audio.
  • 13:28 WIB. Beijing -  China  melepaskan konsulat Inggris di Hong Kong yang ditahan di  Shenzhen, Sabtu (24/8).
  • 13:16 WIB. Syariah - Wapres terpilih yakin Indonesia bisa menjadi pusat kebangkitan ekonomi Islam.
  • 12:52 WIB. Minyak - Akibat perang dagang AS-China, harga minyak turun 4%, terendah dalam 2 minggu ini.
  • 12:35 WIB. Retaliasi - Mulai 15 Des China akan mengenakan ekstra tarif 5% untuk pecahan copper serta alumunium.
  • 12:23 WIB. Sumsel - BPDP Sumsel: Kebakaran hutan di Sumsel sepanjang Jan-Agustus 1.678,80 hektare.
  • 11:27 WIB. Oposisi - Sambil rayakan hut di kolong tol, PAN menyatakan akan menjadi oposisi.

Masih Banyak Masalah, DPR Diminta Jangan Buru-Buru Sahkan RUU Kamtansiber

Masih Banyak Masalah, DPR Diminta Jangan Buru-Buru Sahkan RUU Kamtansiber - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

DPR diminta tak terburu-buru mengesahkan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (Kamtansiber) menjadi Undang-Undang karena masih banyak kelemahan dalam UU tersebut.

Baca Juga: Kenapa Kekacauan Hidup Pribadi dan Pekerjaan Bisa Jadi Masalah Keamanan Siber?

Pengamat dari IndoTelko Forum Doni Ismanto Darwin menyarankan agar RUU Kamtansiber dibahas oleh kabinet dan anggota DPR periode mendatang.

“Idealnya RUU ini dibahas lagi dan jangan buru-buru disahkan karena semangatnya masih konvensional tak kekinian.  karena yang akan menjalani nantinya kan untuk masa depan,” kata Doni dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (30/7/2019).

Awal Juli 2019, DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan dan Ketahanan Siber sebagai RUU inisiatif DPR.

Hal ini diputuskan dalam Rapat Paripurna ke-157 Masa Sidang V tahun 2018-2019.  Namun pembahasannya menunggu Surat Presiden (Surpres) untuk mengutus menteri atau pimpinan lembaga untuk membahas bersama DPR.

Doni mengatakan, masih banyak hal harus diluruskan dalam draft RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang beredar.

Dia mencontohkan, tentang definisi kamtansiber yang terlalu luas dan tidak jelas nantinya akan membebani industri dan regulator.

“Sanksi resiprokal yang dikenakan kepada lembaga pemerintahan yang melanggar tidak jelas,” katanya.

Selain itu, dalam Pasal 12  ada kewajiban untuk membuat salinan data elektronik, tapi tidak dijelaskan penyimpanannya di mana.

“Bagusnya secara eksplisit di level UU disebutkan kewajiban untuk data diletakkan di wilayah hukum indonesia,” katanya.

Tak hanya itu, draft UU ini mengamanatkan juga BSSN melakukan fungsi penapisan konten, ini memiliki potensi overlap dengan yang dilakukan kominfo sekarang.

“Belum jelas positioniong lembaga penyelenggara ketahanan siber dan hubungannya dengan BSSN, terutama misalnya dengan lembaga seperti TNI, yang menjadi garda terdepan pertahanan negara,” katanya.

Doni juga mengatakan bahwa pemerintah dan DPR perlu memperjelas definisi "kejahatan siber" ( cyber crime ) dan ketahanan siber (cyber resillience).

“Kalau dibaca secara umum masih sangat sedikit pembahasan di RUU yang terkait dengan cyber defense,” kata dia.

Kemudian, Doni juga menyoroti tentang banyaknya pembahasan tentang perizinan.

“idealnya harusnya bagimana memberdayakan  dan memproteksi sumberdaya manusia di sektor siber dalam negeri,” katanya.

Hal itu menyebabkan, draft RUU ini terkesan lebih menempatkan posisi siber dimonopoli pemerintah.

“Ini bertentangan dengan semua teori tentang siber yang egaliter,” katanya.

Tag: Siber, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,818.36 3,780.40
British Pound GBP 1.00 17,524.82 17,349.62
China Yuan CNY 1.00 2,029.13 2,009.01
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,320.00 14,178.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,680.32 9,581.49
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,826.86 1,808.70
Dolar Singapura SGD 1.00 10,334.13 10,225.75
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,859.40 15,699.30
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,420.11 3,382.16
Yen Jepang JPY 100.00 13,444.75 13,307.68

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6255.597 16.352 650
2 Agriculture 1368.973 -5.285 21
3 Mining 1590.040 13.201 49
4 Basic Industry and Chemicals 841.616 6.098 72
5 Miscellanous Industry 1172.077 33.290 49
6 Consumer Goods 2403.300 9.451 53
7 Cons., Property & Real Estate 498.204 1.562 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1216.314 -8.753 74
9 Finance 1252.950 0.692 90
10 Trade & Service 785.361 -0.724 162
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 366 456 90 24.59
2 FIRE 2,100 2,440 340 16.19
3 ANDI 1,950 2,250 300 15.38
4 AKPI 412 472 60 14.56
5 POLL 3,560 4,000 440 12.36
6 KBLM 310 348 38 12.26
7 ALKA 434 486 52 11.98
8 PORT 565 630 65 11.50
9 LPLI 119 132 13 10.92
10 CCSI 292 322 30 10.27
No Code Prev Close Change %
1 AGRS 330 248 -82 -24.85
2 APEX 640 530 -110 -17.19
3 CANI 190 161 -29 -15.26
4 SSTM 500 426 -74 -14.80
5 ARTA 380 330 -50 -13.16
6 FOOD 170 151 -19 -11.18
7 NELY 155 138 -17 -10.97
8 OKAS 104 93 -11 -10.58
9 ERAA 1,655 1,480 -175 -10.57
10 GTBO 177 159 -18 -10.17
No Code Prev Close Change %
1 ERAA 1,655 1,480 -175 -10.57
2 ADRO 1,020 1,085 65 6.37
3 BBRI 4,070 4,080 10 0.25
4 MNCN 1,260 1,255 -5 -0.40
5 ASII 6,325 6,575 250 3.95
6 UNTR 19,975 20,500 525 2.63
7 TLKM 4,450 4,380 -70 -1.57
8 MAMI 89 89 0 0.00
9 BBCA 30,000 29,975 -25 -0.08
10 PGAS 1,805 1,830 25 1.39