Portal Berita Ekonomi Selasa, 20 Agustus 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:47 WIB. China - Pendapatan Baidu capai 26,3M Yuan atau naik 1% (y on y)  di Q2
  • 22:33 WIB. Kredivo - Bidik konsumen e-commerce, Kredivo luncurkan fitur zero-click checkout.
  • 21:30 WIB. Maskapai - Korea Air Lines Co akan kurangi penerbangan ke Jepang beberapa bulan mendatang
  • 21:08 WIB. Otomotif - Departemen Lingkungan Hidup Korsel akan larang penjualan 8 model mobil diesel Audi, VW dan Poersche karena soal emisi
  • 20:22 WIB. Brexit - Miliarder Hong Kong nekat membeli pub Greene King senilai US$3,3 miliar di Inggris.
  • 19:48 WIB. Emas - Investor Mark Mobius menyarankan untuk membeli emas di harga berapa pun.
  • 19:10 WIB. Rohingnya - PBB dan Bangladesh mulai survei kemungkinan pemulangan kaum Rohingya.
  • 18:47 WIB. Malang - Walikota Malang siap jelaskan ke Mendagri terkait keributan terkait Papua.
  • 18:16 WIB. Sorong - Sampai Selasa (20/8) sore  sejumlah jalan masih ditutup.
  • 18:14 WIB. RAPBN 2020 - Alokasi dana otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Rp 8,4 triliun.
  • 18:00 WIB. MPR - Koalisi Indonesia Kerja belum setuju pimpinan MPR harus 10 orang.
  • 17:46 WIB. Cyber crime - Bareskrim tangkap Iren, otak penipuan online senilai Rp100 miliar.

FPI: Dulu-Dulu Perpanjangan Izin Tak Pernah Bermasalah

FPI: Dulu-Dulu Perpanjangan Izin Tak Pernah Bermasalah - Warta Ekonomi

Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) yang menjadi Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif mengungkapkan masalah perpanjangan izin Ormas FPI. Menurutnya, izin sedang menunggu pelengkapan berkas di Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Agama.

"Kita sudah berupaya untuk melakukan perpanjangan. Sejak habis masa berlaku, dari tanggal 20 sudah mengajukan. Terakhir habis SKT, dari FPI sudah mengajukan perpanjangan. Sampai saat ini belum bisa keluar, karena ada beberapa berkas yang diminta dari Kemendagri dan kita sudah penuhi," katanya kepada wartawan saat diwawancarai di sela Ijtima Ulama IV, di Hotek Lorin, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin 5 Agustus 2019.

Slamet menjelaskan, saat ini FPI sudah memenuhi pemberkasan persyaratan ormas. Dan sedang menunggu rekomendasi Kementerian Agama.

"Kalau sudah turun kita ajukan. Seperti yang lalu lah. Dan yang lalu juga tidak ada masalah. Kami yakin kalau pemerintah punya itikad baik untuk mengayomi seluruh anak bangsa, mengayomi ormas, seharusnya tidak masalah," katanya.

"Tinggal tunggu saja. Kalau semua berkas sudah kami penuhi, kemudian tidak keluar SKT, akan ada tanda tanya besar. Ada apa? Apakah betul rezim ini menarget FPI. Kan begitu."

Lanjut Slamet, sat ini FPI meyakini di Kementerian Agama tidak bermasalah terkait pemberkasan. Namun, kata dia, yang memakan waktu lama justru lama adalah Kemendagri.

"Tapi kemarin sudah ada langkah Kemenag untuk dialog, diskusi dengan kami, pasal yang masih dipersoalkan dan masih perlu penjelasan dari kami yakni pasal 6 tentang penegakan nubuwah (cek lagi) khilafah. Kami sudah jelaskan 10 langkah yang kami ambil termasuk penyatuan mata uang. Dan saya pikir setelah diskusi dengan kami, Kemenag akan mengeluarkan rekomendasi. Kalau keluar akan kami serahkan langsung ke Kemendagri," jelas Slamet.

Dalam kaitannya khilafah di Kemenagri, lanjut Slamet mengatakan, masih banyak yang belum memahami khalifah nubuwah di AD ART FPI.

"Ya, mungkin kan masukan ya. Mereka ingin lebih jelas dan gamblang tentang khilafah. Karena mungkin kawan-kawan di Kemendagri belum paham betul yang dimaksud dengan khilafah nubuwah yang ada di AD ART FPI itu. Makanya perlu penjelasan dari kami. Saya yakin setelah ada penjelasan mereka akan keluarkan rekomendasi," katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo sempat menyinggung dalam peryataannya jika izin ormas yang bertentangan dengan Pancasila tidak diperpanjang. Terkait hal itu, Slamet justru menilai kebingungan sikap pemerintah sebab NKRI bagi FPI harga mati.

"Ya itu yang kami bingung. Sisi mana yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kami sudah 21 tahun tidak ada masalah. Bahkan, kami NKRI harga mati. Setiap bencana kami hadir," ujarnya.

"Karenanya justru Pak Jokowi harus menjelaskan kepada masyarakat Indonesia yang mana bertentangan dengan Pancasila. Harus bisa menunjukkan ke kami. Jangan menjadi berita hoax dan fitnah berkepanjangan," katanya.

Partner Sindikasi Konten: Viva

Tag: Front Pembela Islam (FPI)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Viva

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,821.73 3,783.66
British Pound GBP 1.00 17,391.66 17,217.94
China Yuan CNY 1.00 2,034.38 2,014.22
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,333.00 14,191.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,720.64 9,617.24
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,826.88 1,808.72
Dolar Singapura SGD 1.00 10,348.74 10,244.73
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,891.00 15,732.14
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,428.95 3,392.54
Yen Jepang JPY 100.00 13,448.11 13,313.63

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6295.738 -0.977 651
2 Agriculture 1349.159 -17.863 21
3 Mining 1600.305 -2.201 49
4 Basic Industry and Chemicals 848.690 -0.631 72
5 Miscellanous Industry 1151.944 -0.538 49
6 Consumer Goods 2425.964 18.526 53
7 Cons., Property & Real Estate 504.801 0.125 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1229.883 12.971 74
9 Finance 1260.435 -9.035 91
10 Trade & Service 788.732 -1.689 162
No Code Prev Close Change %
1 DIGI 1,685 2,000 315 18.69
2 DAYA 304 360 56 18.42
3 ARTA 340 390 50 14.71
4 VINS 96 109 13 13.54
5 JKON 478 540 62 12.97
6 FORU 89 100 11 12.36
7 COWL 200 220 20 10.00
8 CCSI 266 292 26 9.77
9 DWGL 172 188 16 9.30
10 PSDN 154 168 14 9.09
No Code Prev Close Change %
1 PDES 1,330 1,000 -330 -24.81
2 BLUE 740 635 -105 -14.19
3 FISH 2,890 2,500 -390 -13.49
4 ITIC 875 780 -95 -10.86
5 IBFN 222 202 -20 -9.01
6 APEX 575 525 -50 -8.70
7 ICON 108 99 -9 -8.33
8 ARMY 232 214 -18 -7.76
9 MKNT 57 53 -4 -7.02
10 KBLM 338 316 -22 -6.51
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 4,180 4,100 -80 -1.91
2 MDKA 5,750 5,975 225 3.91
3 MCOR 174 174 0 0.00
4 PGAS 1,995 1,920 -75 -3.76
5 TLKM 4,340 4,470 130 3.00
6 MNCN 1,275 1,260 -15 -1.18
7 ERAA 1,930 1,875 -55 -2.85
8 BTPS 3,350 3,200 -150 -4.48
9 MAMI 89 90 1 1.12
10 BMRI 7,350 7,375 25 0.34