Portal Berita Ekonomi Jum'at, 23 Agustus 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:22 WIB. Samsung - Samsung jual Galaxy Note serentak di 70 negara.
  • 17:52 WIB. India - Perancis akan berikan jet tempur Rafale pertama ke India pada September
  • 17:47 WIB. Wisatawan - Kunjungan wisatawan ke Maldives melebihi 1 juta pada Agustus
  • 16:41 WIB. Jepang - Yokohama resmi jadi lokasi resort yang berbasis kasino
  • 16:16 WIB. EV - LG Chem Korsel gandeng Tianqi Lithium Kwinana untuk amankan bahan utama baterai EV
  • 16:06 WIB. Korea - Pengadilan Seoul perintahkan Audi Volkswagen Korea untuk bayar 1 juta won/US$825 ke penggugat yang mengalami kerusakan mental
  • 15:51 WIB. India - Impor bensin naik menjadi 230 ribu ton pada Juli, tertinggi sejak 2011
  • 14:56 WIB. KPK  - Laode M Syarif dan Basaria Panjaitan tidak lolos tes capim KPK.
  • 14:43 WIB. Korea - Pemerintah Metropolitan Seoul akan bangun rumah untuk generasi muda dengan manfaatkan properti publik yang tidak dipakai
  • 12:03 WIB. Pasar Modal - OJK: Total penghimpunan dana lewat penawaran umum di pasar modal mencapai Rp112,4 T sampai 19 Agustus (ytd) 

India Cabut Status Otonomi Khusus di Kashmir, Alasannya. . .

India Cabut Status Otonomi Khusus di Kashmir, Alasannya. . . - Warta Ekonomi
WE Online, New Delhi -

Pemerintah India akhirnya mengambil langkah besar mencabut undang-undang yang memberikan status istimewa bagi daerah Jammu dan Kashmir yang dikontrol India. Keputusan tersebut belum pernah dilakukan sebelumnya dan merupakan yang paling drastis yang diambil Delhi di wilayah sengketa itu selama tujuh dekade terakhir.

 

Seperti Artikel 370 yang merupakan sebuah bagian yang sensitif dalam perundang-undangan India karena memberikan wilayah Jammu dan Kashmir yang berpenduduk mayoritas Muslim sebagai daerah otonomi khusus.

 

Jammu dan Kashmir sendiri merupakan wilayah sengketa yang diklaim secara penuh oleh dua negara bertentangga, India dan Pakistan. Akan tetapi, kedua negara tersebut hanya mengontrol sebagian dari wilayah.

 

Karena tidak lama lagi wilayah tersebut menjadi titik panas konflik bersenjata, baik yang antara pasukan pemberontak dengan India, mau pun antara India dan Pakistan. Menteri Dalam Negeri Amit Shah mengajukan langkah pencabutan status otonomi itu ke parlemen di tengah protes besar-besaran dari oposisi. Dia mengatakan langkah itu akan menjadi hukum segera setelah ditandatangani oleh presiden.

 

Menurut laporan dari BBC, Senin (5/8/2019), status otonomi yang berada di wilayah Kashmir India mengizinkan daerah itu untuk memiliki undang-undang dan benderanya sendiri, serta kemerdekaan untuk mengurus semua urusan kecuali terkait bidang luar negeri, pertahanan dan komunikasi. Status tersebut juga mengizinkan para penduduk di Jammu dan Kashmir yang memiliki populasi 12 juta jiwa untuk membeli properti dan memegang jabatan pemerintahan.

 

Namun, langkah yang diambil pemerintah bukan tanpa halangan, banyak pihak yang mengecam langkah tersebut, termasuk mantan administrator Negara Bagian Jammu dan Kashmir, Mehbooba Mufti yang menyebut pencabutan otonomi berarti India secara efektif menjadi pasukan penjajah yang menduduki wilayah tersebut.

 

"Hari ini menandai hari paling gelap dalam demokrasi India," katanya dalam sebuah tweet, menambahkan bahwa "keputusan sepihak" pemerintah adalah "ilegal dan tidak konstitusional".

 

Jelang pengumuman, India menempatkan ribuan pasukannya ke Jammu dan Kashmir dan meminta para turis untuk keluar dari negara bagian itu. Pertemuan publik di Jammu dan Kashmir telah dilarang, sementara jaringan seluler dan internet juga dibatasi.

Partner Sindikasi Konten: Okezone

Tag: India

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Abdul Halim Trian Fikri

Foto: (Foto: AFP).

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,818.36 3,780.40
British Pound GBP 1.00 17,524.82 17,349.62
China Yuan CNY 1.00 2,029.13 2,009.01
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,320.00 14,178.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,680.32 9,581.49
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,826.86 1,808.70
Dolar Singapura SGD 1.00 10,334.13 10,225.75
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,859.40 15,699.30
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,420.11 3,382.16
Yen Jepang JPY 100.00 13,444.75 13,307.68

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6255.597 16.352 650
2 Agriculture 1368.973 -5.285 21
3 Mining 1590.040 13.201 49
4 Basic Industry and Chemicals 841.616 6.098 72
5 Miscellanous Industry 1172.077 33.290 49
6 Consumer Goods 2403.300 9.451 53
7 Cons., Property & Real Estate 498.204 1.562 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1216.314 -8.753 74
9 Finance 1252.950 0.692 90
10 Trade & Service 785.361 -0.724 162
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 366 456 90 24.59
2 FIRE 2,100 2,440 340 16.19
3 ANDI 1,950 2,250 300 15.38
4 AKPI 412 472 60 14.56
5 POLL 3,560 4,000 440 12.36
6 KBLM 310 348 38 12.26
7 ALKA 434 486 52 11.98
8 PORT 565 630 65 11.50
9 LPLI 119 132 13 10.92
10 CCSI 292 322 30 10.27
No Code Prev Close Change %
1 AGRS 330 248 -82 -24.85
2 APEX 640 530 -110 -17.19
3 CANI 190 161 -29 -15.26
4 SSTM 500 426 -74 -14.80
5 ARTA 380 330 -50 -13.16
6 FOOD 170 151 -19 -11.18
7 NELY 155 138 -17 -10.97
8 OKAS 104 93 -11 -10.58
9 ERAA 1,655 1,480 -175 -10.57
10 GTBO 177 159 -18 -10.17
No Code Prev Close Change %
1 ERAA 1,655 1,480 -175 -10.57
2 ADRO 1,020 1,085 65 6.37
3 BBRI 4,070 4,080 10 0.25
4 MNCN 1,260 1,255 -5 -0.40
5 ASII 6,325 6,575 250 3.95
6 UNTR 19,975 20,500 525 2.63
7 TLKM 4,450 4,380 -70 -1.57
8 MAMI 89 89 0 0.00
9 BBCA 30,000 29,975 -25 -0.08
10 PGAS 1,805 1,830 25 1.39