Portal Berita Ekonomi Minggu, 18 Agustus 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:57 WIB. Hong Kong - CEO Cathay Pacific Airways Rupert Hogg mundur efektif per 19 Agustus
  • 12:12 WIB. San Francisco - Airbnb Inc membukukan nilai booking US$9.4 miliar, naik 31% dari kuartal II tahun lalu.
  • 10:31 WIB. Buenos Aires - Menteri Keuangan Argentina Nicolas Dujovne mengundurkan diri Sabtu (17/8).
  • 09:31 WIB. Inggris - Meadowhall hentikan pemindaian wajah pengunjung menggunakan kamera karena dituding ancam privasi
  • 09:07 WIB. Argentina - Fitch menurunkan ranking hutang pemerintah Argentina dari "B" ke "CCC".
  • 08:04 WIB. Perang dagang - AS mengeluarkan furnitur, keperluan bayi, modem dan routers dari daftar tarif 10% untuk China.
  • 07:35 WIB. SoftBank - SoftBank Group Corp akan memberi pinjaman US$20 miliar bagi karyawan yang ingin membeli saham perusahaan.
  • 06:56 WIB. China - FDI masuk lembaga jasa keuangan di China sebesar USD4, 63 M di Q2

PPP Sindir Gerindra: Katanya Mau Gabung Koalisi, Tapi Kok...

PPP Sindir Gerindra: Katanya Mau Gabung Koalisi, Tapi Kok... - Warta Ekonomi

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, menanggapi soal kritik Wakil Ketua DPR Fadli Zon soal masalah padamnya listrik karena salah urus negara. Ia menilai hal itu membuat chemistry antara koalisinya dan peluang partai baru dalam koalisi jadi berbeda.

"Ya harus ditanyakan, kepada teman Gerindra. Kalau ingin masuk koalisi pemerintahan, apakah mengkritisi itu tadi itu kan pas atau tidak. Karena kalau bagi kami, yang di koalisi Indonesia kerja tidak pas dong, karena menjadikan chemistry yang ada di dalam dan baru datang itu akan berbeda," kata Arsul di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa 6 Agustus 2019.

Meski begitu, ia menyadari wajar saja bila lembaga legislatif mengkritisi pemerintah. Sebab, yang di dalam pemerintahan pun boleh juga mengkritik. Tapi kuantum kritiknya ini harus dilihat. Dalam konteks Fadli Zon, hal itu dianggap berlebihan.

"Dia membingkai kritiknya dalam bingkai besar, yang lebay menurut saya. Kalau soal ada yang salah urus, ya itu bukan salah urus negara ini. Itu salah urus perusahaan perlistrikannya ini, itu salah urus manajemen, bukan salah urus oleh Presiden Jokowi," kata Arsul.

Menurutnya, 'tarikannya' seringkali berlebihan dan tidak pas. Tapi ia menegaskan tak mempermasalahkan soal kritiknya. "Soal mengkritiknya ya tidak ada soal, fungsi DPR kan melakukan pengawasan. Dan bagian dari pengawasan itu yang melakukan kritik ya, itu," kata Arsul.

Lebih lanjut, Arsul juga menanggapi padam listrik karena faktor pohon sengon. Ia menilai investigasinya perlu diperdalam lebih dulu. "Ya saya malah ingin mengkritisi kesimpulan Mabes Polri yang terlalu cepat. Investigasinya diperdalam dulu," kata Arsul.

Ia menambahkan kesimpulan itu bisa jadi benar. Tetapi kesannya kalau belum diselidiki dengan mendalam dan peninjauan lapangan belum dilakukan secara benar dan teliti maka dianggap terlalu cepat disimpulkan.

"Lebih baik mestinya itu disampaikan jangan sebagai sebuah kepastian, tidak ada, itu kan kepastian. Misalnya Polri belum menemukan indikasi adanya penyabotan, sementara yang ditemukan adalah soal pohon yang harusnya dikalahkan, tapi kalau belum apa-apa sudah disimpulkan seperti itu kalau ada hal lain jadi seolah-olah Polri kita nggak akurat," kata Arsul.

Menurutnya, penyebabnya harus diselidiki dan menunggu audit investigasi PLN. "Menurut saya kurang tepat disampaikan kesimpulan itu, apalagi kesimpulan itu disampaikan dengan tone kepastian," kata Arsul. [mus]

Partner Sindikasi Konten: Viva

Tag: Fadli Zon, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Viva

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,820.46 3,782.19
British Pound GBP 1.00 17,316.60 17,143.57
China Yuan CNY 1.00 2,037.92 2,017.72
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,329.00 14,187.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,717.93 9,618.79
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,827.35 1,809.22
Dolar Singapura SGD 1.00 10,319.77 10,216.03
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,903.76 15,740.48
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,423.08 3,385.92
Yen Jepang JPY 100.00 13,486.12 13,351.21

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6286.657 29.071 651
2 Agriculture 1385.364 -19.733 21
3 Mining 1611.610 6.842 49
4 Basic Industry and Chemicals 838.279 -1.826 72
5 Miscellanous Industry 1165.921 -4.171 49
6 Consumer Goods 2409.485 55.365 53
7 Cons., Property & Real Estate 501.571 9.118 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1206.906 0.985 74
9 Finance 1267.374 -1.714 91
10 Trade & Service 793.101 -1.849 162
No Code Prev Close Change %
1 NAGA 176 236 60 34.09
2 GLOB 432 540 108 25.00
3 POLL 3,870 4,820 950 24.55
4 ARTO 430 535 105 24.42
5 DAYA 290 360 70 24.14
6 BPFI 930 1,115 185 19.89
7 PUDP 370 438 68 18.38
8 SMMA 8,000 9,200 1,200 15.00
9 SFAN 900 1,035 135 15.00
10 ETWA 60 69 9 15.00
No Code Prev Close Change %
1 INPP 900 745 -155 -17.22
2 YPAS 384 346 -38 -9.90
3 MTPS 1,580 1,435 -145 -9.18
4 TPMA 284 258 -26 -9.15
5 KPIG 157 144 -13 -8.28
6 TIFA 176 162 -14 -7.95
7 RODA 256 236 -20 -7.81
8 PCAR 1,800 1,660 -140 -7.78
9 INKP 8,100 7,525 -575 -7.10
10 SMDM 142 132 -10 -7.04
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 157 144 -13 -8.28
2 INKP 8,100 7,525 -575 -7.10
3 MNCN 1,315 1,305 -10 -0.76
4 FREN 166 171 5 3.01
5 ADRO 1,025 1,030 5 0.49
6 ERAA 2,130 2,000 -130 -6.10
7 BBRI 4,250 4,210 -40 -0.94
8 HMSP 2,850 3,020 170 5.96
9 UNTR 20,750 20,500 -250 -1.20
10 TARA 700 755 55 7.86