PPP Sindir Gerindra: Katanya Mau Gabung Koalisi, Tapi Kok...

Warta Ekonomi -

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, menanggapi soal kritik Wakil Ketua DPR Fadli Zon soal masalah padamnya listrik karena salah urus negara. Ia menilai hal itu membuat chemistry antara koalisinya dan peluang partai baru dalam koalisi jadi berbeda.

"Ya harus ditanyakan, kepada teman Gerindra. Kalau ingin masuk koalisi pemerintahan, apakah mengkritisi itu tadi itu kan pas atau tidak. Karena kalau bagi kami, yang di koalisi Indonesia kerja tidak pas dong, karena menjadikan chemistry yang ada di dalam dan baru datang itu akan berbeda," kata Arsul di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa 6 Agustus 2019.

Meski begitu, ia menyadari wajar saja bila lembaga legislatif mengkritisi pemerintah. Sebab, yang di dalam pemerintahan pun boleh juga mengkritik. Tapi kuantum kritiknya ini harus dilihat. Dalam konteks Fadli Zon, hal itu dianggap berlebihan.

"Dia membingkai kritiknya dalam bingkai besar, yang lebay menurut saya. Kalau soal ada yang salah urus, ya itu bukan salah urus negara ini. Itu salah urus perusahaan perlistrikannya ini, itu salah urus manajemen, bukan salah urus oleh Presiden Jokowi," kata Arsul.

Menurutnya, 'tarikannya' seringkali berlebihan dan tidak pas. Tapi ia menegaskan tak mempermasalahkan soal kritiknya. "Soal mengkritiknya ya tidak ada soal, fungsi DPR kan melakukan pengawasan. Dan bagian dari pengawasan itu yang melakukan kritik ya, itu," kata Arsul.

Lebih lanjut, Arsul juga menanggapi padam listrik karena faktor pohon sengon. Ia menilai investigasinya perlu diperdalam lebih dulu. "Ya saya malah ingin mengkritisi kesimpulan Mabes Polri yang terlalu cepat. Investigasinya diperdalam dulu," kata Arsul.

Ia menambahkan kesimpulan itu bisa jadi benar. Tetapi kesannya kalau belum diselidiki dengan mendalam dan peninjauan lapangan belum dilakukan secara benar dan teliti maka dianggap terlalu cepat disimpulkan.

"Lebih baik mestinya itu disampaikan jangan sebagai sebuah kepastian, tidak ada, itu kan kepastian. Misalnya Polri belum menemukan indikasi adanya penyabotan, sementara yang ditemukan adalah soal pohon yang harusnya dikalahkan, tapi kalau belum apa-apa sudah disimpulkan seperti itu kalau ada hal lain jadi seolah-olah Polri kita nggak akurat," kata Arsul.

Menurutnya, penyebabnya harus diselidiki dan menunggu audit investigasi PLN. "Menurut saya kurang tepat disampaikan kesimpulan itu, apalagi kesimpulan itu disampaikan dengan tone kepastian," kata Arsul. [mus]