Portal Berita Ekonomi Minggu, 18 Agustus 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:56 WIB. China - FDI masuk lembaga jasa keuangan di China sebesar USD4, 63 M di Q2
  • 06:48 WIB. Hong Kong - Lebih dari 470 ribu orang unjuk rasa dukung perdamaian di Hong Kong
  • 05:51 WIB. Liga Inggris - Manchester City 2 vs 2 Tottenham Hotspur
  • 05:50 WIB. Liga Inggris - Southampton 1 vs 2 Liverpool
  • 05:50 WIB. Liga Inggris - Norwich City 3 vs 1 Newcastle United
  • 05:49 WIB. Liga Inggris - Everton 1 vs 0 Watford
  • 05:49 WIB. Liga Inggris - Brighton & Hove Albion 1 vs 1 West Ham United
  • 05:48 WIB. Liga Inggris - Aston Villa 1 vs 2 AFC Bournemouth
  • 05:47 WIB. Liga Inggris - Arsenal 2 vs 1 Burnley
  • 23:03 WIB. Politik - Prabowo: Gerindra ingin kembali ke UUD 45 yang asli.
  • 20:46 WIB. Thailand - Kemenkeu setujui paket stimulus sebesar 370 M Baht atau setara USD11. 979 M
  • 20:31 WIB. Hong Kong - China mengatakan para pelanggar hukum akan ditangkap.
  • 19:52 WIB. Washington - Pemerintah AS akan memberi waktu Huawei 90 hari untuk membeli dari suplier AS.
  • 18:01 WIB. Deradikalisasi - Kemhan telah mencetak 83.458.360 kader bela negara pada 2019.
  • 16:41 WIB. Hong Kong - Cathay Pacific mengkonfirmasi pengunduran diri CEO Rupert Hogg.

PPP Komentari Seruan NKRI Bersyariah, Kata Mereka...

PPP Komentari Seruan NKRI Bersyariah, Kata Mereka... - Warta Ekonomi

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, menanggapi soal Ijtima Ulama IV yang menyerukan NKRI bersyariah. Ia menegaskan jika ingin memperjuangkan berlakunya syariat Islam boleh saja asal sesuai dengan proses legislasi.

"Kalau bersyariah dimaknai umat Islam punya keinginan untuk memperjuangkan berlakunya syariat Islam melalui proses legislasi ya boleh-boleh saja," kata Arsul di komplek parlemen di Senayan Jakarta, belum lama ini.

Ia mencontohkan bahkan partainya sejak dulu memang memperjuangkan dan menjaga legislasi agar tak bertentangan dengan ajaran Islam.

"Misal dulu ada perdebatan sengit dalam merumuskan UU 1/1974 tentang perkawinan, PPP sudah ada dan di sana ada perdebatan panjang ketika konsep awalnya dianggap bertentangan dengan Islam," kata Arsul.

Ia mencontohkan lagi ketika 10 tahun terakhir pemerintahan Soeharto, mulai terbuka dan luas mengintroduksi legislasi yang memberikan kemudahan pada umat Islam untuk menjalankan agamanya.

"Misal UU tentang wakaf, ada UU tentang haji, UU tentang perbankan syariah, itu kan hakikatnya implementasi syariat Islam ke dalam sistem legislasi nasional kita. Sepanjang dilakukan dalam cara itu ya sah-sah saja," kata Arsul.

Ia menjelaskan yang tak boleh misalnya ingin melaksanakan syariat di bidang publik dengan cara-cara yang keluar dari sistem hukum. Misalnya memberantas minuman keras tapi dengan cara bertindak sebagai penegak hukum sendiri.

"Itu enggak boleh. Gimana supaya miras bisa diberantas? PPP dalam periode ini mengajukan RUU tentang pelarangan minuman beralkohol yang sampai sekarang masih dibahas. Lalu bagaimana pendidikan Islam lebih maju dan atensi negara lebih besar pada pendidikan Islam, maka PPP mengajukan RUU pendidikan keagamaan dan ponpes. Nah, cara-cara itu boleh," kata Arsul.

Menurutnya, persoalan hubungan antara agama Islam dan negara merupakan sesuatu yang sudah selesai. Persoalan yang dianggap juga sudah final misalnya 4 konsensus negara seperti, Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan bhineka tunggal ika sebagai keberagaman yang diakui di negara ini.

"Tidak boleh diotak-atik. Jadi tak boleh kemudian ada orang Islam di negara ini yang karena pemahaman keagamannya lalu ingin mengubah ideologi atau dasar negara kita atau bentuk negara kita. Dari negara kesatuan menjadi misal negara dengan sistem khilafah," kata Arsul.

Menurutnya, soal khilafah sebagai kajian atau bahan diskusi boleh saja. Tapi kalau sebagai gerakan untuk mengganti 4 konsensus bernegara, maka bisa menjadi pelanggaran hukum pidana.

"Kalau sebagai gerakan mengganti 4 konsensus bernegara, itu jadi pelanggaran hukum pidana yang ada ancaman hukumannya di KUHP," kata Arsul. (ren)

Partner Sindikasi Konten: Viva

Tag: Alumni 212, Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Antara/Novrian Arbi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,820.46 3,782.19
British Pound GBP 1.00 17,316.60 17,143.57
China Yuan CNY 1.00 2,037.92 2,017.72
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,329.00 14,187.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,717.93 9,618.79
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,827.35 1,809.22
Dolar Singapura SGD 1.00 10,319.77 10,216.03
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,903.76 15,740.48
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,423.08 3,385.92
Yen Jepang JPY 100.00 13,486.12 13,351.21

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6286.657 29.071 651
2 Agriculture 1385.364 -19.733 21
3 Mining 1611.610 6.842 49
4 Basic Industry and Chemicals 838.279 -1.826 72
5 Miscellanous Industry 1165.921 -4.171 49
6 Consumer Goods 2409.485 55.365 53
7 Cons., Property & Real Estate 501.571 9.118 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1206.906 0.985 74
9 Finance 1267.374 -1.714 91
10 Trade & Service 793.101 -1.849 162
No Code Prev Close Change %
1 NAGA 176 236 60 34.09
2 GLOB 432 540 108 25.00
3 POLL 3,870 4,820 950 24.55
4 ARTO 430 535 105 24.42
5 DAYA 290 360 70 24.14
6 BPFI 930 1,115 185 19.89
7 PUDP 370 438 68 18.38
8 SMMA 8,000 9,200 1,200 15.00
9 SFAN 900 1,035 135 15.00
10 ETWA 60 69 9 15.00
No Code Prev Close Change %
1 INPP 900 745 -155 -17.22
2 YPAS 384 346 -38 -9.90
3 MTPS 1,580 1,435 -145 -9.18
4 TPMA 284 258 -26 -9.15
5 KPIG 157 144 -13 -8.28
6 TIFA 176 162 -14 -7.95
7 RODA 256 236 -20 -7.81
8 PCAR 1,800 1,660 -140 -7.78
9 INKP 8,100 7,525 -575 -7.10
10 SMDM 142 132 -10 -7.04
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 157 144 -13 -8.28
2 INKP 8,100 7,525 -575 -7.10
3 MNCN 1,315 1,305 -10 -0.76
4 FREN 166 171 5 3.01
5 ADRO 1,025 1,030 5 0.49
6 ERAA 2,130 2,000 -130 -6.10
7 BBRI 4,250 4,210 -40 -0.94
8 HMSP 2,850 3,020 170 5.96
9 UNTR 20,750 20,500 -250 -1.20
10 TARA 700 755 55 7.86