Sanksi Baru AS Rugikan Venezuela dan Disebut Tindakan Sewenang-wenang

Sanksi Baru AS Rugikan Venezuela dan Disebut Tindakan Sewenang-wenang Kredit Foto: SINDOnews

Venezuela melalui kementerian luar negerinya menyatakan keputusan Gedung Putih untuk membekukan semua aset negara kaya minyak itu sebagai sebuah serangan baru dan serius.

Kementerian Luar Negeri Venezuela mengatakan sanksi baru yang dijatuhkan oleh Pemerintahan Donald Trump adalah tindakan terbaru dari serangkaian tindakan terorisme ekonomi sewenang-wenang terhadap rakyat Venezuela.

"Washington telah mengeluarkan perintah eksekutif lain yang bertujuan untuk memformalkan embargo ekonomi, keuangan, dan perdagangan kriminal yang telah berlangsung, yang telah menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat Venezuela dalam beberapa tahun terakhir," jelas kementerian itu.

"Elite yang berkuasa di Amerika Serikat bertujuan untuk memberikan status hukum kepada embargo semua aset dan properti milik negara Venezuela," tambah kementerian itu seperti dilansir dari Xinhua, Rabu (7/8/2019).

Trump mengeluarkan perintah eksekutif pada hari Senin, mengumumkan semua properti dan kepentingan di properti pemerintah Venezuela yang ada di Amerika Serikat diblokir dan tidak boleh ditransfer, dibayar, diekspor, ditarik, atau ditangani dengan cara lain.

Kementerian Luar Negeri Venezuela mengatakan alih-alih mendukung proses konsiliasi yang sedang berlangsung antara partai sosialis yang berkuasa di Venezuela dan oposisi sayap kanan, Washington berharap tekanan keuangan akan menghasilkan ketidakpuasan yang cukup untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.

"Melalui langkah-langkah intervensi yang diperbarui, jelas bahwa pemerintah AS dan sekutunya bertaruh pada kegagalan dialog politik di Venezuela," terang kementerian itu.

Pemerintah Venezuela berjanji untuk terus melanjutkan pembicaraan dengan oposisi, terlepas dari sanksi yang dijatuhkan oleh AS.

"Presiden Maduro meratifikasi seruannya untuk persatuan di antara semua sektor Venezuela guna menghadapi fase baru terorisme ekonomi dan politik ini," papar kementerian itu, seraya menambahkan bahwa perintah eksekutif tersebut melanggar prinsip-prinsip Piagam PBB.

Faktanya, perbandingan antara jumlah penduduk di Indonesia dengan bahan bacaan belum seimbang. Dari 90 orang, akses bacaan yang tersedia hanya satu buku. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Lihat Sumber Artikel di SINDOnews Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan SINDOnews. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab SINDOnews.

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini