Pencabutan Status Khusus Kashmir, PM Pakistan: Kami Khawatir Ada Pembersihan Etnis

Warta Ekonomi, Islamabad -

Perdana Menteri (PM) Pakistan, Imran Khan, bertekad membatalkan keputusan pemerintah India yang telah mencabut status khusus bagi kawasan Kashmir-India.

Khan mengatakan, keputusan India itu dapat menambah ketegangan antara kedua negara dan dia mendesak masyarakat internasional agar mengeluarkan kecaman.

"Melalui Dewan Keamanan PBB, kami saat ini mempelajari keputusan India tersebut, dan kami akan mengangkatnya ke Majelis Umum, kami akan berbicara dengan para kepala negara di setiap forum ... kami akan mengangkatnya di media dan memberi tahu dunia," paparnya mengutip BBC News, Rabu (7/8/2019).

Khan juga mengatakan langkah itu melanggar hukum internasional, seraya menambahkan bahwa dia khawatir akan terjadinya pembersihan etnis oleh India di kawasan itu.

Khan mengatakan dia berpikir bahwa penghapusan status khusus itu akan memungkinkan India mengubah susunan demografis wilayah yang dihuni mayoritas Muslim.

"Saya khawatir (India) sekarang akan melakukan pembersihan etnis di Kashmir. Mereka akan mencoba untuk memindahkan warga lokal dan membawa orang lain dan menjadikan mereka mayoritas, sehingga penduduk setempat menjadi budak," tutur Khan.

Sebelumnya, tindakan India mencabut status khusus wilayah Khasmir menyebabkan kemarahan masyarakat di wilayah Kashmir-Pakistan.

Kawasan Kashmir-India masih ditutup dan rekaman video memperlihatkan, tentara India berpatroli di jalan-jalan yang tampak lengang. Di kawasan Kashmir-India, terjadi pemberontakan separatis yang sudah berlangsung lama, yang menyebabkan ribuan orang tewas selama tiga dekade.

India menuduh Pakistan mendukung pemberontakan tersebut. Namun tuduhan itu dibantah berulangkali oleh Pakistan. Pemerintah Pakistan mengatakan bahwa mereka hanya memberikan dukungan moral dan upaya diplomatik kepada warga Kashmir yang menginginkan adanya penentuan nasib sendiri.