Portal Berita Ekonomi Jum'at, 23 Agustus 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 00:27 WIB. China - 5G SK Telecom sedot lebih dari 1 juta pelanggan dalam 140 hari,  tumbuh lebih cepat 2x dari LTE
  • 23:09 WIB. AS - Robot AI besutan Microsoft,  Xiaoice bakal hadir di Vivo, Oppo,  WeChat dan Beijing Bytedance Technology
  • 22:49 WIB. Rusia - Putin: Rusia berharap kepemimpinan baru UE punya pendekatan konstruktif untuk berhubungan dengan Rusia
  • 22:09 WIB. China - PBOC: China akan bangun framework pengembangan fintech dan integrasi teknologi & keuangan pada 2021
  • 21:52 WIB. Waze - Kini pengguna Waze bisa putar Youtube Music.
  • 20:27 WIB. China - IKEA akan tambah investasi di China untuk strategi lokalisasi
  • 19:18 WIB. India - IndiaOil hentikan pasokan bahan bakar ke Air India karena tidak bayar iuran di 6 bandara
  • 18:20 WIB. Bond - Korsel akan terbitkan SUN senilai 7 T Won setara US$5,8 M di September
  • 17:49 WIB. Jepang - Wisatawan Korsel yang ke Jepang turun lebih dari 7% (y on y) pada Juli
  • 17:40 WIB. Papua - Sandiaga: Pemerintah harus beri perhatian lebih ekonomi Papua.
  • 17:36 WIB. China - Daimler AG akan membuat truk besar dengan merek Mercedes Benz di China.
  • 17:19 WIB. Korea - POSCO selesaikan pembangungan fasilitas produksi bahan katoda (EV) di China
  • 17:14 WIB. Kereta Api - Zimbabwe akan beli kereta buatan INKA
  • 16:04 WIB. Imigran - Turki perpanjang waktu sampai 30 Oktober untuk para pengungsi tak terdaftar pergi dari Istanbul

Jangan, Jangan Potong Gaji Pegawai, PLN Bisa Terapkan Cara Ini

Jangan, Jangan Potong Gaji Pegawai, PLN Bisa Terapkan Cara Ini - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini menilai pencana pemotongan gaji karyawan sebagai solusi untuk membayar kerugian Perusahan Listrik Negara (PLN) akibat pemadaman listrik massal, Minggu (4/8), tidak tepat.

Menurutnya, pegawai merupakan penyangga utama setiap perusahaan. “Efisiensi bukan dari pemotongan gaji Sumber Daya Manusia (SDM) karena mereka tiang produktivitas," ujarnya kepada wartawan, Rabu (7/8/2019).

Baca Juga: Lindungi Hak Konsumen, Kemendag Gelar Pertemuan dengan PLN. Ini yang Dibahas...

Baca Juga: Jokowi Larang Menteri Rombak Bos BUMN, Tanda-Tanda Rini Soemarno...

Lanjutnya, ia mengatakan dfisiensi anggaran untuk membayar kerugian bisa dilakukan dengan meminimalisasi praktik kontrak gelap atau pemakaian energi terpaksa dari pembangkit yang tidak efisien.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa PLN selama ini tersandra oleh pemasok energi mahal. Menurutnya, ada unsur politik yang menghambat PLN keluar dari jerat mafia itu.

"Di PLN itu ada mafia gelap pemasok energi mahal. Untuk mengganti energi mahal ke murah sudah dilakukan 20 tahun lebih, tetapi masih sulit karena harus bertarung secara politik," sambungnya

Tak hanya itu, ia menilai PLN yang memonopoli setrum bisa menutup kerugian dengan mengatasi kontrak bawah tanah yang masih sering terjadi.

"Sumber inefisiensi PLN banyak dari kontrak bawah tanah yang tidak efisien dan terus dilestarikan. Bahkan dirut PLN pun tidak kuasa mengubahnya karena kekuasaan atas PLN ada di luar itu," tukasnya.

Tag: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN), Institute for Development of Economics and Finance (Indef)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Risky Andrianto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,814.36 3,776.30
British Pound GBP 1.00 17,357.69 17,183.97
China Yuan CNY 1.00 2,029.37 2,009.22
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,305.00 14,163.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,691.64 9,592.60
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,824.22 1,806.09
Dolar Singapura SGD 1.00 10,341.21 10,234.86
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,864.25 15,705.35
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,427.58 3,390.31
Yen Jepang JPY 100.00 13,438.23 13,301.09

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6239.245 -13.722 651
2 Agriculture 1374.258 21.720 21
3 Mining 1576.839 -17.365 49
4 Basic Industry and Chemicals 835.518 -4.150 72
5 Miscellanous Industry 1138.787 -3.180 49
6 Consumer Goods 2393.849 -7.815 53
7 Cons., Property & Real Estate 496.642 -8.348 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1225.067 0.331 74
9 Finance 1252.258 3.650 91
10 Trade & Service 786.085 -4.281 162
No Code Prev Close Change %
1 FMII 424 530 106 25.00
2 PDES 1,100 1,365 265 24.09
3 APEX 530 640 110 20.75
4 PCAR 1,500 1,800 300 20.00
5 FOOD 144 170 26 18.06
6 ARKA 1,425 1,600 175 12.28
7 JRPT 680 760 80 11.76
8 BAYU 1,390 1,550 160 11.51
9 MASA 565 630 65 11.50
10 KICI 218 242 24 11.01
No Code Prev Close Change %
1 POLL 4,740 3,560 -1,180 -24.89
2 INTD 166 140 -26 -15.66
3 SKYB 115 100 -15 -13.04
4 ALKA 492 434 -58 -11.79
5 PAMG 181 160 -21 -11.60
6 JIHD 630 565 -65 -10.32
7 POLY 78 70 -8 -10.26
8 ERAA 1,835 1,655 -180 -9.81
9 BMSR 82 74 -8 -9.76
10 KONI 595 540 -55 -9.24
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,295 1,260 -35 -2.70
2 ERAA 1,835 1,655 -180 -9.81
3 BBRI 4,050 4,070 20 0.49
4 MAMI 90 89 -1 -1.11
5 ASII 6,350 6,325 -25 -0.39
6 PGAS 1,870 1,805 -65 -3.48
7 FOOD 144 170 26 18.06
8 BBNI 7,575 7,600 25 0.33
9 UNTR 20,025 19,975 -50 -0.25
10 KPIG 143 137 -6 -4.20