Perpres Mobil Listrik Diteken, Strategi Industrinya Siap Dipacu

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah terus mempercepat pengembangan produksi mobil listrik di dalam negeri. Akselerasi ini sesuai pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) terkait hal tersebut. Harapannya, para pelaku industri otomotif segera merancang dan membangun pengembangan mobil listrik.

"Kita tahu 60% mobil listrik itu kuncinya ada di baterainya dan bahan untuk membuat baterai seperti kobalt, mangan, dan lain-lainnya, yang semuanya ada di negara kita. Strategi bisnis ini kita rancang agar nanti kita bisa mendahului membangun industri mobil listrik yang kompetitif," tutur Presiden Jokowi di Jakarta, Kamis (8/8).

Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan, kebijakan mengenai mobil listrik berkaitan erat dengan pengembangan ekosistem terkait dua hal. Pertama, Perpres mobil listrik mengenai tentang percepatan, terdapat pembagian tugas-tugas bagi kementerian, antara lain penyediaan infrastruktur, research and development (R&D), dan regulator.

Kedua, pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 41 tahun 2013 terkait dengan sistem fiskal perpajakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang akan mengacu pada tingkat emisi kendaraan.

Baca Juga: JK Ungkap Ganjalan Belum Ditekennya Perpres Mobil Listrik

"Nantinya akan ada insentif, apabila full electric vehicle atau fuel cell dengan emisi nol, maka PPnBM-nya juga nol. Jadi, berbasis pada emisi yang dikeluarkan. Mobil listrik akan jalan apabila insentifnya jalan. Karena saat ini, mobil listrik harganya 40% lebih mahal daripada mobil biasa," ujarnya.

Dalam revisi PP nomor 41, dimasukkan juga peta jalan mengenai teknologi berbagai kendaraan berbasis listrik, termasuk untuk mengantisipasi teknologi kendaraan berbasis hidrogen atau fuel cell vehicle. "Jadi, keseluruhan perkembangan teknologi sudah diadopsi," ujarnya.

Airlangga menuturkan, Perpres terkait mobil listrik juga mengatur tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang harus mencapai 35% pada 2023. Hal itu juga memungkinkan upaya ekspor otomotif nasional ke Australia.

"Karena dalam Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), ada persyaratan 40% TKDN sehingga kami sinkronkan dengan fasilitas yang ada," terangnya.

Guna mendorong pengembangan industri mobil listrik Tanah Air, pada tahap awal, pemerintah akan memberikan kesempatan kepada para pelaku industri otomotif untuk mengimpor dalam bentuk completely built unit (CBU). Namun, dalam tiga tahun, industri diwajibkan memenuhi peraturan TKDN.

Airlangga menyebutkan, kuota impor CBU mobil listrik bergantung pada investasi dari prinsipal (pemilik merek). Jadi, keringanan untuk impor hanya diberikan pada pelaku industri yang sudah berkomitmen melakukan investasi kendaraan listrik di Indonesia.

"Setidaknya saat ini ada tiga prinsipal yang sudah menyatakan komitmennya berinvestasi untuk industri electric vehicle di Tanah Air. Para prinsipal tersebut menargetkan mulai berinvestasi di dalam negeri pada 2022," terangnya.

Dalam kesempatan yang berbeda, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian Harjanto menyebutkan, beberapa produsen otomotif menegaskan akan mulai memboyong kendaraan listriknya ke Indonesia. Misalnya, Toyota akan segera mempromosikan mobil listriknya untuk kendaraaan komersial di Indonesia.

Baca Juga: Belum Debut, Mobil Listrik Porche Model Ini Dipesan 30.000 Kali

Salah satu yang akan diboyong pabrikan Jepang tersebut adalah bus listrik. Sebagai pilot project Toyota di Indonesia, uji coba akan dilakukan di beberapa wilayah, seperti kawasan pariwisata dan beberapa kota besar untuk digunakan sebagai angkutan umum.

"Yang terpenting, charging station harus disiapkan, di samping insentif lainnya," ungkapnya.

Harjanto menambahkan, pembahasan lebih lanjut proyek mobil listrik Toyota akan kembali digelar pada Oktober 2019.

"Ini sebagai bagian upaya menjadikan kendaraan listrik populer di Indonesia," tandasnya.