Portal Berita Ekonomi Sabtu, 17 Agustus 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:16 WIB. Ibukota - Prabowo dukung Jokowi soal pemindahan ibukota.
  • 23:03 WIB. Politik - Prabowo: Gerindra ingin kembali ke UUD 45 yang asli.
  • 20:46 WIB. Thailand - Kemenkeu setujui paket stimulus sebesar 370 M Baht atau setara USD11. 979 M
  • 20:31 WIB. Hong Kong - China mengatakan para pelanggar hukum akan ditangkap.
  • 19:52 WIB. Washington - Pemerintah AS akan memberi waktu Huawei 90 hari untuk membeli dari suplier AS.
  • 18:54 WIB. Afganistan - Pemerintah Trump yakin sebentar lagi bisa berdamai dengan Taliban.
  • 18:01 WIB. Deradikalisasi - Kemhan telah mencetak 83.458.360 kader bela negara pada 2019.
  • 16:53 WIB. Remisi - 130.383 napi memperoleh remisi  127.593 orang langsung bebas.
  • 16:41 WIB. Hong Kong - Cathay Pacific mengkonfirmasi pengunduran diri CEO Rupert Hogg.
  • 16:34 WIB. Singapura - PM Singapura: Dana untuk pembangunan infrastruktur Asia tidak cukup, butuh investasi asing.
  • 14:30 WIB. Hong Kong - Ribuan guru ikut demo menentang pemerintah.
  • 14:08 WIB. Papua - Dua orang anggota TNI tertembak KKSB di Trans Wamena-Habema pada Jumat (16/8).

Terkait Kashmir, PBB Imbau India-Pakistan Tak Lakukan Hal Ceroboh

Terkait Kashmir, PBB Imbau India-Pakistan Tak Lakukan Hal Ceroboh - Warta Ekonomi
WE Online, New York -

Pakistan dan India masih diliputi ketegangan akibat kondisi di Kashmir. PBB menyerukan kedua pihak, India dan Pakistan untuk saling menahan diri dan mencoba menenangkan situasi yang ada.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres, meminta India dan Pakistan untuk menahan diri di tengah ketegangan terkait situasi di Kashmir.

"Sekretaris jenderal telah mengikuti situasi di Jammu dan Kashmir dengan keprihatinan dan mengajukan permohonan untuk menahan diri secara maksimal," bunyi pernyataan yang dikeluarkan oleh juru bicara Sekjen PBB.

Guterres mengingatkan kedua pihak bahwa wilayah yang jadi tempat konflik merupakan di bawah kendali PBB melalui Dewan Keamanan.

"Posisi PBB di wilayah ini diatur oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan resolusi Dewan Keamanan yang berlaku," terangnya seperti dikutip dari Xinhua, Jumat (9/8/2019).

Dalam pernyataannya, Sekjen PBB meminta kedua belah pihak untuk mengingat kembali Perjanjian 1972 atau Perjanjian Simla yang menyatakan bahwa status akhir Jammu dan Kashmir harus diselesaikan dengan cara damai sesuai dengan Piagam PBB.

"Sekretaris jenderal juga prihatin atas laporan pembatasan di Kashmir wilayah India, yang dapat memperburuk situasi hak asasi manusia di wilayah itu," kata Guterres.

Secara tegas, Sekjen PBB meminta kedua belah pihak untuk dapat menahan diri dan tak melakukan tindakan yang dapat mengacaukan suasana.

"Sekretaris Jenderal meminta semua pihak untuk menahan diri dari mengambil langkah-langkah yang dapat memengaruhi status Jammu dan Kashmir," demikian bunyi pernyataan itu.

Keputusan presiden India yang dikeluarkan pada hari Senin (5/8/2019) mencabut Pasal 370 konstitusi India yang menjamin hak-hak khusus untuk Kashmir.

Menjelang langkah itu, India mengirim ribuan pasukan tambahan ke wilayah yang disengketakan, memaksakan jam malam yang melumpuhkan, menutup telekomunikasi dan internet, dan menangkap para pemimpin politik.

Langkah ini dilaporkan memperburuk ketegangan yang sudah meningkat dengan negara tetangga Pakistan.

Pakistan pada hari Rabu meminta India untuk menarik komisaris tingginya setelah negara itu memutuskan untuk menurunkan hubungan diplomatik. Pakistan juga menangguhkan hubungan perdagangan dengan India selama pertemuan komite keamanan nasional di tengah ketegangan Kashmir baru-baru ini.

Pasukan India dan Pakistan baru-baru ini juga terlibat baku tembak beberapa kali di dekat Garis Kontrol di Kashmir.

Partner Sindikasi Konten: SINDOnews

Tag: Kashmir, India, Pakistan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Muhammad Syahrianto

Foto: Theguardian.com

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,820.46 3,782.19
British Pound GBP 1.00 17,316.60 17,143.57
China Yuan CNY 1.00 2,037.92 2,017.72
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,329.00 14,187.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,717.93 9,618.79
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,827.35 1,809.22
Dolar Singapura SGD 1.00 10,319.77 10,216.03
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,903.76 15,740.48
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,423.08 3,385.92
Yen Jepang JPY 100.00 13,486.12 13,351.21

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6286.657 29.071 651
2 Agriculture 1385.364 -19.733 21
3 Mining 1611.610 6.842 49
4 Basic Industry and Chemicals 838.279 -1.826 72
5 Miscellanous Industry 1165.921 -4.171 49
6 Consumer Goods 2409.485 55.365 53
7 Cons., Property & Real Estate 501.571 9.118 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1206.906 0.985 74
9 Finance 1267.374 -1.714 91
10 Trade & Service 793.101 -1.849 162
No Code Prev Close Change %
1 NAGA 176 236 60 34.09
2 GLOB 432 540 108 25.00
3 POLL 3,870 4,820 950 24.55
4 ARTO 430 535 105 24.42
5 DAYA 290 360 70 24.14
6 BPFI 930 1,115 185 19.89
7 PUDP 370 438 68 18.38
8 SMMA 8,000 9,200 1,200 15.00
9 SFAN 900 1,035 135 15.00
10 ETWA 60 69 9 15.00
No Code Prev Close Change %
1 INPP 900 745 -155 -17.22
2 YPAS 384 346 -38 -9.90
3 MTPS 1,580 1,435 -145 -9.18
4 TPMA 284 258 -26 -9.15
5 KPIG 157 144 -13 -8.28
6 TIFA 176 162 -14 -7.95
7 RODA 256 236 -20 -7.81
8 PCAR 1,800 1,660 -140 -7.78
9 INKP 8,100 7,525 -575 -7.10
10 SMDM 142 132 -10 -7.04
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 157 144 -13 -8.28
2 INKP 8,100 7,525 -575 -7.10
3 MNCN 1,315 1,305 -10 -0.76
4 FREN 166 171 5 3.01
5 ADRO 1,025 1,030 5 0.49
6 ERAA 2,130 2,000 -130 -6.10
7 BBRI 4,250 4,210 -40 -0.94
8 HMSP 2,850 3,020 170 5.96
9 UNTR 20,750 20,500 -250 -1.20
10 TARA 700 755 55 7.86