Portal Berita Ekonomi Minggu, 25 Agustus 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:09 WIB. Brexit - PM Johnson hanya akan membayar US$11 miliar saat no-deal Brexit, walau Theresa May janji US$47,88 miliar.
  • 17:11 WIB. Terorisme - Australia akan memblok akses internet terkait terorisme saat krisis.
  • 16:59 WIB. AS - Donald Trump minta ke Fed Ex, Amazon, UPS dan perusahaan pos menolak kiriman fentanyl dari China
  • 16:29 WIB. Android - OS Android setelah Android 9 "Pie" akan dinamai Android 10 saja
  • 16:23 WIB. Hong Kong - Puluhan ribu orang berdemo dengan payung di tengah hujan pada Minggu (25/8).
  • 14:48 WIB. AS -  Dundon Advisor LLC: Jumlah perusahaan bangkrut di AS akan naik moderat pada 2020
  • 14:01 WIB. Rusia - Permintaan Kedubes AS soal pembebasan mata-mata yang diduga Paul Whelan dikritik Kemenlu Rusia
  • 13:40 WIB. GoPay - GoPay akan ganti QR code transaksi pembayaran secara bertahap.
  • 13:38 WIB. Inggris - Pemogokan pilot  British Airways membuat maskapai batal/tunda terbang pada 9,10 dan 27 September
  • 12:08 WIB. BNI Syariah - BNI Syariah mendorong kedaulatan pangan melalui ekonomi syariah.
  • 11:55 WIB. G7 - Presiden UE Tusk: Negara G7 makin sukar mencari kepentingan bersama.
  • 11:45 WIB. Cuaca - BMKG: Kemarau Agustus-September, hujan bisa awal Oktober atau pertengahan November.
  • 11:23 WIB. AS - Chief Fed Jerome Powell: Ketidakpastian kebijakan perdagangan lemahkan manufaktur dan belanja modal di AS

DPR Pesimistis RUU Kamtansiber Tuntas 2019!

DPR Pesimistis RUU Kamtansiber Tuntas 2019! - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Anggota Komisi I DPR RI Jerry Sambuaga pesimistis RUU Kemanan dan Ketahanan Siber (Kamtansiber) disahkan pada tahun ini.  Hingga kini, RUU Kamtansiber masih belum selesai dibahas oleh DPR periode 2014-2019.

Baca Juga: RUU Kamtansiber Cuma Buang-Buang Anggaran Negara

“Kalau kita lihat kan pembahasannya saja belum selesai, masih harus terus digodok,” ujar Jerry saat dihubungi, Jumat (9/8).

Jerry menuturkan pembahasan RUU Kamtansiber masih dalam tahap pembahasan awal. Menurutnya, RUU Kamtansiber masih membutuhkan waktu bila ingin disahkan.

 

Jerry memprediksi pembahasan RUU Kamtansiber tidak akan rampung hingga masa tugas anggota DPR periode 2014-2019 berakhir pada September 2019.

“Sampai september ini (rasanya) belum (selasai),” ujarnya.

Jerry juga berkata, DPR tidak bisa langsung membahas RUU Kamtansiber pada periode mendatang. Sebab, ia mengatakan DPR diisi oleh anggota baru yang belum tentu memiliki pandangan yang sama dengan anggota DPR periode saat ini, khususnya mengenai RUU Kamtansiber.

“Filosofinya kami di DPR kan, kalau tidak selesai, anggota-anggota nanti baru maka pembahasan dimulai lagi dari awal,” ujar Jerry.

RUU Kamtansiber  menjadi usul inisiatif DPR pada awal Juli 2019. Inisiatif ini berangkat dari kebutuhan Indonesia yang dinilai belum memiliki pengaturan memadai terkait strategi keamanan siber karena ada sejumlah keterbatasan dan kelemahan dalam melindungi infrastruktur dan keamanan siber di Indonesia, lantaran ketentuannya masih tersebar di berbagai regulasi.

Sejumlah pihak sebelumnya menolak pengesahan RUU Kamtansiber. Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) misalnya mendesak DPR menunda pengesahan RUU Kamtansiber karena tidak ada urgensi yang membuat RUU tersebut harus disahkan segera.

"Tidak ada kegentingan atau kegawatan nasional hingga RUU itu segera disahkan," ujar Ketua ICSF Ardi Sutedja.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) juga mendesak ada perubahan rumusan dalam RUU Kamtansiber yang tengah dibahas di DPR. Peneliti Elsam Lintang Setiani mengatakan rumusan RUU Kamtansiber saat ini berpotensi menciptakan hukum draconian dan mempertaruhkan demokrasi.

“Elsam mendorong adanya perubahan dalam rumusan material RUU terlebih dahulu. Memang tingkat urgensinya tinggi, tetapi jangan sampai kita menciptakan hukum draconian dan mempertaruhkan demokrasi yg selama ini sudah dibangun, termasuk di ranah digital,” ujar Lintang.

Sementara Pakar Hukum Tata Negara asal Universitas Soedirman, Muhammad Fauzan menyatakan RUU Kamtansiber berpotensi menimbulkan disharmonisasi antar lembaga terkait. 

Sebab, RUU Kamtansiber belum mengatur dengan jelas kewenangan bagi BSSN untuk melakukan penyadapan.

“RUU Kamtansiber memiliki potensi menimbulkan disharmonisasi hubungan antar lembaga,” ujar Fauzan.

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Siber

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Ferry Hidayat

Foto: F5 Labs

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,818.36 3,780.40
British Pound GBP 1.00 17,524.82 17,349.62
China Yuan CNY 1.00 2,029.13 2,009.01
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,320.00 14,178.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,680.32 9,581.49
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,826.86 1,808.70
Dolar Singapura SGD 1.00 10,334.13 10,225.75
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,859.40 15,699.30
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,420.11 3,382.16
Yen Jepang JPY 100.00 13,444.75 13,307.68

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6255.597 16.352 650
2 Agriculture 1368.973 -5.285 21
3 Mining 1590.040 13.201 49
4 Basic Industry and Chemicals 841.616 6.098 72
5 Miscellanous Industry 1172.077 33.290 49
6 Consumer Goods 2403.300 9.451 53
7 Cons., Property & Real Estate 498.204 1.562 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1216.314 -8.753 74
9 Finance 1252.950 0.692 90
10 Trade & Service 785.361 -0.724 162
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 366 456 90 24.59
2 FIRE 2,100 2,440 340 16.19
3 ANDI 1,950 2,250 300 15.38
4 AKPI 412 472 60 14.56
5 POLL 3,560 4,000 440 12.36
6 KBLM 310 348 38 12.26
7 ALKA 434 486 52 11.98
8 PORT 565 630 65 11.50
9 LPLI 119 132 13 10.92
10 CCSI 292 322 30 10.27
No Code Prev Close Change %
1 AGRS 330 248 -82 -24.85
2 APEX 640 530 -110 -17.19
3 CANI 190 161 -29 -15.26
4 SSTM 500 426 -74 -14.80
5 ARTA 380 330 -50 -13.16
6 FOOD 170 151 -19 -11.18
7 NELY 155 138 -17 -10.97
8 OKAS 104 93 -11 -10.58
9 ERAA 1,655 1,480 -175 -10.57
10 GTBO 177 159 -18 -10.17
No Code Prev Close Change %
1 ERAA 1,655 1,480 -175 -10.57
2 ADRO 1,020 1,085 65 6.37
3 BBRI 4,070 4,080 10 0.25
4 MNCN 1,260 1,255 -5 -0.40
5 ASII 6,325 6,575 250 3.95
6 UNTR 19,975 20,500 525 2.63
7 TLKM 4,450 4,380 -70 -1.57
8 MAMI 89 89 0 0.00
9 BBCA 30,000 29,975 -25 -0.08
10 PGAS 1,805 1,830 25 1.39