Portal Berita Ekonomi Sabtu, 24 Agustus 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:13 WIB. Mobil dinas - Mendagri heran tentang pembelian mobil baru yang dipersoalkan.
  • 16:45 WIB. Indonesia - Wapres terpilih: Masyarakat  menengah akan mendominasi perekonomian sampai dengan 2040.
  • 16:22 WIB. AS-Jepang - AS tidak menaikan tarif otomotif asal Jepang.
  • 15:15 WIB. DPR  - Ketua DPR tidak mau tanggapi proyek pin emas DPR senilai Rp5,5 miliar.
  • 14:27 WIB. Deal perdagangan -  Jepang menurunkan tarif import daging sapi dan babi asal AS.
  • 14:01 WIB. Amazon - Amazon digugat para penerbit karena menampilkan teks untuk buku audio.
  • 13:28 WIB. Beijing -  China  melepaskan konsulat Inggris di Hong Kong yang ditahan di  Shenzhen, Sabtu (24/8).
  • 13:16 WIB. Syariah - Wapres terpilih yakin Indonesia bisa menjadi pusat kebangkitan ekonomi Islam.
  • 12:52 WIB. Minyak - Akibat perang dagang AS-China, harga minyak turun 4%, terendah dalam 2 minggu ini.
  • 12:35 WIB. Retaliasi - Mulai 15 Des China akan mengenakan ekstra tarif 5% untuk pecahan copper serta alumunium.
  • 12:23 WIB. Sumsel - BPDP Sumsel: Kebakaran hutan di Sumsel sepanjang Jan-Agustus 1.678,80 hektare.
  • 11:27 WIB. Oposisi - Sambil rayakan hut di kolong tol, PAN menyatakan akan menjadi oposisi.

Kader Muda Golkar Anggap Kode Etik Buatan Majelis Etik Tak Mengikat, Ini Alasannya

Kader Muda Golkar Anggap Kode Etik Buatan Majelis Etik Tak Mengikat, Ini Alasannya - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Keberadaan Majelis Etik Partai Golkar terus dipersoalkan. Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Abraham Sridjaja menganggap Majelis Etik pimpinan Mohammad Hatta itu tak punya legalitas.

Baca Juga: Jika Jadi Ketum Golkar, Bamsoet Ogah Tanya Jatah Menteri, Nyindir?

Pernyataan Abraham tersebut merupakan respons atas tulisan Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Golkar Adies Kadir tentang legalitas Majelis Etik di partai berlambang beringin itu. Sebelumnya Adies menyebut pembentukan Majelis Etik tidak menyalahi anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) ataupun hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar 2017.

Abraham mengaku mengkaji legalitas Majelis Etik Golkar. Hasilnya, Majelis Etik bentukan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto itu ilegal.

“Karena tidak ada kewenangan yang diberikan oleh AD/ART Partai Golkar kepada DPP untuk membentuk Majelis," kata Abraham, Jumat (9/8).

Kader muda Golkar yang juga praktisi hukum itu lantas membeber analisisnya. Menurutnya, berdasar Pasal  27 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar (AD) Partai Golkar, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) memang dapat membentuk badan, lembaga, dan kelompok kerja untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu.

Ketentuan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Golkar. Namun, pada Pasal 25 ayat 1 ART Golkar ada batasan bahwa pembentukan badan, lembaga, dan kelompok kerja itu 'sebagai sarana penunjang pelaksanaan program partai'.

Abraham menyebut ketentuan itu sangat berbeda dengan Majelis Etik yang diatur berdasar keputusan DPP Golkar No. Kep-289/DPP/GOLKAR/ III/2018 tanggal 21 Maret 2018. “Tugas pokoknya (Majelis Etik, red)  menegakkan integritas, etika pengurus ataupun anggota dalam memelihara kemuliaan dan muruah partai serta tugas lain yang diatur dalam SK (surat keputusan) tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut Abraham mengatakan, Rapat Pleno DPP Golkar pada 29 Januari 2018 memang membicarakan soal Majelis Etik. Namun, katanya, hasil pleno tersebut tidak dicantumkan sebagai konsideran pembentukan Majelis Etik. 

“Jadi secara legal formal rapat pleno tidak menjadi acuan pembentukan Majelis Etik,” tuturnya.

Abraham juga membeber keanehan lainnya, yakni diktum ketiga SK DPP Golkar tentang pembentukan Majelis Etik. Menurutnya, diktum itu menempatkan SK DPP Golkar di atas peraturan organisasi.

”Ketentuan lainnya yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur sendiri dalam peraturan organisasi Partai Golkar. Ini suatu keanehan jika menempat SK DPP lebih tinggi kedudukannya daripada persatuan organisasi,” ulasnya. 

Keanehan lainnya adalah klaim bahwa pembentukan Majelis Etik telah dilaporkan oleh DPP Golkar dalam forum rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang digelar 23 Maret 2018. Faktanya, kata Abraham, pada tanggal itu tidak ada Rapimnas DPP Golkar. 

“Yang betul adalah pada  23 Maret 2018 dilaksanakan rakernas (rapat kerja nasional),” tegasnya.

Analisis Abraham soal keanehan Majelis Etik tak berhenti di situ. Merujuk Pasal 32 ayat 5 AD Partai Golkar, kata Abraham, ada dua ketentuan penting tentang rakernas. Pertama, rakernas adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil munas.

Kedua, dakernas dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan. “Jadi suatu kekeliruan besar jika rakernas merekomendasikan DPP untuk menyusun kode etik,” tegasnya.

Abraham menambahkan, kekeliruan lainnya adalah kode etik yang dituangkan dalam Peraturan Organisasi No. 19/DPP/Golkar/VII/2018 tangal  23 Juli 3018. “Kode etik harus disahkan minimal dalam rapimnas dan dicantumkan dalam AD/ART agar memiliki kekuatan hukum mengikat semua kader Partai Golkar,” tegasnya.

Karena itu Abraham menilai kode etik buatan Majelis Etik Partai Golkar merupakan kekeliruan dan tidak mengikat semua kader Golkar. ”Apalagi kode etik tersebut dilaksanakan oleh Majelis Etik yang keberadaannya tidak memiliki legal standing,” pungkasnya.

Tag: Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Partai Golongan Karya (Golkar), Bambang Soesatyo, Airlangga Hartarto

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,818.36 3,780.40
British Pound GBP 1.00 17,524.82 17,349.62
China Yuan CNY 1.00 2,029.13 2,009.01
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,320.00 14,178.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,680.32 9,581.49
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,826.86 1,808.70
Dolar Singapura SGD 1.00 10,334.13 10,225.75
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,859.40 15,699.30
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,420.11 3,382.16
Yen Jepang JPY 100.00 13,444.75 13,307.68

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6255.597 16.352 650
2 Agriculture 1368.973 -5.285 21
3 Mining 1590.040 13.201 49
4 Basic Industry and Chemicals 841.616 6.098 72
5 Miscellanous Industry 1172.077 33.290 49
6 Consumer Goods 2403.300 9.451 53
7 Cons., Property & Real Estate 498.204 1.562 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1216.314 -8.753 74
9 Finance 1252.950 0.692 90
10 Trade & Service 785.361 -0.724 162
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 366 456 90 24.59
2 FIRE 2,100 2,440 340 16.19
3 ANDI 1,950 2,250 300 15.38
4 AKPI 412 472 60 14.56
5 POLL 3,560 4,000 440 12.36
6 KBLM 310 348 38 12.26
7 ALKA 434 486 52 11.98
8 PORT 565 630 65 11.50
9 LPLI 119 132 13 10.92
10 CCSI 292 322 30 10.27
No Code Prev Close Change %
1 AGRS 330 248 -82 -24.85
2 APEX 640 530 -110 -17.19
3 CANI 190 161 -29 -15.26
4 SSTM 500 426 -74 -14.80
5 ARTA 380 330 -50 -13.16
6 FOOD 170 151 -19 -11.18
7 NELY 155 138 -17 -10.97
8 OKAS 104 93 -11 -10.58
9 ERAA 1,655 1,480 -175 -10.57
10 GTBO 177 159 -18 -10.17
No Code Prev Close Change %
1 ERAA 1,655 1,480 -175 -10.57
2 ADRO 1,020 1,085 65 6.37
3 BBRI 4,070 4,080 10 0.25
4 MNCN 1,260 1,255 -5 -0.40
5 ASII 6,325 6,575 250 3.95
6 UNTR 19,975 20,500 525 2.63
7 TLKM 4,450 4,380 -70 -1.57
8 MAMI 89 89 0 0.00
9 BBCA 30,000 29,975 -25 -0.08
10 PGAS 1,805 1,830 25 1.39