Portal Berita Ekonomi Kamis, 19 September 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:31 WIB. China - Bank of China cabang Manila menjadi bank kliring untuk bisnis renminbi di Filipina
  • 23:09 WIB. Bursa - Indeks FTSE dibuka melemah 0,09% pada level 7.314
  • 21:38 WIB. Pilpres - Sri Lanka akan mengadakan pemilihan presiden pada 16 November.
  • 19:35 WIB. Valas - Dollar menguat 0,18% terhadap Euro pada level 1,1053 $/euro
  • 19:32 WIB. Valas - Dollar menguat 0,27% terhadap Poundsterling pada level 1,2466 $/pound
  • 19:30 WIB. Valas - Dollar menguat 0,06% terhadap Yen pada level 108,19 yen/dollar
  • 19:28 WIB. Valas - Dollar melemah 0,05% terhadap Yuan pada level 7,08 yuan/dollar
  • 19:26 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.502 $/ounce
  • 19:24 WIB. Oil - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 58,87 $/barel
  • 19:23 WIB. Oil - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 64,22 $/barel
  • 19:02 WIB. India - Volkswagen Finance mengakuisisi 25% saham fintech Kuwy Technology Service Pvt Ltd
  • 17:21 WIB. India - Kabinet setujui peraturan larangan pembuatan dan penjualan e-cigarret di India
  • 16:33 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup menguat 0,25% pada level 2.985
  • 16:31 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup menguat 0,41% pada level 2.070
  • 16:30 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup melemah 0,53% pada level 3.166

PDIP: Penyelenggaraan Pilpres dan Pileg Harus Dipisah

PDIP: Penyelenggaraan Pilpres dan Pileg Harus Dipisah - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan merekomendasikan perubahan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. PDIP akan mendorong supaya perhelatan Pemilu presiden dan Pemilu DPD dipisah dengan perhelatan Pemilu DPR/DPRD Kabupaten/Kota.

"Pemisahan itu berbasis pada, kalau presiden dan DPD itu kan berbasis pada aspek perorangan, nah kalau legislatif itu aspek kepartaian," kata Pimpinan Sidang Komisi IV Kongres V PDIP Arif Wibowo, Jumat (9/8/2019).

Dia mengatakan, pemisahan Pileg dan Pilpres ini berdasarkan hasil evaluasi partai-partai politik. Dia mengatakan, partai sepakat penyelenggaraan Pilpres dan Pileg serentak sangat memberatkan dari berbagai aspek.

Baca Juga: PKB: Wajar PDIP Dapat Kursi Menteri Lebih Banyak

"Mulai dari segi pembiayaan berat, pengorganisasiannya juga berat kemudian pengaturan terhadap bagaimana partai mampu merumuskan stragegi pemenangan yang tidak berdampak konflik secara internal kepada partai, bagi penyelenghara pun berat," katanya.

Selain itu, Arif mengatakan, PDIP berpendapat akan pentingnya Parliamentery Threshold (PT) berjenjang. Untuk tingkat DPR sekurang-kurangnya lima persen, provinsi empat persen dan kabupaten/kota tiga persen.

"Kalau Presidential Threshold sudah cukup 20 persen sudah cukup, tidak ada rekomendasi perubahan," katanya.

Usulan terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 itu dibahas dalam Kongres V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Denpasar, Bali, pada Jumat (9/8/2019) kemarin.

Baca Juga: Disiplin dan Hukuman, Kongres PDIP Dikritik Mirip Ospek

Ketua Steering Comittee Kongres V PDIP Djarot Saeful Hidayat mengatakan, pertemuan rutin lima tahunan itu akan mendiskusikan sejumlah isu yang dibahas dalam lima komisi. Masing-maaing Komisi akan membahas isu dan permasalahan aktual yang berbeda.

Komisi V Kongres juga akan membahas terkait tata kelola partai agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Hal itu dilakukan sebagai langkah regenerasi menyeluruh mengingat 70 persen DPT 2024 merupakan pemilih muda.

"Karena itu partai harus beradaptasi menjadi partai modern yang memberikan konten untuk anak muda kita tentang arah perjuangan bangsa ini," katanya.

Djarot mengatakan, komisi III membahas tentang kebudayaan yang memang sengaja diangkat secara khusus dalam kongres. Dia mengatakan, komisi ini akan membahas vagaimana rekomendasi partai tentang kebudayaan Indonesia.

"Strategi kebudayaan kita seperti apa, Gambaran sampai tahun 2030-2050 seperti apa," katanya.

Baca Juga: Hasto Diunggulkan Jadi Sekjen PDIP Lagi, Djarot Bilang Ini

Sedangkan komisi II akan mendiskusikan seputar politik dan legislasi baik itu legislasi untuk anggaran, pengawasan, maupun kebijakan agar semuanya segaris dengan ideologi partai. Sementara komisi I akan membahas tentang ideologi dan Trisakti.

Pada saat yang bersamaan, dia menekankan pentingnya penanaman nilai pancasila yang digodok oleh Komisi I. Menurutnya, pancasila harus dan trisakti haris masuk ke dalam kebijakan pembangunan mengingat PDIP akan berusaha mewujudkan trisaktinya Bung Karno untuk membangun kedewasaan, kemandirian dan kepribadian bangsa.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, bahasan komisi I melahirkan dua rekomendasi kepada pemerintah. Pertama, Pancasila harus menjadi mata pelajaran sejak dini mulai dari level PAUD, TK dan perguruan tinggi dengan tingkatan masing-masing.

Kedua, PDIP meminta pemerintah lebih bertindak tegas kepada masyarakat yang membawa paham radikalisme. Ini, dia mengungkapkan, mengingat paham tersebut sudah masuk ke dalam berbagai macam institusi.

"Kalau dia menawarkan paham-paham yang anti pancasila harus kasih tindakan tegas, kalau ASN pecat, kalau dia nggak mau akuin Pancasila ya dia nggak boleh di Indonesia, suruh aja keluar," katanya.

Partner Sindikasi Konten: Republika

Tag: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pemilu Presiden (Pilpres), Pemilu, politik

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Kumairoh

Foto: Antara/Fakhri Hermansyah

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,772.53 3,734.80
British Pound GBP 1.00 17,676.18 17,499.89
China Yuan CNY 1.00 2,000.62 1,980.83
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,150.00 14,010.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,694.17 9,595.45
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,807.89 1,789.93
Dolar Singapura SGD 1.00 10,289.41 10,184.65
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,661.22 15,502.07
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,384.36 3,347.67
Yen Jepang JPY 100.00 13,075.22 12,943.46

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6276.633 39.943 653
2 Agriculture 1387.598 -13.692 21
3 Mining 1671.117 -6.325 49
4 Basic Industry and Chemicals 894.963 2.248 72
5 Miscellanous Industry 1187.630 31.262 49
6 Consumer Goods 2243.412 9.335 53
7 Cons., Property & Real Estate 501.506 3.875 81
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1221.614 6.972 75
9 Finance 1265.924 13.302 90
10 Trade & Service 805.028 -1.731 163
No Code Prev Close Change %
1 GLOB 390 486 96 24.62
2 SDRA 675 795 120 17.78
3 TIRA 238 278 40 16.81
4 JSKY 840 980 140 16.67
5 SMMA 8,800 10,000 1,200 13.64
6 POLI 1,120 1,265 145 12.95
7 MBTO 130 145 15 11.54
8 NUSA 75 82 7 9.33
9 GIAA 490 535 45 9.18
10 KOTA 550 600 50 9.09
No Code Prev Close Change %
1 FILM 630 500 -130 -20.63
2 SSTM 500 454 -46 -9.20
3 DNAR 266 242 -24 -9.02
4 INOV 434 400 -34 -7.83
5 KDSI 1,475 1,365 -110 -7.46
6 YULE 150 139 -11 -7.33
7 BIPP 69 64 -5 -7.25
8 BMSR 110 103 -7 -6.36
9 ETWA 96 90 -6 -6.25
10 MINA 2,570 2,410 -160 -6.23
No Code Prev Close Change %
1 IPTV 540 540 0 0.00
2 MNCN 1,275 1,285 10 0.78
3 MSIN 466 470 4 0.86
4 MAMI 139 139 0 0.00
5 KPIG 148 148 0 0.00
6 HOME 97 99 2 2.06
7 HMSP 2,330 2,370 40 1.72
8 BMTR 354 354 0 0.00
9 FREN 142 154 12 8.45
10 ERAA 1,980 1,920 -60 -3.03