Portal Berita Ekonomi Rabu, 21 Agustus 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:06 WIB. Italia - PM Giuseppe Conte merencanakan untuk mundur.
  • 22:47 WIB. China - Pendapatan Baidu capai 26,3M Yuan atau naik 1% (y on y)  di Q2
  • 22:33 WIB. Kredivo - Bidik konsumen e-commerce, Kredivo luncurkan fitur zero-click checkout.
  • 21:30 WIB. Maskapai - Korea Air Lines Co akan kurangi penerbangan ke Jepang beberapa bulan mendatang
  • 21:08 WIB. Otomotif - Departemen Lingkungan Hidup Korsel akan larang penjualan 8 model mobil diesel Audi, VW dan Poersche karena soal emisi
  • 20:22 WIB. Brexit - Miliarder Hong Kong nekat membeli pub Greene King senilai US$3,3 miliar di Inggris.
  • 19:48 WIB. Emas - Investor Mark Mobius menyarankan untuk membeli emas di harga berapa pun.
  • 19:10 WIB. Rohingnya - PBB dan Bangladesh mulai survei kemungkinan pemulangan kaum Rohingya.
  • 18:47 WIB. Malang - Walikota Malang siap jelaskan ke Mendagri terkait keributan terkait Papua.
  • 18:16 WIB. Sorong - Sampai Selasa (20/8) sore  sejumlah jalan masih ditutup.
  • 18:14 WIB. RAPBN 2020 - Alokasi dana otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Rp 8,4 triliun.
  • 18:00 WIB. MPR - Koalisi Indonesia Kerja belum setuju pimpinan MPR harus 10 orang.
  • 17:46 WIB. Cyber crime - Bareskrim tangkap Iren, otak penipuan online senilai Rp100 miliar.

PDIP: Penyelenggaraan Pilpres dan Pileg Harus Dipisah

PDIP: Penyelenggaraan Pilpres dan Pileg Harus Dipisah - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan merekomendasikan perubahan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. PDIP akan mendorong supaya perhelatan Pemilu presiden dan Pemilu DPD dipisah dengan perhelatan Pemilu DPR/DPRD Kabupaten/Kota.

"Pemisahan itu berbasis pada, kalau presiden dan DPD itu kan berbasis pada aspek perorangan, nah kalau legislatif itu aspek kepartaian," kata Pimpinan Sidang Komisi IV Kongres V PDIP Arif Wibowo, Jumat (9/8/2019).

Dia mengatakan, pemisahan Pileg dan Pilpres ini berdasarkan hasil evaluasi partai-partai politik. Dia mengatakan, partai sepakat penyelenggaraan Pilpres dan Pileg serentak sangat memberatkan dari berbagai aspek.

Baca Juga: PKB: Wajar PDIP Dapat Kursi Menteri Lebih Banyak

"Mulai dari segi pembiayaan berat, pengorganisasiannya juga berat kemudian pengaturan terhadap bagaimana partai mampu merumuskan stragegi pemenangan yang tidak berdampak konflik secara internal kepada partai, bagi penyelenghara pun berat," katanya.

Selain itu, Arif mengatakan, PDIP berpendapat akan pentingnya Parliamentery Threshold (PT) berjenjang. Untuk tingkat DPR sekurang-kurangnya lima persen, provinsi empat persen dan kabupaten/kota tiga persen.

"Kalau Presidential Threshold sudah cukup 20 persen sudah cukup, tidak ada rekomendasi perubahan," katanya.

Usulan terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 itu dibahas dalam Kongres V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Denpasar, Bali, pada Jumat (9/8/2019) kemarin.

Baca Juga: Disiplin dan Hukuman, Kongres PDIP Dikritik Mirip Ospek

Ketua Steering Comittee Kongres V PDIP Djarot Saeful Hidayat mengatakan, pertemuan rutin lima tahunan itu akan mendiskusikan sejumlah isu yang dibahas dalam lima komisi. Masing-maaing Komisi akan membahas isu dan permasalahan aktual yang berbeda.

Komisi V Kongres juga akan membahas terkait tata kelola partai agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Hal itu dilakukan sebagai langkah regenerasi menyeluruh mengingat 70 persen DPT 2024 merupakan pemilih muda.

"Karena itu partai harus beradaptasi menjadi partai modern yang memberikan konten untuk anak muda kita tentang arah perjuangan bangsa ini," katanya.

Djarot mengatakan, komisi III membahas tentang kebudayaan yang memang sengaja diangkat secara khusus dalam kongres. Dia mengatakan, komisi ini akan membahas vagaimana rekomendasi partai tentang kebudayaan Indonesia.

"Strategi kebudayaan kita seperti apa, Gambaran sampai tahun 2030-2050 seperti apa," katanya.

Baca Juga: Hasto Diunggulkan Jadi Sekjen PDIP Lagi, Djarot Bilang Ini

Sedangkan komisi II akan mendiskusikan seputar politik dan legislasi baik itu legislasi untuk anggaran, pengawasan, maupun kebijakan agar semuanya segaris dengan ideologi partai. Sementara komisi I akan membahas tentang ideologi dan Trisakti.

Pada saat yang bersamaan, dia menekankan pentingnya penanaman nilai pancasila yang digodok oleh Komisi I. Menurutnya, pancasila harus dan trisakti haris masuk ke dalam kebijakan pembangunan mengingat PDIP akan berusaha mewujudkan trisaktinya Bung Karno untuk membangun kedewasaan, kemandirian dan kepribadian bangsa.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, bahasan komisi I melahirkan dua rekomendasi kepada pemerintah. Pertama, Pancasila harus menjadi mata pelajaran sejak dini mulai dari level PAUD, TK dan perguruan tinggi dengan tingkatan masing-masing.

Kedua, PDIP meminta pemerintah lebih bertindak tegas kepada masyarakat yang membawa paham radikalisme. Ini, dia mengungkapkan, mengingat paham tersebut sudah masuk ke dalam berbagai macam institusi.

"Kalau dia menawarkan paham-paham yang anti pancasila harus kasih tindakan tegas, kalau ASN pecat, kalau dia nggak mau akuin Pancasila ya dia nggak boleh di Indonesia, suruh aja keluar," katanya.

Partner Sindikasi Konten: Republika

Tag: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pemilu Presiden (Pilpres), Pemilu, politik

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Kumairoh

Foto: Antara/Fakhri Hermansyah

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,821.73 3,783.66
British Pound GBP 1.00 17,391.66 17,217.94
China Yuan CNY 1.00 2,034.38 2,014.22
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,333.00 14,191.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,720.64 9,617.24
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,826.88 1,808.72
Dolar Singapura SGD 1.00 10,348.74 10,244.73
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,891.00 15,732.14
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,428.95 3,392.54
Yen Jepang JPY 100.00 13,448.11 13,313.63

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6295.738 -0.977 651
2 Agriculture 1349.159 -17.863 21
3 Mining 1600.305 -2.201 49
4 Basic Industry and Chemicals 848.690 -0.631 72
5 Miscellanous Industry 1151.944 -0.538 49
6 Consumer Goods 2425.964 18.526 53
7 Cons., Property & Real Estate 504.801 0.125 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1229.883 12.971 74
9 Finance 1260.435 -9.035 91
10 Trade & Service 788.732 -1.689 162
No Code Prev Close Change %
1 DIGI 1,685 2,000 315 18.69
2 DAYA 304 360 56 18.42
3 ARTA 340 390 50 14.71
4 VINS 96 109 13 13.54
5 JKON 478 540 62 12.97
6 FORU 89 100 11 12.36
7 COWL 200 220 20 10.00
8 CCSI 266 292 26 9.77
9 DWGL 172 188 16 9.30
10 PSDN 154 168 14 9.09
No Code Prev Close Change %
1 PDES 1,330 1,000 -330 -24.81
2 BLUE 740 635 -105 -14.19
3 FISH 2,890 2,500 -390 -13.49
4 ITIC 875 780 -95 -10.86
5 IBFN 222 202 -20 -9.01
6 APEX 575 525 -50 -8.70
7 ICON 108 99 -9 -8.33
8 ARMY 232 214 -18 -7.76
9 MKNT 57 53 -4 -7.02
10 KBLM 338 316 -22 -6.51
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 4,180 4,100 -80 -1.91
2 MDKA 5,750 5,975 225 3.91
3 MCOR 174 174 0 0.00
4 PGAS 1,995 1,920 -75 -3.76
5 TLKM 4,340 4,470 130 3.00
6 MNCN 1,275 1,260 -15 -1.18
7 ERAA 1,930 1,875 -55 -2.85
8 BTPS 3,350 3,200 -150 -4.48
9 MAMI 89 90 1 1.12
10 BMRI 7,350 7,375 25 0.34