DPR Minta Pejabat Publik Bijak Sikapi Blackout

Warta Ekonomi, Jakarta -

Peristiwa pemadaman listrik masif (blackout) di hari Minggu 4 Agustus 2019 silam memancing reaksi dari berbagai pihak. Di antaranya terdapat sejumlah pihak yang menempuh jalur hukum untuk menyalurkan keluhannya dengan nilai tuntutan yang tidak tanggung-tanggung, mencapai ratusan triliun rupiah. 

 

Meski demikian, terdapat pula berbagai pihak yang menyatakan agar menyikapi peristiwa blackout kemarin dengan kepala dingin.

 

Baca Juga: Kompensasi Mati Listrik, Dirut PLN: Tak Ada Potong Gaji Karyawan

 

Salah satunya Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Inas Nasrullah Zubir. Anggota DPR dari Partai Hanura mewakili Dapil Banten III tersebut meminta berbagai pihak untuk menahan diri agar tidak timbul kerugian yang lebih besar bagi rakyat kebanyakan.

 

“Saya memahami bahwa kita semua kecewa terkait peristiwa kemarin. Tapi jangan seperti itu, menuntut sangat besar, sampai ratusan triliun rupiah. Patut diingat, bahwa PLN ini adalah BUMN yang melayani hajat hidup orang banyak. Listrik telah menjadi kebutuhan primer bangsa Indonesia. Jika tuntutannya terkabul, apa tidak menjadi tambah susah semua. PLN bisa bangkrut untuk membayar tuntutan itu, listrik jadi mati lagi. Jadinya justru menyulitkan semua, apa itu yang kita mau?” ujar pria yang akrab disapa Inas tersebut.

 

Baca Juga: Gerak Cepat PLN Pulihkan Turbin Diapresiasi PIPI

 

Meski demikian, Inas mempersilakan jika rakyat hendak menuntut kompensasi atas blackout kemarin. PLN pun diyakininya pasti memberikan kompensasi sesuai regulasi yang ada. Namun, khususnya pada para pejabat pemerintah, Inas juga meminta agar lebih lebih bijak lagi dalam menyikapi kondisi yang ada. 

 

“Saya kira tidak masuk akal pernyataan yang mendorong rakyat untuk melakukan tuntutan hukum terhadap PLN terkait blackout kemarin. Sebagai pejabat publik seharusnya memahami bahwa PLN itu adalah BUMN, bagian dari instrumen negara untuk mensejahterakan rakyat. Kalau BUMN kolaps kan merugikan semua. Pejabat itu tidak pada tempatnya berbicara begitu. Seharusnya bisa lebih wise,” tegas Inas. 

 

Rekan sejawatnya di Komisi VI, M Nasim Khan berpendapatn sama. Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa mewakili Dapil Jatim III itu menyatakan, sekarang bukan saatnya saling menyalahkan, melainkan menegaskan kembali komitmen bersama ke depannya.

 

“Permasalahan akan selalu timbul, itu pasti. Namun yang terpenting bukan mencari siapa yang salah atau kambing hitam.  Melainkan, untuk menegaskan kembali bagaimana komitmen bersama kita menyelesaikan, juga menata, mempersiapkan apapun yang terjadi ke depan,” katanya.

 

Baca Juga: Soal Listrik Padam, Poyuono Ngotot Polisikan Direksi PLN

 

Ia pun memberi masukan, bahwa pemerintah harus mengecek dan mengevaluasi kembali seluruh proyek energi nasional.

 

 

“Negara harus tegas mengevaluasi serius hal ini. Negara cek ulang seluruh sistem energi proyek-proyek  yang terbangun dan mempersiapkan serta mengevaluasi yang akan dibangun. Selanjutnya negara harus memastikan proses operasional sistem energi seluruh proyek nasional siap secara khusus menghadapi kemungkinan padamnya energi listrik,” pungkasnya.