Sindir Megawati, Partai SBY, Tak Minta-Minta Jatah Menteri

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kepala Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari merespons pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang blak-blakan meminta jatah menteri kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) saat pembukaan Kongres V PDIP di Bali, Kamis (8/8).

Menurutnya, partainya tidak pernah mengemis meminta jatah menteri meskipun Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih kembali sebagai presiden pada Pemilu 2009.

"(Zaman) Pak SBY, tidak ada satu partai pun meminta-meminta (jatah menteri) secara terbuka kepada Presiden," katanya kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (10/8/2019).

Baca Juga: Demokrat Sindir Megawati Soal Jatah Menteri: Beda dengan SBY

Baca Juga: Hasto Ogah Jadi Menteri Jokowi Karena...

Lanjutnya, ia mengatakan partainya mengerti etika politik dalam berkoalisi. Sebab, sambungnya, keputusan menteri merupakan kewenangan presiden terpilih.

"Itu hak prerogatif penentuan menteri itu ada pada Pak Presiden," cetusnya.

Bahkan, ia mengatakan di era Presiden SBY tak menyoal pembahasan komposisi kabinet dilakukan secara tertutup. Meskipus, tahun 2009 ada Sekretariat Gabungan (Sesgab).

"Pidato bu Mega silahkan saja. Kalau kita ingat 2009 ada Seskab, dan penentuan menteri, tetap diserahkan kepada Presiden terpilih ketika itu," sambungnya.

Lebih lanjut, ia berharap Presiden terpilih Jokowi dapat menahkodai Indonesia dan tidak menghiraukan intervensi-intervensi politik lainnya.

"Kami harap Jokowi-Maruf bisa mimpin dengan stabil, berprestasi, well done. Itu saja," tukasnya.

Diketahui, saat berpidato di pembukaan Kongres V PDIP, Megawati meminta jatah kursi menteri terbanyak di Kabinet Jilid II.

Tak tanggung-tanggung, Megawati menolak jika Jokowi hanya akan memberikan empat kursi menteri kepada PDIP sebagai partai yang telah menjadikan dirinya sebagai presiden dua periode.

‎"Kalau Pak Jokowi ini PDIP mesti banyak. Kalau saya dikasih cuma empat. Emoh. Tidak mau," tuturnya.