Jumlah Tetap 27, Begini Rombakkan Struktur Kepengurusan PDIP

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kongres V PDIP di Sanur, Denpasar, Bali pada 8-10 Agustus 2019 telah memutuskan susunan lengkap kepengurusan DPP PDIP Periode 2019-2024. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah melantik kepengurusan baru sekaligus menandai berakhirnya rangkaian Kongres V PDIP.

Sementara itu dari sisi jumlah personel, tidak ada perubahan sama sekali dibandingkan periode sebelumnya yakni tetap 27 orang.

Rinciannya yakni ketua umum masih kembali dipegang Megawati, begitu pula kursi sekretaris jenderal (sekjen) juga tidak bergeser masih dipercayakan kepada Hasto Kristiyanto yang didampingi tiga wakil sekjen, bendahara dan dua wakil bendahara serta 19 ketua bidang.

Baca Juga: PDIP Incar Beberapa Menteri Sektor Strategis

Menariknya dari 26 nama yang dilantik, ada sosok baru yang masuk dalam struktur kepengurusan adalah Wali Tri Rismaharini. Wali Kota Surabaya itu menjabat sebagai Ketua Bidang Kebudayaan.

"Dengan kiprahnya sebagai wali kota dua periode, Bu Risma kita harapkan bisa mencari solusi ancaman kebudayaan," kata Megawati usai melantik struktur DPP di Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur, Denpasar.

Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat menyampaikan Risma dipilih karena terbukti menjadi sosok kader yang bagus. Keberhasilannya sebagai wali kota Surabaya selama dua periode diyakini bisa memberikan pengaruh lebih positif dalam struktur pengurus baru DPP PDIP.

Risma diharapkan ikut mengatasi masalah kebudayaan yang mengancam Indonesia.

"Karena persoalan-persoalan intoleransi, ancaman perpecahan bangsa, salah satu caranya bisa dengan pendekatan kebudayaan," papar mantan gubernur DKI Jakarta ini.

Baca Juga: Terungkap! Ini Alasan PDIP Masih Pertahankan Pengurus Lama

Nama lain yang menarik perhatian dalam struktur itu adalah Prananda Prabowo. Anak kandung Megawati itu kembali dipercaya memegang jabatan Ketua Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital. Dalam nomenklatur DPP PDIP sebelumnya, tidak ada istilah Ekonomi Digital. "Memang ini penambahan karena Mas Prananda ahli di bidang itu," ujar Djarot.

Menurut Djarot, Prananda tepat diberikan jabatan itu karena memahami hal-hal terkait sistem, big data dan terbiasa berurusan dengan teknologi. Semangatnya, ujar dia, PDIP akan menjadi partai pelopor yang modern sehingga ke depan partai akan berbasis digital. Termasuk juga membuat program untuk perekrutan kader baru. "Mas Prananda sosok yang tepat di bidang ini," tutur mantan wali kota Blitar ini.

Di bagian lain, sejumlah pengurus lama tergusur dalam struktur pengurus baru. Salah satunya Bambang Dwi Hartono. Bambang yang dalam periode 2014-2019 menjabat ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu), kini tidak masuk dalam struktur baru. Jabatan tersebut kini diisi oleh Bambang Wuryanto yang merangkap sebagai ketua DPD PDIP Jawa Tengah (Jateng).

Baca Juga: Jadi Ketua DPP, Anak Megawati Janjikan PDIP Ini

Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga Eriko Sotarduga mengaku tidak tahu menahu mengapa Bambang DH terpental dalam struktur DPP. Padahal dengan posisinya sebagai Ketua Bidang Bappilu, PDIP berhasil memenangkan pemilu dan pilpres.

Menurutnya, soal struktur kepartaian di DPP merupakan kewenangan penuh Megawati sebagai ketum PDIP. Apalagi mantan presiden RI ke-5 itu didaulat menjadi formatur tunggal dalam kongres sehingga berhak memberhentikan dan mengangkat kader. "Tentu semuanya kembali ke Bu Ketua (Megawati, Red). Tapi kalau misalnya Anda berprestasi, masak bos Anda tidak memperhatikan," ujarnya memberi analogi.

Selain Bambang DH, ada lima nama lain dalam pengurus lama yang tidak masuk struktur baru. Di antaranya Trimedia Panjaitan yang sebelumnya sebagai ketua DPP Hukum HAM dan Perundang-undangan kini digantikan Yassona H. Laoly. Politisi yang juga menjabat menteri hukum dan HAM di kabinet Jokowi-JK itu diharapkan mampu berperan besar dalam bidang hukum perundang-undangan.