Parpol di DKI Lagi Mainkan Politik Layangan

Warta Ekonomi -

Pengamat Politik dari Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio mengatakan pemilihan wakil gubernur DKI berlarut-larut karena partai politik di luar PKS sedang memainkan politik layangan.

Partai politik sedang menarik ulur proses pemilihan wagub DKI sehingga satu dari dua calon PKS tidak kunjung ditetapkan sebagai pendamping Anies Baswedan.

"Inilah politik layangan yang dimainkan parpol non-PKS di Jakarta, kebanyakan tarik ulur, melayang terus enggak turun-turun. Akhirnya nunggu matahari terbenam, nanti tahu-tahu sudah 2022, selesai periodenya," kata Hendri, belum lama ini.

Hendri mengatakan pemilihan wagub DKI memerlukan pembicaraan menyeluruh. Pembicaraan itu bukan hanya antara partai pengusung, yakni PKS dan Partai Gerindra, melainkan seluruh elemen DPRD.

"Pembicaraan kursi wakil gubernur antara Gerindra dan PKS sebaiknya juga melibatkan Gubernur DKI, Anies Baswedan serta PDIP Jakarta. Sebab Anies adalah sosok yang akan menjadi partner sang wagub, sementara PDIP adalah pemimpin DPRD Jakarta saat ini," kata Hendri. 

Menurutnya, perkembangan politik saat ini seharusnya telah mempermudah komunikasi politik di balik layar tersebut. Sebab, Gerindra telah memiliki jalinan komunikasi yang baik dengan PDIP. Karena itu, Hendri menyarankan kepada PKS untuk bekerja lebih keras dalam mengisi kursi wagub tersebut.

Sebelumnya, Ketua DPW PKS DKI Jakarta Bidang Pemenang Pemilu dan Pilkada Agung Setiarso menduga masih ada pihak-pihak yang ikhlas partainya mengisi kursi wakil gubernur DKI Jakarta. Pihak-pihak yang diduga tidak iklas itu berasal dari internal Partai Gerindra.

Secara institusi, Partai Gerindra memang sudah menyerahkan sepenuhnya kepada PKS. Bahkan, Prabowo Subianto pernah menyampaikan bahwa kursi wakil gubernur DKI Jakarta adalah milik PKS.

"Secara institusi sudah tidak masalah, tetapi orang-orang Gerindra juga di DPRD masih ada yang belum ikhlas, legawa sehingga bola ini mandeg di sana," ujar dia.

Menurut dia, pihak yang tidak ikhlas ini sedang mencari celah mengganti dua calon yang diajukan oleh PKS ke Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan dan sudah berproses di DPRD DKI. Di sisi lain, Agung mengatakan PKS sudah melakukan upaya dalam proses yang sedang berlangsung di DPRD. 

Ia mengatakan, PKS melakukan komunikasi dengan Gerindra dan partai lain serta mematuhi aturan terkait pemilihan wagub DKI. Meski melakukan komunikasi dan lobi dengan Gerindra dan partai lain di DPRD DKI, Agung menegaskan, partainya tidak akan mengeluarkan uang atau money politics dalam penetapan wagub DKI. 

Wakil Ketua Pansus Pemilihan Wakil Gubernur pada DPRD DKI Bestari Barus mengaku telah menyerahkan dua nama wagub ke DPRD DKI sejak beberapa bulan lalu. "Sekarang sudah bukan kewenangan pansus lagi. Soal keputusan tinggal menunggu Rapimgab (Rapat pimpinan gabungan)," ucapnya.

Ketika disinggung, masa jabatan DPRD DKI yang segera berakhir, Bestari mengatakan, hal itu telah memberikan desakan bagi DPRD untuk segera menentukan nama wagub DKI yang baru. Namun, dirinya tak yakin bahwa wakil pengganti Sandi dapat terpilih. "Sepertinya enggak kalau bulan ini," ujarnya.