Portal Berita Ekonomi Sabtu, 17 Agustus 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:46 WIB. Thailand - Kemenkeu setujui paket stimulus sebesar 370 M Baht atau setara USD11. 979 M
  • 20:31 WIB. Hong Kong - China mengatakan para pelanggar hukum akan ditangkap.
  • 19:52 WIB. Washington - Pemerintah AS akan memberi waktu Huawei 90 hari untuk membeli dari suplier AS.
  • 18:54 WIB. Afganistan - Pemerintah Trump yakin sebentar lagi bisa berdamai dengan Taliban.
  • 18:01 WIB. Deradikalisasi - Kemhan telah mencetak 83.458.360 kader bela negara pada 2019.
  • 16:53 WIB. Remisi - 130.383 napi memperoleh remisi  127.593 orang langsung bebas.
  • 16:41 WIB. Hong Kong - Cathay Pacific mengkonfirmasi pengunduran diri CEO Rupert Hogg.
  • 16:34 WIB. Singapura - PM Singapura: Dana untuk pembangunan infrastruktur Asia tidak cukup, butuh investasi asing.
  • 14:30 WIB. Hong Kong - Ribuan guru ikut demo menentang pemerintah.
  • 14:08 WIB. Papua - Dua orang anggota TNI tertembak KKSB di Trans Wamena-Habema pada Jumat (16/8).
  • 13:58 WIB. Meksiko - Presiden Meksiko dukung pemotongan suku bunga acuan

Demokrat Sindir Megawati, PDIP Bertanduk!!

Demokrat Sindir Megawati, PDIP Bertanduk!! - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Politikus PDI Perjuangan Eva Sundari buka suara terkait sindiran politikus Partai Demokrat Imelda Sari yang menyebut era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak pernah meminta jatah menteri, seperti Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Menurutnya, antara zaman pemerintahan SBY dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah dua hal berbeda, terutama dalam persoalan pembagian kursi di kabinet.

"Beda lah, jangan disamain zaman SBY sama zaman sekarang. Zaman sekarang orang yang enggak punya kursi saja minta kok, relawan saja minta kok, zamannya sudah beda. Jadi bukan karena Jokowi-nya tapi lebih pada alam keterbukaan, alam miretokrasi itu sudah membaik," katanya kepada wartawan, Senin (12/8/2019).

Baca Juga: Ibu Kandung SBY Dilarikan ke RS Cibubur, Sakit Apa?

Baca Juga: Ucap Kongres PDIP Tak Penting, Partai SBY Ngambek?

Sambungnya, "Jadi bukan wilayah sakral yang hanya diraba-raba dan tidak ada partisipasi publik. Tapi tidak kemudian menghentikan ataupun menggantikan hak yang memang mutlak punyanya Pak Jokowi," tambahnya.

Lanjutnya, ia menegaskan bahwa yang disampaikan Megawati dalam Kongres V PDI Perjuangan di Bali itu hanya penegasan. Bahkan, ia menilai pernyataan Megawati juga mengulang apa yang pernah disampaikan Jokowi soal pembagian menteri berdasarkan proporsionalitas atau suara partai.

"Jadi Bu Mega itu bukan mengada-ada pada saat kongres saja, itu ada dasarnya. Jadi hanya penegasan saja pada saat di kongres tersebut dan saya pikir metode yang demikian fair lah itu namanya kan kontrak prestasi. Jadi siapa yang prestasinya paling bagus ya dapat reward yang paling banyak gitu loh jadi menurut saya wajar," tukasnya.

Sebelumnya, Imelda Sari mengatakan, zaman pemerintahan Presiden SBY tak ada partai yang secara terbuka meminta jatah menteri di kabinet.

"Ya, kurang etislah. Yang pertama, presiden memiliki hak prerogatif," katanya, pekan kemarin.

Tag: Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Megawati Soekarnoputri, Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Destyan Sujarwoko

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,820.46 3,782.19
British Pound GBP 1.00 17,316.60 17,143.57
China Yuan CNY 1.00 2,037.92 2,017.72
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,329.00 14,187.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,717.93 9,618.79
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,827.35 1,809.22
Dolar Singapura SGD 1.00 10,319.77 10,216.03
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,903.76 15,740.48
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,423.08 3,385.92
Yen Jepang JPY 100.00 13,486.12 13,351.21

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6286.657 29.071 651
2 Agriculture 1385.364 -19.733 21
3 Mining 1611.610 6.842 49
4 Basic Industry and Chemicals 838.279 -1.826 72
5 Miscellanous Industry 1165.921 -4.171 49
6 Consumer Goods 2409.485 55.365 53
7 Cons., Property & Real Estate 501.571 9.118 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1206.906 0.985 74
9 Finance 1267.374 -1.714 91
10 Trade & Service 793.101 -1.849 162
No Code Prev Close Change %
1 NAGA 176 236 60 34.09
2 GLOB 432 540 108 25.00
3 POLL 3,870 4,820 950 24.55
4 ARTO 430 535 105 24.42
5 DAYA 290 360 70 24.14
6 BPFI 930 1,115 185 19.89
7 PUDP 370 438 68 18.38
8 SMMA 8,000 9,200 1,200 15.00
9 SFAN 900 1,035 135 15.00
10 ETWA 60 69 9 15.00
No Code Prev Close Change %
1 INPP 900 745 -155 -17.22
2 YPAS 384 346 -38 -9.90
3 MTPS 1,580 1,435 -145 -9.18
4 TPMA 284 258 -26 -9.15
5 KPIG 157 144 -13 -8.28
6 TIFA 176 162 -14 -7.95
7 RODA 256 236 -20 -7.81
8 PCAR 1,800 1,660 -140 -7.78
9 INKP 8,100 7,525 -575 -7.10
10 SMDM 142 132 -10 -7.04
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 157 144 -13 -8.28
2 INKP 8,100 7,525 -575 -7.10
3 MNCN 1,315 1,305 -10 -0.76
4 FREN 166 171 5 3.01
5 ADRO 1,025 1,030 5 0.49
6 ERAA 2,130 2,000 -130 -6.10
7 BBRI 4,250 4,210 -40 -0.94
8 HMSP 2,850 3,020 170 5.96
9 UNTR 20,750 20,500 -250 -1.20
10 TARA 700 755 55 7.86