Portal Berita Ekonomi Senin, 19 Agustus 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:22 WIB. Argentina - Mata uang peso menjadi yang terburuk kinerjanya bulan ini.
  • 23:12 WIB. Hong Kong - Menteri perdagangan Hong Kong memperingatkan "badai ekonomi" yang mungkin muncul.
  • 22:59 WIB. China - E-commerce China menghentikan produk yang bisa dipakai demo ke Hong Kong.
  • 21:33 WIB. Hong Kong - Sekitar 10 ribu orang melakukan demo damai di tengah hujan.
  • 21:18 WIB. Startup - JK: Startup jangan hanya berfokus pada marketplace, tapi juga produksi.
  • 19:24 WIB. GBHN - JK: Ada kehawatiran kembali ke Orba, jika GBHN dihidupkan.
  • 18:04 WIB. Moscow - Rusia mengatakan tidak ada rencana memasang misil baru, kecuali AS melakukannya.
  • 17:44 WIB. Kabul - Bom bunuh diri di pesta pernikahan menewaskan 63 orang.
  • 17:33 WIB. Terorisme - Kapolri: Tersangka penyerangan di Mapolsek Wonokromo,  Surabaya, terpapar radikalisme.
  • 15:32 WIB. China - Lenovo bukukan profit sebesar USD162 juta di Q2
  • 15:24 WIB. Nuklir - Jepang siap bantu AS denuklirisasi di Korea Utara
  • 14:52 WIB. Denmark - Jyske Bank luncurkan kredit rumah 10 tahun dengan -0,5%

Urus TV Saja Banyak Belum Beres, Ngapain KPI Nambah-Nambah Kerjaan?

Urus TV Saja Banyak Belum Beres, Ngapain KPI Nambah-Nambah Kerjaan? - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Pengamat sosial Maman Suherman, atau akrab disapa dengan Kang Maman, menganggap Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak berhak mengawasi Netflix dan YouTube.

"KPI itu amanatnya mengawasi televisi dan radio frekuensi publik. Di (ranah) situ, bukan di (ranah) broadband seperti Netflix dan YouTube," kata Maman di Gedung Museum Nasional Jakarta, Senin.

Baca Juga: Soal Wacana KPI Awasi Netflix, Begini Respon Menkominfo

Maman mengatakan amanat yang diberikan kepada KPI hanya untuk mengawasi konten free to air yang menggunakan frekuensi publik.

"Saya cuma mau bilang, (konten) radio dan televisi saja PR-nya masih banyak. (KPI) tidak usah terlalu luas (pengawasannya)," katanya.

Pengawasan konten digital seperti Netflix, YouTube, atau layanan sejenisnya, menurut Maman, harus dengan undang-undang yang lain dan bukan dengan Undang-Undang Penyiaran.

"Bukan KPI yang punya hak masuk ke situ (konten digital). (Tapi,) lembaga lain. Katanya, KPI mau masuk (pengawasan) ke situ (konten digital). Menurut saya, (langkah itu) kurang tepat," katanya.

Berbeda dengan lembaga penyiaran free to airtelevisi ataupun radio, aplikasi seperti Netflix ataupun Youtube memiliki aturan layanan yang lebih rinci mencakup batasan umur penonton, setelan dan kendali orang tua, serta aturan lain.

Maman menilai layanan konten digital seperti Netflix ataupun Youtube cukup diawasi atau ditindak menggunakan undang-undang lain seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ataupun Undang-Undang Pornografi.

"Kalau KPI tiba-tiba masuk ke sana (layanan digital), buat saya cuma satu. KPI sedang menciptakan wacana ruang kekuasaannya. Menurut saya, masih banyak konten radio dan televisi yang harus diawasi dan dibina," ujar Maman.

Tag: Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Netflix, YouTube

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Wordpress.com

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,820.46 3,782.19
British Pound GBP 1.00 17,316.60 17,143.57
China Yuan CNY 1.00 2,037.92 2,017.72
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,329.00 14,187.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,717.93 9,618.79
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,827.35 1,809.22
Dolar Singapura SGD 1.00 10,319.77 10,216.03
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,903.76 15,740.48
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,423.08 3,385.92
Yen Jepang JPY 100.00 13,486.12 13,351.21

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6286.657 29.071 651
2 Agriculture 1385.364 -19.733 21
3 Mining 1611.610 6.842 49
4 Basic Industry and Chemicals 838.279 -1.826 72
5 Miscellanous Industry 1165.921 -4.171 49
6 Consumer Goods 2409.485 55.365 53
7 Cons., Property & Real Estate 501.571 9.118 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1206.906 0.985 74
9 Finance 1267.374 -1.714 91
10 Trade & Service 793.101 -1.849 162
No Code Prev Close Change %
1 NAGA 176 236 60 34.09
2 GLOB 432 540 108 25.00
3 POLL 3,870 4,820 950 24.55
4 ARTO 430 535 105 24.42
5 DAYA 290 360 70 24.14
6 BPFI 930 1,115 185 19.89
7 PUDP 370 438 68 18.38
8 SMMA 8,000 9,200 1,200 15.00
9 SFAN 900 1,035 135 15.00
10 ETWA 60 69 9 15.00
No Code Prev Close Change %
1 INPP 900 745 -155 -17.22
2 YPAS 384 346 -38 -9.90
3 MTPS 1,580 1,435 -145 -9.18
4 TPMA 284 258 -26 -9.15
5 KPIG 157 144 -13 -8.28
6 TIFA 176 162 -14 -7.95
7 RODA 256 236 -20 -7.81
8 PCAR 1,800 1,660 -140 -7.78
9 INKP 8,100 7,525 -575 -7.10
10 SMDM 142 132 -10 -7.04
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 157 144 -13 -8.28
2 INKP 8,100 7,525 -575 -7.10
3 MNCN 1,315 1,305 -10 -0.76
4 FREN 166 171 5 3.01
5 ADRO 1,025 1,030 5 0.49
6 ERAA 2,130 2,000 -130 -6.10
7 BBRI 4,250 4,210 -40 -0.94
8 HMSP 2,850 3,020 170 5.96
9 UNTR 20,750 20,500 -250 -1.20
10 TARA 700 755 55 7.86