Portal Berita Ekonomi Sabtu, 25 Januari 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief

Soal NKRI Syariah, PA 212 Kasih Penjelasan

Soal NKRI Syariah, PA 212 Kasih Penjelasan - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Ketua PA 212 Haikal Hassan menjelaskan rumusan NKRI syariah yang tertuang dalam Ijtima Ulama IV hanya istilah. Ia menegaskan Pancasila dan UUD 1945 tetap sebagai dasar negara yang sah.

"Itu cuma istilah. Jangan jadi mentang-mentang NKRI bersyariah terus Pancasila hilang gitu, ya enggak. UUD 45 ilang? Ya enggaklah," kata Haikal usai menghadiri acara silaturahim dan dialog tokoh bangsa tentang Pancasila di Jakarta, Senin (12/8/2019).

Baca Juga: Soal NKRI Bersyariah, Menhan Tegas!!

Baca Juga: Ijtima Ulama Mau NKRI Syariah Berdasar Pancasila, Palsu!!

Butir 3.6 dalam Ijtima Ulama IV berisi kalimat "Mewujudkan NKRI yang syariah dengan prinsip ayat suci di atas ayat konstitusi". Menurut Haikal, arti NKRI syariah yang dimaksudkan adalah tetap taat pada Allah SWT dengan tetap menjadi bangsa Indonesia.

"Itu istilah mbok ya kita itu taat pada Allah SWT. Tetep jadi bangsa Indonesia, tapi taat pada syariah Allah SWT, betul?" ucapnya.

Menurut dia, NKRI sudah bersyariah hal ini ditunjukkan adanya lembaga syariah, peraturan syariah, dan lainnya. "NKRI bersyariah, iya dong, masak enggak bersyariah. Apa kamu enggak merasakan, hari ini kita sudah bersyariah. Ada bank syariah, ada pembiayaan syariah, pernikahan juga cara syariah," tuturnya.

Ketika ditanya apakah istilah NKRI bersyariah bertentangan dengan Pancasila, dengan tegas ia menjawab tidak. "Enggak ada dong. Enggak ada bertentangan," ujar Haikal.

Saat ditanya soal arti jaga jarak dalam butir pertama rumusan Ijtima Ulama IV apakah berarti tidak mengakui pemerintahan saat ini, Haikal menjelaskan arti kata jaga jarak sebagai kata oposisi bukan tidak mengakui pemerintahan saat ini. "Bukan tidak mengakui, jangan salah. Coba baca ulang kalimatnya, menjaga jarak. Kenapa jaga jarak, karena kita tetap milih oposisi. Tolong jaga jarak diartikan sebagai oposisi," katanya.

Adapun, isi butir pertama Ijtima Ulama IV yakni "Menolak kekuasaan yang zalim, serta mengambil jarak dengan kekuasaan tersebut". Menurut Haikal, menjaga jarak dalam butir pertama rumusan Ijtima Ulama IV bisa juga diartikan memantau.

"Kalau ada di dalam enggak bisa. Terjemahannya itu, bukan tidak mengakui, kalo tidak mengakui bagaimana kita merdeka, masa kita bisa berdiri sendiri, bukan begitu," kata Haikal.

Selain Haikal, acara Silaturahii dan Dialog tokoh bangsa dan tokoh agama yang digelar Kemhan RI dan Forum Rekat Anak Bangsa, juga dihadiri oleh Wakil Presiden Ke-6 RI Try Sutrisno, Rachmawati Soekarnoputri, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Salahuddin Wahid (Gus Solah) serta sejumlah ulama dan para pejabat Kemhan. Sebelumnya, Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) KH Salahudin Wahid atau Gus Solah mengatakan tidak perlu ada istilah NKRI bersyariah karena syariat Islam tetap jalan di Indonesia.

"Syariat Islam jalan kok di Indonesia tanpa rumusan NKRI bersyariah. Tanpa istilah syariah, syariat Islam jalan jadi tidak perlu ada istilah itu," kata Gus Solah.

Partner Sindikasi Konten: Republika

Baca Juga

Tag: Alumni 212, NKRI, pancasila, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Vicky Fadil

Foto: Nadya Zul El Nuha

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,652.30 3,615.58
British Pound GBP 1.00 17,971.87 17,791.69
China Yuan CNY 1.00 1,975.11 1,955.32
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,700.16 13,563.84
Dolar Australia AUD 1.00 9,377.76 9,281.74
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,762.60 1,745.04
Dolar Singapura SGD 1.00 10,146.01 10,043.57
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,144.16 14,989.40
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,366.96 3,331.00
Yen Jepang JPY 100.00 12,517.28 12,390.46
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6244.109 -5.101 675
2 Agriculture 1373.668 -16.149 21
3 Mining 1477.166 -4.026 49
4 Basic Industry and Chemicals 971.995 6.046 77
5 Miscellanous Industry 1214.166 -14.289 51
6 Consumer Goods 2063.089 -15.731 57
7 Cons., Property & Real Estate 473.253 0.567 85
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1099.077 2.296 76
9 Finance 1378.649 3.256 92
10 Trade & Service 741.148 -4.067 167
No Code Prev Close Change %
1 INDO 147 198 51 34.69
2 RELI 130 170 40 30.77
3 LMAS 130 155 25 19.23
4 OMRE 930 1,100 170 18.28
5 KOTA 610 720 110 18.03
6 LPIN 256 298 42 16.41
7 INAF 810 925 115 14.20
8 SDPC 108 123 15 13.89
9 ALMI 308 348 40 12.99
10 PEGE 120 135 15 12.50
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 700 525 -175 -25.00
2 LMSH 446 338 -108 -24.22
3 POLA 171 145 -26 -15.20
4 GLOB 406 350 -56 -13.79
5 DMND 1,530 1,350 -180 -11.76
6 PCAR 324 288 -36 -11.11
7 IGAR 336 300 -36 -10.71
8 SKRN 520 466 -54 -10.38
9 NASA 620 560 -60 -9.68
10 KIOS 420 380 -40 -9.52
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,700 1,690 -10 -0.59
2 TOWR 830 825 -5 -0.60
3 INAF 810 925 115 14.20
4 BMRI 7,775 7,925 150 1.93
5 LMAS 130 155 25 19.23
6 TCPI 6,875 7,000 125 1.82
7 NIKL 695 675 -20 -2.88
8 BBCA 34,200 34,050 -150 -0.44
9 PGAS 1,915 1,880 -35 -1.83
10 BBRI 4,740 4,740 0 0.00