Portal Berita Ekonomi Sabtu, 24 Agustus 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 00:28 WIB. Hong Kong - Memasuki minggu ke-12 ribuan demonstran membentuk rantai manusia.
  • 00:20 WIB. NKRI - Alwi Syihab: NKRI Bersyariah tidak relevan dengan Indonesia.
  • 23:52 WIB. Aceh - Partai Aceh raih suara terbanyak di DPR Aceh 2019-2024.
  • 22:07 WIB. India - Moody's turunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi India 2019 dari 6,8% jadi 6,2%
  • 20:49 WIB. Papua - Kemenkominfo perpanjang blokir internet di Papua.
  • 20:32 WIB. Google - Google Photos kini bisa pindai teks di gambar.
  • 19:54 WIB. Perang dagang - China mengenakan tarif 5% terhadap impor senilai US$75 miliar kepada AS mulai Sep.
  • 19:50 WIB. Thailand - Kemendag: Thailand telah menjadi eksportir durian terbesar di dunia
  • 19:40 WIB. Meikarta - Mantan Wagub  Jabar Deddy Mizwar diperiksa KPK Jumat (23/8) terkait izin Meikarta.
  • 19:33 WIB. Nokia - Tahun depan Nokia mau rilis ponsel 5G murah.
  • 18:22 WIB. Samsung - Samsung jual Galaxy Note serentak di 70 negara.
  • 17:52 WIB. India - Perancis akan berikan jet tempur Rafale pertama ke India pada September
  • 17:47 WIB. Wisatawan - Kunjungan wisatawan ke Maldives melebihi 1 juta pada Agustus
  • 16:41 WIB. Jepang - Yokohama resmi jadi lokasi resort yang berbasis kasino
  • 16:16 WIB. EV - LG Chem Korsel gandeng Tianqi Lithium Kwinana untuk amankan bahan utama baterai EV

Forum Kepulauan Pasifik Angkat Isu HAM dan Papua Merdeka

Forum Kepulauan Pasifik Angkat Isu HAM dan Papua Merdeka - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Pemerintah Indonesia menyampaikan kemarahannya terkait diangkatnya isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kemerdekaan Papua Barat di Forum Kepulauan Pasifik (PIF) minggu ini. Dalam forum itu, pentolan separatis Benny Wenda diagendakan akan mendesak para pemimpin pemerintah kepulauan Pasifik untuk mendukung kampanye "Papua Merdeka".

Wenda mengatakan kepada The Guardian, Senin (12/8/2019), bahwa pelanggaran HAM dan penindasan sipil yang saat ini merusak provinsi Papua Barat adalah "kanker di dalam hati orang-orang Pasifik", tetapi kekuatan besar di wilayah itu memilih untuk mengabaikannya karena faktor wilayah geo-strategis dan ekonomi.

Indonesia, bukan anggota Forum Kepulauan Pasifik, tetapi mitra dialog yang menghadiri forum minggu ini, menegaskan bahwa Papua Barat bagian integral dan tak terpisahkan dari negara Indonesia.

Pemerintah Indonesia melalui seorang juru bicara yang dikutip The Guardian mengatakan mengatakan Jakarta sama sekali tidak senang masalah Papua Barat dimasukkan dalam agenda resmi untuk pertemuan para pemimpin forum yang berlangsung di Tuvalu tersebut. Pemerintah memperingatkan langkah seperti itu akan menjadi preseden buruk campur tangan urusan dalam negeri negara lain.

“Perkembangan di Papua dan provinsi Papua Barat adalah murni urusan dalam negeri Indonesia. Tidak ada negara, organisasi, atau individu lain yang memiliki hak untuk ikut campur di dalamnya. Kami dengan tegas menentang intervensi urusan internal Indonesia dalam bentuk apa pun," katanya.

Delegasi Papua Barat dijadwalkan tiba di forum tersebut pada akhir pekan, tetapi tidak dapat masuk ke Tuvalu dari Fiji. Pada hari Minggu, Perdana Menteri Tuvalu Enele Sopoaga, dan Sekretaris Jenderal PIF Dame Meg Taylor mengaku tidak tahu apa yang terjadi. 

Pada pertemuan para menteri luar negeri kawasan itu bulan lalu, Vanuatu berhasil mendorong agar masalah Papua Barat secara resmi dimasukkan dalam agenda Forum Kepulauan Pasifik, namun ditentang keras oleh Australia.

Wenda mengatakan kekuatan regional Pasifik, yakni Australia dan Selandia Baru, adalah kritik vokal terhadap pelanggaran HAM di seluruh dunia.

"Mereka tidak pernah berbicara tentang Papua Barat. Kami adalah manusia yang ingin hidup damai, tetapi kami didiskriminasi karena orang lain ingin mengurangi tempat kami dan mengambil sumber daya kami," ujarnya.

Dia menambahkan Australia punya tanggung jawab besar di kawasan Pasifik dan oleh karenanya, mereka harus menghormati suara-suara yang ada.

"Australia memiliki tanggung jawab besar di kawasan ini. Australia perlu melihat ini sebagai masalah mereka sendiri, sebagai masalah regional, karena itu tidak akan pernah hilang di mata rakyat. Masalah ini seperti kanker di dalam hati orang-orang Pasifik," imbuhnya.

Wenda mengatakan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Serikat Pembebasan untuk Papua Barat yang dipimpinnya pada akhirnya akan mengupayakan pemungutan suara yang bebas dan adil tentang pemisahan diri dari Indonesia. 

“Kami tidak pernah menggunakan hak kami untuk menentukan nasib sendiri. Kami tidak mencari kekerasan, kami mencari hak-hak kami secara damai, untuk memutuskan bagi diri kami sendiri masa depan kita. Mari kita memilih," tutur Wenda.

Australia sangat mendukung kedaulatan Indonesia atas wilayah Papua meski negara-negara kepulauan Pasifik cenderung mendukung gerakan kemerdekaan yang dikampanyekan Wenda. 

"Australia mengakui kedaulatan Indonesia atas provinsi Papua, sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Lombok tahun 2006. Australia tidak akan mendukung upaya yang melemahkan kedaulatan Indonesia atas Papua dalam forum apa pun dan tidak akan mengaitkan dirinya dengan berkomunikasi dengan PIF terkait efek itu," ucap pemerintah Australia melalui seorang juru bicaranya.

Menurutnya, Australia secara teratur mengangkat masalah HAM dengan pihak berwenang Indonesia, termasuk mengenai provinsi Papua.

Partner Sindikasi Konten: SINDOnews

Tag: Papua, Hak Asasi Manusia (HAM)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Muhammad Syahrianto

Foto: Sekretariat Forum Kepulauan Pasifik

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,818.36 3,780.40
British Pound GBP 1.00 17,524.82 17,349.62
China Yuan CNY 1.00 2,029.13 2,009.01
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,320.00 14,178.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,680.32 9,581.49
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,826.86 1,808.70
Dolar Singapura SGD 1.00 10,334.13 10,225.75
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,859.40 15,699.30
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,420.11 3,382.16
Yen Jepang JPY 100.00 13,444.75 13,307.68

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6255.597 16.352 650
2 Agriculture 1368.973 -5.285 21
3 Mining 1590.040 13.201 49
4 Basic Industry and Chemicals 841.616 6.098 72
5 Miscellanous Industry 1172.077 33.290 49
6 Consumer Goods 2403.300 9.451 53
7 Cons., Property & Real Estate 498.204 1.562 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1216.314 -8.753 74
9 Finance 1252.950 0.692 90
10 Trade & Service 785.361 -0.724 162
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 366 456 90 24.59
2 FIRE 2,100 2,440 340 16.19
3 ANDI 1,950 2,250 300 15.38
4 AKPI 412 472 60 14.56
5 POLL 3,560 4,000 440 12.36
6 KBLM 310 348 38 12.26
7 ALKA 434 486 52 11.98
8 PORT 565 630 65 11.50
9 LPLI 119 132 13 10.92
10 CCSI 292 322 30 10.27
No Code Prev Close Change %
1 AGRS 330 248 -82 -24.85
2 APEX 640 530 -110 -17.19
3 CANI 190 161 -29 -15.26
4 SSTM 500 426 -74 -14.80
5 ARTA 380 330 -50 -13.16
6 FOOD 170 151 -19 -11.18
7 NELY 155 138 -17 -10.97
8 OKAS 104 93 -11 -10.58
9 ERAA 1,655 1,480 -175 -10.57
10 GTBO 177 159 -18 -10.17
No Code Prev Close Change %
1 ERAA 1,655 1,480 -175 -10.57
2 ADRO 1,020 1,085 65 6.37
3 BBRI 4,070 4,080 10 0.25
4 MNCN 1,260 1,255 -5 -0.40
5 ASII 6,325 6,575 250 3.95
6 UNTR 19,975 20,500 525 2.63
7 TLKM 4,450 4,380 -70 -1.57
8 MAMI 89 89 0 0.00
9 BBCA 30,000 29,975 -25 -0.08
10 PGAS 1,805 1,830 25 1.39