Forum Kepulauan Pasifik Angkat Isu HAM dan Papua Merdeka

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah Indonesia menyampaikan kemarahannya terkait diangkatnya isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kemerdekaan Papua Barat di Forum Kepulauan Pasifik (PIF) minggu ini. Dalam forum itu, pentolan separatis Benny Wenda diagendakan akan mendesak para pemimpin pemerintah kepulauan Pasifik untuk mendukung kampanye "Papua Merdeka".

Wenda mengatakan kepada The Guardian, Senin (12/8/2019), bahwa pelanggaran HAM dan penindasan sipil yang saat ini merusak provinsi Papua Barat adalah "kanker di dalam hati orang-orang Pasifik", tetapi kekuatan besar di wilayah itu memilih untuk mengabaikannya karena faktor wilayah geo-strategis dan ekonomi.

Indonesia, bukan anggota Forum Kepulauan Pasifik, tetapi mitra dialog yang menghadiri forum minggu ini, menegaskan bahwa Papua Barat bagian integral dan tak terpisahkan dari negara Indonesia.

Pemerintah Indonesia melalui seorang juru bicara yang dikutip The Guardian mengatakan mengatakan Jakarta sama sekali tidak senang masalah Papua Barat dimasukkan dalam agenda resmi untuk pertemuan para pemimpin forum yang berlangsung di Tuvalu tersebut. Pemerintah memperingatkan langkah seperti itu akan menjadi preseden buruk campur tangan urusan dalam negeri negara lain.

“Perkembangan di Papua dan provinsi Papua Barat adalah murni urusan dalam negeri Indonesia. Tidak ada negara, organisasi, atau individu lain yang memiliki hak untuk ikut campur di dalamnya. Kami dengan tegas menentang intervensi urusan internal Indonesia dalam bentuk apa pun," katanya.

Delegasi Papua Barat dijadwalkan tiba di forum tersebut pada akhir pekan, tetapi tidak dapat masuk ke Tuvalu dari Fiji. Pada hari Minggu, Perdana Menteri Tuvalu Enele Sopoaga, dan Sekretaris Jenderal PIF Dame Meg Taylor mengaku tidak tahu apa yang terjadi. 

Pada pertemuan para menteri luar negeri kawasan itu bulan lalu, Vanuatu berhasil mendorong agar masalah Papua Barat secara resmi dimasukkan dalam agenda Forum Kepulauan Pasifik, namun ditentang keras oleh Australia.

Wenda mengatakan kekuatan regional Pasifik, yakni Australia dan Selandia Baru, adalah kritik vokal terhadap pelanggaran HAM di seluruh dunia.

"Mereka tidak pernah berbicara tentang Papua Barat. Kami adalah manusia yang ingin hidup damai, tetapi kami didiskriminasi karena orang lain ingin mengurangi tempat kami dan mengambil sumber daya kami," ujarnya.

Dia menambahkan Australia punya tanggung jawab besar di kawasan Pasifik dan oleh karenanya, mereka harus menghormati suara-suara yang ada.

"Australia memiliki tanggung jawab besar di kawasan ini. Australia perlu melihat ini sebagai masalah mereka sendiri, sebagai masalah regional, karena itu tidak akan pernah hilang di mata rakyat. Masalah ini seperti kanker di dalam hati orang-orang Pasifik," imbuhnya.

Wenda mengatakan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Serikat Pembebasan untuk Papua Barat yang dipimpinnya pada akhirnya akan mengupayakan pemungutan suara yang bebas dan adil tentang pemisahan diri dari Indonesia. 

“Kami tidak pernah menggunakan hak kami untuk menentukan nasib sendiri. Kami tidak mencari kekerasan, kami mencari hak-hak kami secara damai, untuk memutuskan bagi diri kami sendiri masa depan kita. Mari kita memilih," tutur Wenda.

Australia sangat mendukung kedaulatan Indonesia atas wilayah Papua meski negara-negara kepulauan Pasifik cenderung mendukung gerakan kemerdekaan yang dikampanyekan Wenda. 

"Australia mengakui kedaulatan Indonesia atas provinsi Papua, sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Lombok tahun 2006. Australia tidak akan mendukung upaya yang melemahkan kedaulatan Indonesia atas Papua dalam forum apa pun dan tidak akan mengaitkan dirinya dengan berkomunikasi dengan PIF terkait efek itu," ucap pemerintah Australia melalui seorang juru bicaranya.

Menurutnya, Australia secara teratur mengangkat masalah HAM dengan pihak berwenang Indonesia, termasuk mengenai provinsi Papua.