Portal Berita Ekonomi Minggu, 18 Agustus 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:31 WIB. Inggris - Meadowhall hentikan pemindaian wajah pengunjung menggunakan kamera karena dituding ancam privasi
  • 09:07 WIB. Argentina - Fitch menurunkan ranking hutang pemerintah Argentina dari "B" ke "CCC".
  • 08:04 WIB. Perang dagang - AS mengeluarkan furnitur, keperluan bayi, modem dan routers dari daftar tarif 10% untuk China.
  • 07:35 WIB. SoftBank - SoftBank Group Corp akan memberi pinjaman US$20 miliar bagi karyawan yang ingin membeli saham perusahaan.
  • 06:56 WIB. China - FDI masuk lembaga jasa keuangan di China sebesar USD4, 63 M di Q2
  • 06:48 WIB. Hong Kong - Lebih dari 470 ribu orang unjuk rasa dukung perdamaian di Hong Kong
  • 05:51 WIB. Liga Inggris - Manchester City 2 vs 2 Tottenham Hotspur
  • 05:50 WIB. Liga Inggris - Southampton 1 vs 2 Liverpool
  • 05:50 WIB. Liga Inggris - Norwich City 3 vs 1 Newcastle United
  • 05:49 WIB. Liga Inggris - Everton 1 vs 0 Watford
  • 05:49 WIB. Liga Inggris - Brighton & Hove Albion 1 vs 1 West Ham United
  • 05:48 WIB. Liga Inggris - Aston Villa 1 vs 2 AFC Bournemouth
  • 05:47 WIB. Liga Inggris - Arsenal 2 vs 1 Burnley
  • 23:03 WIB. Politik - Prabowo: Gerindra ingin kembali ke UUD 45 yang asli.
  • 20:31 WIB. Hong Kong - China mengatakan para pelanggar hukum akan ditangkap.

Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Minta 7 Tunjangan Naik, Kemenkeu Kabulkan yang Mana?

Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Minta 7 Tunjangan Naik, Kemenkeu Kabulkan yang Mana? - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya buka suara terkait kabar kenaikan tunjangan Direksi dan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Nufransa Wira Sakti, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan mengirimkan surat usulan kepada pemerintah untuk melakukan perubahan atau penambahan beberapa komponen manfaat tambahan lainnya bagi anggota dewan pengawas dan dewan direksi BPJS, yang diatur dalam PMK nomor 34/2015.

Dalam beleid tersebut, diatur antara lain kenaikan tunjangan hari raya (THR) keagamaan, tunjangan cuti tahunan, tunjangan cuti besar, dan tunjangan perumahan, serta peningkatan tunjangan komunikasi, fasilitas kesehatan, dan fasilitas olahraga.

Baca Juga: Syarat Akreditasi RS, BPJS Kesehatan Coba Hambat Akses Masyarakat Ya?

"Usulan-usulan tersebut antara lain dilandasi pertimbangan perlunya penyesuaian manfaat mengingat sejak 2015 belum dievaluasi," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/8/2019).

Namun, Nufransa menegaskan, pemerintah menolak berbagai tunjangan yang diusulkan dan menilai hanya satu komponen yang layak dipenuhi dan ini sesuai dengan ketentuan yang diterima ASN/TNI Polri dan pegawai non-ASN, yaitu tunjangan cuti tahunan menjadi dua kali gaji, yang diperlakukan seperti gaji ke-13 dan gaji ke-14 tunjangan hari raya (THR), yang berlaku bagi Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Menurutnya, penyesuaian tunjangan cuti tahunan bagi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS tersebut dilandaskan beberapa pertimbangan. Seperti, selaras dengan hak dan kewajiban pegawai BPJS yang mendapatkan 14 kali gaji setahun dalam bentuk THR dan gaji ke-13.

"Selama ini Direksi dan Dewan Pengawas BPJS hanya mendapatkan THR sehingga untuk menjaga keselarasan hak dengan pegawai BPJS maupun aparatur pemerintah, maka penyesuaian tunjangan cuti tahunan ini merupakan pengganti pemberian gaji ke-13," paparnya.

Baca Juga: Solusi Atasi Defisit BPJS, Kok Wapres dan Kemenkeu Beda Suara?

Nufransa menambahkan, penyesuaian manfaat tambahan lainnya bagi Direksi dan Dewan Pengawas BPJS tersebut tidak berpengaruh pada pengelolaan dana jaminan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan.

"Pembayaran manfaat lainnya tersebut (termasuk di dalamnya tunjangan cuti tahunan) menggunakan dana operasional BPJS, dan tidak menggunakan sumber dana dari APBN," tukasnya.

Tag: BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Rosmayanti

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,820.46 3,782.19
British Pound GBP 1.00 17,316.60 17,143.57
China Yuan CNY 1.00 2,037.92 2,017.72
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,329.00 14,187.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,717.93 9,618.79
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,827.35 1,809.22
Dolar Singapura SGD 1.00 10,319.77 10,216.03
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,903.76 15,740.48
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,423.08 3,385.92
Yen Jepang JPY 100.00 13,486.12 13,351.21

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6286.657 29.071 651
2 Agriculture 1385.364 -19.733 21
3 Mining 1611.610 6.842 49
4 Basic Industry and Chemicals 838.279 -1.826 72
5 Miscellanous Industry 1165.921 -4.171 49
6 Consumer Goods 2409.485 55.365 53
7 Cons., Property & Real Estate 501.571 9.118 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1206.906 0.985 74
9 Finance 1267.374 -1.714 91
10 Trade & Service 793.101 -1.849 162
No Code Prev Close Change %
1 NAGA 176 236 60 34.09
2 GLOB 432 540 108 25.00
3 POLL 3,870 4,820 950 24.55
4 ARTO 430 535 105 24.42
5 DAYA 290 360 70 24.14
6 BPFI 930 1,115 185 19.89
7 PUDP 370 438 68 18.38
8 SMMA 8,000 9,200 1,200 15.00
9 SFAN 900 1,035 135 15.00
10 ETWA 60 69 9 15.00
No Code Prev Close Change %
1 INPP 900 745 -155 -17.22
2 YPAS 384 346 -38 -9.90
3 MTPS 1,580 1,435 -145 -9.18
4 TPMA 284 258 -26 -9.15
5 KPIG 157 144 -13 -8.28
6 TIFA 176 162 -14 -7.95
7 RODA 256 236 -20 -7.81
8 PCAR 1,800 1,660 -140 -7.78
9 INKP 8,100 7,525 -575 -7.10
10 SMDM 142 132 -10 -7.04
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 157 144 -13 -8.28
2 INKP 8,100 7,525 -575 -7.10
3 MNCN 1,315 1,305 -10 -0.76
4 FREN 166 171 5 3.01
5 ADRO 1,025 1,030 5 0.49
6 ERAA 2,130 2,000 -130 -6.10
7 BBRI 4,250 4,210 -40 -0.94
8 HMSP 2,850 3,020 170 5.96
9 UNTR 20,750 20,500 -250 -1.20
10 TARA 700 755 55 7.86