Menteri Bambang Beberkan Kebijakan Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja

Warta Ekonomi, Jakarta -

Era disrupsi dipandang menjadi alasan utama perlunya mengatur langkah demi menciptakan SDM unggul yang bisa mempercepat peningkatan produktivitas. Apalagi, pembangunan manusia memang telah menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional.

Demikian disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro dalam acara diskusi media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema "SDM Unggul, Indonesia Maju", yang berlangsung di Ruang Rapat Benny S Mulyana, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

“Industri 4.0 tidak bisa dihindarkan. Oleh karena itu, harus betul-betul disiapkan manusianya. Tidak bisa pola sekarang, dengan sendirinya, beradaptasi dengan industri 4.0. Tetap harus ada terobosan signifikan. Dibutuhkan pemikiran yang analitis, inovatif, dan strategi pembelajaran yang berbeda,” katanya.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Terobosan untuk Ciptakan SDM Unggul

Sejumlah kebijakan untuk peningkatan keterampilan tenaga kerja, menurut Bambang, telah dilakukan pemerintah. Di antaranya, sambung dia, kolaborasi dengan dunia pendidikan untuk penyusunan kurikulum dan penyediaan magang.

“Sekarang makin banyak blended teaching, tidak hanya tatap muka. Pembelajaran pun harus lebih aktif, bukan teacher centre. Tapi lebih pada learning creative,” katanya.

Diingatkan Bambang, ke depannya sekolah saja tidak cukup untuk buat SDM menjadi kompetitif. Perlu ada, sambung dia, kombinasi hard skill dan soft skill.

“Soft skill menjadi penting. Itulah sebabnya pemerintah dorong kebijakan keterampilan tenaga kerja. Misalnya magang harus jadi sarana untuk menyiapkan siswa agar terserap di lapangan kerja,” tuturnya.

Baca Juga: Inilah Bekal Indonesia untuk Bersaing dengan Negara Maju Lainnya

Selain itu, Bambang mengatakan, ada kebijakan yang mendorong peningkatan proporsi tenaga kerja tersertifikasi kompetensi. “Sertifikat kompetensi itu penting untuk menunjukkan apa kebisaan si tenaga kerja. Dengan sertifikat kompetensi, yang bersangkutan juga lebih mudah di-hire. Dengan sertifikat juga, upah juga lebih baik,” katanya.

Kebijakan lain, menurut Bambang adalah terkait peningkatan retraining internal perusahaan. Itu akan menjadi lebih baik, sambung dia, jika inisiatifnya berasal dari perusahaan. Dan yang terakhir adalah kebijakan yang mendorong tenaga kerja yang siap beradaptasi dengan kemajuan digital.

“Kursus-kursus menjadi penting, khususnya di bidang pengetahuan digital. Koding jadi sumber kemampuan manusian beradaptasi dengan dunia digital,” pungkasnya.

Hadir sebagai narasumber dalam FMB 9 kali ini antara lain Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Rhenald Kasali.