Portal Berita Ekonomi Sabtu, 24 Agustus 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 00:28 WIB. Hong Kong - Memasuki minggu ke-12 ribuan demonstran membentuk rantai manusia.
  • 00:20 WIB. NKRI - Alwi Syihab: NKRI Bersyariah tidak relevan dengan Indonesia.
  • 23:52 WIB. Aceh - Partai Aceh raih suara terbanyak di DPR Aceh 2019-2024.
  • 22:07 WIB. India - Moody's turunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi India 2019 dari 6,8% jadi 6,2%
  • 20:49 WIB. Papua - Kemenkominfo perpanjang blokir internet di Papua.
  • 20:32 WIB. Google - Google Photos kini bisa pindai teks di gambar.
  • 19:54 WIB. Perang dagang - China mengenakan tarif 5% terhadap impor senilai US$75 miliar kepada AS mulai Sep.
  • 19:50 WIB. Thailand - Kemendag: Thailand telah menjadi eksportir durian terbesar di dunia
  • 19:40 WIB. Meikarta - Mantan Wagub  Jabar Deddy Mizwar diperiksa KPK Jumat (23/8) terkait izin Meikarta.
  • 19:33 WIB. Nokia - Tahun depan Nokia mau rilis ponsel 5G murah.
  • 18:22 WIB. Samsung - Samsung jual Galaxy Note serentak di 70 negara.
  • 17:52 WIB. India - Perancis akan berikan jet tempur Rafale pertama ke India pada September
  • 17:47 WIB. Wisatawan - Kunjungan wisatawan ke Maldives melebihi 1 juta pada Agustus
  • 16:41 WIB. Jepang - Yokohama resmi jadi lokasi resort yang berbasis kasino

Tolak Rencana Pengawasan Netflix CS, Petisi dengan 75 Ribu Dukungan Dibawa ke Kantor KPI

Tolak Rencana Pengawasan Netflix CS, Petisi dengan 75 Ribu Dukungan Dibawa ke Kantor KPI - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Penggagas petisi bertajuk "KPI Jangan Urusin Netflix", Dara Nasution dan koalisi masyarakat sipil mengunjungi kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Rabu (14/8/2019). Mereka akan menyerahkan 75 ribu dukungan dari masyarakat yang digalang melalui situs Change.org untuk menolak rencana KPI soal pengawasan Youtube, Facebook, dan Netflix.

Dalam petisi itu ada empat alasan untuk menolak wacana KPI itu. Pertama, KPI hanya berwenang mengatur penyiaran televisi dan dalam jangkauan spektrum frekuensi radio, bukan konten dan media digital. Kedua, KPI tak memiliki kewenanan menyensor tayangan dan melarangnya.

"Sesuai dengan UU Penyiaran Nomor 32/2002, KPI hanya berwenang untuk mengawasi media konvensional. KPI harusnya fokus dahulu pada yang diamanatkan oleh UU, menertibkan teve sesuai P3SPS," kata Dara dalam keterangannya.

Baca Juga: KPI Mau Awasi Konten Youtube CS, Komisioner: Itu Pernyataan Pribadi dan Prematur

Ketiga, Netflix dan Youtube jadi platform alternatif masyarakat karena buruknya kinerja KPI dalam mengawasi tayangan televisi. Keempat, masyarakat membayar untuk mengakses Netlix--artinya, Netflix merupakan barang konsumsi yang bebas digunakan konsumen pembayar.

Dara menambahkan, "Justru layanan OTT (over the top, seperti Netflix) laris karena masyarakat tidak bisa menemukan tontonan di televisi konvensional."

Dibanding menyensor atau melarang konten di layanan OTT, Dara menyarankan agar bentuk pengawasan itu dibuat dalam langkah klasifikasi konten serta pengawasan dari orang tua bagi pengguna di bawah umur.

Baca Juga: Milenial: KPI Ngapain Sih Awasi Netflix Segala?

"Sebenarnya di media baru fiturnya sudah lebih canggih, dilengkapi hal-hal seperti parental control. Jadi memang pendekatan ini lebih fokus ke penguatan audiens, agar bisa memilih konten (mana) yang berkualitas untuk ditonton," paparnya lagi.

KPI akan Diskusikan Hal Ini Secara Internal

Menanggapi masukan dari Dara dan para penandatangan petisi tersebut, pihak KPI mengaku akan membicarakan masalah ini dalam diskusi internal pada 20 Agustus mendatang.

"Kami harus bicarakan ini secara internal, jadi untuk hari ini tidak bisa komentar," kata Wakil Ketua KPI, Mulyo Hadi Purnomo.

Hasil diskusi dikabarkan akan diinformasikan sehari setelahnya, yakni 21 Agustus. 

Tag: Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Netflix, YouTube

Penulis: Tanayastri Dini Isna

Editor: Kumairoh

Foto: Unsplash/Charles Deluvio

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,818.36 3,780.40
British Pound GBP 1.00 17,524.82 17,349.62
China Yuan CNY 1.00 2,029.13 2,009.01
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,320.00 14,178.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,680.32 9,581.49
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,826.86 1,808.70
Dolar Singapura SGD 1.00 10,334.13 10,225.75
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,859.40 15,699.30
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,420.11 3,382.16
Yen Jepang JPY 100.00 13,444.75 13,307.68

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6255.597 16.352 650
2 Agriculture 1368.973 -5.285 21
3 Mining 1590.040 13.201 49
4 Basic Industry and Chemicals 841.616 6.098 72
5 Miscellanous Industry 1172.077 33.290 49
6 Consumer Goods 2403.300 9.451 53
7 Cons., Property & Real Estate 498.204 1.562 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1216.314 -8.753 74
9 Finance 1252.950 0.692 90
10 Trade & Service 785.361 -0.724 162
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 366 456 90 24.59
2 FIRE 2,100 2,440 340 16.19
3 ANDI 1,950 2,250 300 15.38
4 AKPI 412 472 60 14.56
5 POLL 3,560 4,000 440 12.36
6 KBLM 310 348 38 12.26
7 ALKA 434 486 52 11.98
8 PORT 565 630 65 11.50
9 LPLI 119 132 13 10.92
10 CCSI 292 322 30 10.27
No Code Prev Close Change %
1 AGRS 330 248 -82 -24.85
2 APEX 640 530 -110 -17.19
3 CANI 190 161 -29 -15.26
4 SSTM 500 426 -74 -14.80
5 ARTA 380 330 -50 -13.16
6 FOOD 170 151 -19 -11.18
7 NELY 155 138 -17 -10.97
8 OKAS 104 93 -11 -10.58
9 ERAA 1,655 1,480 -175 -10.57
10 GTBO 177 159 -18 -10.17
No Code Prev Close Change %
1 ERAA 1,655 1,480 -175 -10.57
2 ADRO 1,020 1,085 65 6.37
3 BBRI 4,070 4,080 10 0.25
4 MNCN 1,260 1,255 -5 -0.40
5 ASII 6,325 6,575 250 3.95
6 UNTR 19,975 20,500 525 2.63
7 TLKM 4,450 4,380 -70 -1.57
8 MAMI 89 89 0 0.00
9 BBCA 30,000 29,975 -25 -0.08
10 PGAS 1,805 1,830 25 1.39