Portal Berita Ekonomi Sabtu, 24 Agustus 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:25 WIB. Kekerasan - Kekerasan terhadap wanita dan anak mencapai 406.178 pada 2019, naik 14% dari sebelumnya.
  • 18:14 WIB. USD - Gubernur BoE Carney mengatakan dunia sudah saat berhenti menyandarkan di USD.
  • 17:13 WIB. Mobil dinas - Mendagri heran tentang pembelian mobil baru yang dipersoalkan.
  • 16:45 WIB. Indonesia - Wapres terpilih: Masyarakat  menengah akan mendominasi perekonomian sampai dengan 2040.
  • 16:22 WIB. AS-Jepang - AS tidak menaikan tarif otomotif asal Jepang.
  • 15:15 WIB. DPR  - Ketua DPR tidak mau tanggapi proyek pin emas DPR senilai Rp5,5 miliar.
  • 14:27 WIB. Deal perdagangan -  Jepang menurunkan tarif import daging sapi dan babi asal AS.
  • 14:01 WIB. Amazon - Amazon digugat para penerbit karena menampilkan teks untuk buku audio.
  • 13:28 WIB. Beijing -  China  melepaskan konsulat Inggris di Hong Kong yang ditahan di  Shenzhen, Sabtu (24/8).
  • 13:16 WIB. Syariah - Wapres terpilih yakin Indonesia bisa menjadi pusat kebangkitan ekonomi Islam.
  • 12:52 WIB. Minyak - Akibat perang dagang AS-China, harga minyak turun 4%, terendah dalam 2 minggu ini.
  • 12:35 WIB. Retaliasi - Mulai 15 Des China akan mengenakan ekstra tarif 5% untuk pecahan copper serta alumunium.
  • 12:23 WIB. Sumsel - BPDP Sumsel: Kebakaran hutan di Sumsel sepanjang Jan-Agustus 1.678,80 hektare.

GBHN Dihidupkan Lagi, Awas, Presiden Bisa Jadi Jongos MPR

GBHN Dihidupkan Lagi, Awas, Presiden Bisa Jadi Jongos MPR - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Ketua DPP Partai Demokrat Benny Kabur Harman menyampaikan partainya hati-hati dalam menentukan sikap soal wacana diberlakukannya lagi Garis-Garis Beras Haluan Negara (GBHN). Demokrat khawatir realisasi pengembalian fungsi GBHN malah hanya menguntungkan segelintir pihak saja.

Benny menyampaikan Partai Demokrat khawatir kehadiran GBHN malah merusak sistem pemerintahan yang digunakan sekarang. "Kami masih mengkaji rencana itu. Kalau tidak jelas konsepnya dikhawatirkan akan meluluhlantakkan sistem pemerintahan negara yang berlaku pada saat ini atas dasar UUD 1945 hasil amandemen," katanya, Kamis (15/8/2019).

Baca Juga: Demokrat Manis-Manis ke Jokowi, AHY Ngebet Jadi Menteri?

Baca Juga: Sore Ini, Prabowo Bertemu Petinggi Partai Koalisi Jokowi, Ngapain Yah?

Benny mengungkapkan, GBHN sejatinya sudah tercantum dalam Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (UU RPJM). Sehingga, ia merasa GBHN sudah tak lagi diperlukan.

"Haluan negara kita dalam garis besarnya tercantum dalam konstitusi kita dan juga UU RPJM. Kalau hidupkan lagi GBHN maka presiden benar-benar menjadi jongos-nya MPR yang kita tahu mayoritas diisi orang-orang politik," tegasnya.

Benny juga menyoroti penguatnya lagi wacana penguatan kewenangan Majelis Permusyarakatan Rakyat (MPR) selain penentuan GBHN. Padahal, sebagian kewenangan MPR sudah dicabut seusai reformasi karena dianggap tidak demokratis.

"Kami bersikap hati-hati menanggapi rencana mengubah konstitusi untuk perkuat kedudukan dan peran MPR itu. Kami akan cermati usul itu dengan konsultasi langsung berbagai kelompok masyarakat," ujarnya.

Salah satu kewenangan MPR yang coba digalakkan lagi ialah pemilihan Presiden. Sebelum reformasi, MPR-lah yang berwenang memilih Presiden.

"Usul itu terlalu sarat kepentingan sesaat, mengabaikan bahkan menihilkan program Presiden pilihan rakyat, lebih lugas lagi dasar usulnya itu adalah prasangka ideologis yang tidak berdasar," tegas Mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu.

Sebelumnya, Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif), Veri Junaidi, mengatakan, publik sebaiknya waspada dengan isu-isu lain yang mengiringi wacana menghidupkan kembali GBHN. Pihaknya menilai, ada isu terselubung parpol yang mengiringi wacana ini.

Veri menjelaskan, jika diamati, mengemukanya isu GBHN terjadi secara berproses. Pertama, wacana menghidupkan kembali GBHN kemudian dilanjutkan dengan amandemen UUD 1945.

"Selanjutnya, soal MPR sebagai lembaga tertinggi dan ada isu lagi soal pemilihan presiden secara langsung. Kalau kita baca rentetan isunya, ini bukan hanya soal GBHN saja. GBHN bukan isu sentral yang ingin didorong, " ujar Veri dalam diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Karenanya, yang perlu dicermati lebih lanjut adalah soal isu amandemen UUD 1945 dan isu MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Sehingga, nantinya wewenang MPR untuk memilih presiden dan memakzulkan presiden bisa dikembalikan.

Pada akhirnya, bisa jadi pemilihan presiden secara langsung bisa ditiadakan. Veri pun menggarisbawahi adanya sikap parpol yang cenderung seragam dalam menyikapi amandemen GBHN ini.

Partner Sindikasi Konten: Republika

Tag: Partai Demokrat, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Joko Widodo (Jokowi), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,818.36 3,780.40
British Pound GBP 1.00 17,524.82 17,349.62
China Yuan CNY 1.00 2,029.13 2,009.01
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,320.00 14,178.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,680.32 9,581.49
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,826.86 1,808.70
Dolar Singapura SGD 1.00 10,334.13 10,225.75
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,859.40 15,699.30
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,420.11 3,382.16
Yen Jepang JPY 100.00 13,444.75 13,307.68

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6255.597 16.352 650
2 Agriculture 1368.973 -5.285 21
3 Mining 1590.040 13.201 49
4 Basic Industry and Chemicals 841.616 6.098 72
5 Miscellanous Industry 1172.077 33.290 49
6 Consumer Goods 2403.300 9.451 53
7 Cons., Property & Real Estate 498.204 1.562 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1216.314 -8.753 74
9 Finance 1252.950 0.692 90
10 Trade & Service 785.361 -0.724 162
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 366 456 90 24.59
2 FIRE 2,100 2,440 340 16.19
3 ANDI 1,950 2,250 300 15.38
4 AKPI 412 472 60 14.56
5 POLL 3,560 4,000 440 12.36
6 KBLM 310 348 38 12.26
7 ALKA 434 486 52 11.98
8 PORT 565 630 65 11.50
9 LPLI 119 132 13 10.92
10 CCSI 292 322 30 10.27
No Code Prev Close Change %
1 AGRS 330 248 -82 -24.85
2 APEX 640 530 -110 -17.19
3 CANI 190 161 -29 -15.26
4 SSTM 500 426 -74 -14.80
5 ARTA 380 330 -50 -13.16
6 FOOD 170 151 -19 -11.18
7 NELY 155 138 -17 -10.97
8 OKAS 104 93 -11 -10.58
9 ERAA 1,655 1,480 -175 -10.57
10 GTBO 177 159 -18 -10.17
No Code Prev Close Change %
1 ERAA 1,655 1,480 -175 -10.57
2 ADRO 1,020 1,085 65 6.37
3 BBRI 4,070 4,080 10 0.25
4 MNCN 1,260 1,255 -5 -0.40
5 ASII 6,325 6,575 250 3.95
6 UNTR 19,975 20,500 525 2.63
7 TLKM 4,450 4,380 -70 -1.57
8 MAMI 89 89 0 0.00
9 BBCA 30,000 29,975 -25 -0.08
10 PGAS 1,805 1,830 25 1.39