Portal Berita Ekonomi Minggu, 25 Agustus 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:23 WIB. AS - Chief Fed Jerome Powell: Ketidakpastian kebijakan perdagangan lemahkan manufaktur dan belanja modal di AS
  • 09:41 WIB. Mesir - Ekspor Mesir ke G7 naik jadi USD3,8 M pada H1-2019 dibanding H1-2018 sebesar USD3,5 M
  • 09:13 WIB. Hong Kong - RRJ Capital (Richard Ong) akan investasi US$4 miliar di Ingram (milik HNA).
  • 08:01 WIB. Washington - General Dynamics Corp mendapatkan kontrak US$1.1 miliar  dari Pentagon untuk kapal laut.
  • 07:18 WIB. Karhutla - LAPAN mendeteksi 820 titik  di seluruh Indonesia.
  • 06:17 WIB. Papua - Amien Rais: Free West Papua Movement sudah minta diagendakan referendum di PBB.
  • 05:53 WIB. G7 - Polisi Prancis melepaskan gas air mata buat demonstran.
  • 01:18 WIB. Hong Kong - Cathay Pacific tidak berikan toleransi kepada pegawai yang terlibat protes ilegal, tindak kekerasan dan radikal
  • 00:28 WIB. Eropa - Presiden European Council: Perang dagang akan menyebabkan resesi
  • 23:55 WIB. Korsel - Tamasya malam hari di Istana Gyeongbok (Seoul)  akan dibuka September-November
  • 22:15 WIB. Beijing - China pada Sabtu (24/8) mengingatkan AS akan konswekensinya apabila terus menambah tarif.

Buset!! 168 ASN yang Terjerat Korupsi Belum Dipecat

Buset!! 168 ASN yang Terjerat Korupsi Belum Dipecat - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih terus mendorong penegakkan hukum bagi kepala daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pelaksana Tugas (Plt.) Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik mengatakan, pihaknya sudah berupaya semaksimal mungkin dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk mendorong agar upaya penegakkan hukum bagi ASN bisa dilaksanakan.

"Memang fakta real yang ditemukan perbedaan data antara kami dengan BKN, terus terang ada beberapa perbedaan data, itu kita luruskan, tapi komunikasi yang sangat intens kita satukan, kita tetap progres secara paralel supaya penegakkan hukum tetap kita dorong,” kata Akmal saat pertemuan Penyelesaian Sengketa Hukum Bidang Otonomi Daerah Dalam Rangka Penegakan Hukuman bagi Kepala Daerah dan ASN yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Baca Juga: Ibu Kota Fix Pindah, MenPAN-RB Terbangkan Jutaan ASN ke Kalimantan

Kata Akmal, ada sebanyak 2.357 ASN yang harus dilakukan Pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH), 2.259 ASN berada di lingkup Pemerintah Daerah dan 98 orang berada di Instansi Pusat. Tercatat hingga 5 Agustus 2019, berdasarkan data penyesuaian, masih ada 168 ASN di tingkat instansi di Daerah yang belum diproses oleh Pejabat Pembina Kepegawai (PPK).

“Memang ada banyak faktor yang menyebabkan kurang lebih 168 orang, kalau saya tidak salah angkanya yang masih belum dilakukan pemberhentian tidak hormat PPK daerah. Rinciannya ada 10 PNS di lingkup provinsi, PNS pemerintah kabupaten/kota 139 orang, PNS di kota 19 orang, total semua kurang lebih 168 orang," sambungnya.

Angka itu, menurut Akmal sudah mencapai progres yang cukup bagus, dari jumlah 2.345 ASN yang melakukan tindak pidana korupsi. Ia pun mengungkap ada beberapa kesulitan dalam memberhentikan ASN yang korupsi.

Baca Juga: Tjahjo Kumolo Ikutan Pamit, Kaya Ria Ricis?

“Angka ini sudah progres yang cukup bagus pertama angka kota jumlah pegawai kurang lebih 2.345, dan memang kami memahami tidak mudah melakukan ini karena kejadiannya sudah cukup lama, ada beberapa diantaranya kepala daerahnya sudah tidak ada lagi, ada beberapa ASN yang sudah meninggal dunia, ada yang sudah pensiun, mutasi, dan sebagainya,” jelas Akmal.

Ditambahkannya, penegakan hukum terhadap ASN yang melakukan pelanggaran seharusnya dilakukan oleh PPK di tingkat masing-masing. Sehingga kewenangannya berada pada PPK. Namun, persoalan yang dihadapi, tak mudahnya untuk mendorong PPK melakukan kewenangannya.

“Kita mengetahui bersama UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN itu mengatakan yang diberi otoritas memberikan sanksi kepada ASN yang telah terbukti melanggar adalah PPK. Untuk di tingkat Nasional, PPK-nya ada Menteri masing-masing atau Kepala Badan, untuk Provinsi yang menjadi PPK nya Gubernur, Kota/Kabupaten PPK nya di Walikota/Bupati, kewenangan itu ada PPK. Permasalahannya yang mendorong PPK ini tidak mudah, upaya itu yang terus kita lakukan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat Putusan yang memperkuat Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk percepatan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah Inkrach kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Sebagaimana putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 tersebut pemberhentian PNS tidak dengan hormat, adalah bagi mereka berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) karena melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan jabatan seperti korupsi, suap, dan lain-lain.

Partner Sindikasi Konten: Okezone

Tag: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Aparatur Sipil Negara

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Reno Esnir

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,818.36 3,780.40
British Pound GBP 1.00 17,524.82 17,349.62
China Yuan CNY 1.00 2,029.13 2,009.01
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,320.00 14,178.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,680.32 9,581.49
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,826.86 1,808.70
Dolar Singapura SGD 1.00 10,334.13 10,225.75
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,859.40 15,699.30
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,420.11 3,382.16
Yen Jepang JPY 100.00 13,444.75 13,307.68

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6255.597 16.352 650
2 Agriculture 1368.973 -5.285 21
3 Mining 1590.040 13.201 49
4 Basic Industry and Chemicals 841.616 6.098 72
5 Miscellanous Industry 1172.077 33.290 49
6 Consumer Goods 2403.300 9.451 53
7 Cons., Property & Real Estate 498.204 1.562 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1216.314 -8.753 74
9 Finance 1252.950 0.692 90
10 Trade & Service 785.361 -0.724 162
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 366 456 90 24.59
2 FIRE 2,100 2,440 340 16.19
3 ANDI 1,950 2,250 300 15.38
4 AKPI 412 472 60 14.56
5 POLL 3,560 4,000 440 12.36
6 KBLM 310 348 38 12.26
7 ALKA 434 486 52 11.98
8 PORT 565 630 65 11.50
9 LPLI 119 132 13 10.92
10 CCSI 292 322 30 10.27
No Code Prev Close Change %
1 AGRS 330 248 -82 -24.85
2 APEX 640 530 -110 -17.19
3 CANI 190 161 -29 -15.26
4 SSTM 500 426 -74 -14.80
5 ARTA 380 330 -50 -13.16
6 FOOD 170 151 -19 -11.18
7 NELY 155 138 -17 -10.97
8 OKAS 104 93 -11 -10.58
9 ERAA 1,655 1,480 -175 -10.57
10 GTBO 177 159 -18 -10.17
No Code Prev Close Change %
1 ERAA 1,655 1,480 -175 -10.57
2 ADRO 1,020 1,085 65 6.37
3 BBRI 4,070 4,080 10 0.25
4 MNCN 1,260 1,255 -5 -0.40
5 ASII 6,325 6,575 250 3.95
6 UNTR 19,975 20,500 525 2.63
7 TLKM 4,450 4,380 -70 -1.57
8 MAMI 89 89 0 0.00
9 BBCA 30,000 29,975 -25 -0.08
10 PGAS 1,805 1,830 25 1.39