Portal Berita Ekonomi Senin, 13 Juli 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:16 WIB. Oil - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 39,85 USD/barel.
  • 16:16 WIB. Oil - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 42,63 USD/barel.
  • 16:15 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,11% terhadap Euro pada level 1,1312 USD/EUR.
  • 16:14 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,13% terhadap Poundsterling pada level 1,2606 USD/GBP.
  • 16:14 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup positif 0,17% pada level 25.772.
  • 16:13 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup menguat 1,67% pada level 2.186.
  • 16:13 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup menguat 2,22% pada level 22.784.
  • 16:12 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup positif 1,77% pada level 3.443.
  • 16:12 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup negatif 0,74% pada level 2.632.
  • 16:10 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka menguat 0,82% pada level 6.145.
  • 16:10 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,04% terhadap Yuan pada level 7,00 CNY/USD.
  • 16:09 WIB. Valas - Rupiah ditutup menguat 0,07% terhadap Dollar AS pada level 14.425 IDR/USD.
  • 16:08 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,11% terhadap Yen pada level 107,05 JPY/USD.
  • 16:07 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.808 USD/troy ounce.

Kemendagri Dorong Penegakan Hukum Bagi Kepala Daerah dan ASN Melakukan Tipikor

Kemendagri Dorong Penegakan Hukum Bagi Kepala Daerah dan ASN Melakukan Tipikor
WE Online, Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga kini terus mendorong Penegakkan Hukum Bagi Kepala Daerah dan ASN yang melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pelaksana Tugas (Plt.) Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik mengatakan, penegakkan hukum dilakukan sebagai upaya melaksanakan Peraturan Presiden tentang Reformasi Birokrasi yang membutuhkan koordinasi dan komunikasi dengan sejumlah pihak.

Hal itu dikatakannya dalam Pertemuan Penyelesaian Sengketa Hukum Bidang Otonomi Daerah Dalam Rangka Penegakan Hukuman Bagi Kepala Daerah dan ASN yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Kamis (15/08/2019).

 

Baca Juga: Kemendagri Sebut FPI Belum Lengkapi Syarat. Nah Loh

“Kami sudah berupaya semaksimal mungkin, kami sudah melakukan koordinasi yang intensif bersama teman-teman MenPAN-RB, KPK, BKN, dan sebagainya untuk mencoba mendorong agar upaya kita untuk penegakkan hukum bagi ASN ini bisa dilaksanakan, memang fakta real yang ditemukan perbedaan data antara kami dengan BKN terus terang ada beberapa perbedaan data, itu kita luruskan, tapi komunikasi yang sangat intens kita satukan, kita tetap progres secara paralel supaya penegakkan hukum tetap kita dorong,” kata Akmal.

Akmal menambahkan, dari total sebanyak 2.357 ASN yang harus dilakukan Pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH), sebanyak 2.259 ASN berada di lingkup Pemerintah Daerah dan 98 orang berada di Instansi Pusat. Tercatat hingga 5 Agustus 2019, berdasarkan data penyesuaian, masih ada 168 ASN di tingkat Instansi di Daerah yang belum diproses oleh PPK.

“Memang ada banyak faktor yang menyebabkan kurang lebih 168 orang kalau saya tidak salah angkanya yang masih belum dilakukan pemberhentian tidak hormat Pejabat Pembina Kepegawai (PPK) daerah. Rinciannya ada 10 PNS di lingkup provinsi, PNS pemerintah kabupaten/kota 139 orang, PNS di kota 19 orang, total semua kurang lebih 168 orang," kata Akmal.

Angka itu menurut Akmal sudah mencapai progres yang cukup bagus, dari jumlah 2.345 ASN yang melakukan tindak pidana korupsi. Akmal mengungkap ada beberapa kesulitan dalam memberhentikan ASN yang korupsi.

“Angka ini sudah progres yang cukup bagus pertama angka kota jumlah pegawai kurang lebih 2.345 dan memang kami memahami tidak mudah melakukan ini karena kejadiannya sudah cukup lama, ada beberapa diantarnya kepala daerahnya sudah tidak ada lagi, ada beberapa ASN yang sudah meninggal dunia, ada yang sudah pensiun, mutasi, dan sebagainya,” jelas Akmal.

 

Baca Juga: Buset!! 168 ASN yang Terjerat Korupsi Belum Dipecat

Ditambahkannya, penegakan hukum terhadap ASN yang melakukan pelanggaran seharusnya dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di tingkat masing-masing. Sehingga kewenangannya berada pada PPK. Namun, persoalan yang dihadapi, tak mudahnya untuk mendorong PPK melakukan kewenangannya.

“Kita mengetahui bersama UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN itu mengatakan yang diberi otoritas memberikan sanksi kepada ASN yang telah terbukti melanggar adlaah PPK. Untuk di tingkat Nasional, PPK nya ada Menteri masing-masing atau Kepala Badan, untuk Provinsi yang menjadi PPK nya Gubernur, Kota/Kabupaten PPK nya di Walikota/Bupati, kewenangan itu ada PPK. Permasalahannya yang mendorong PPK ini tidak mudah, upaya itu yang terus kita lakukan,” ungkapnya.

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat Putusan yang memperkuat Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk percepatan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah Inkrach kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sebagaimana putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 tersebut pemberhentian PNS tidak dengan hormat, adalah bagi mereka berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap  (Inkracht) karena melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan jabatan seperti korupsi, suap, dan lain-lai

Baca Juga

Tag: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Ist

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,881.94 3,842.29
British Pound GBP 1.00 18,422.24 18,237.49
China Yuan CNY 1.00 2,079.00 2,058.20
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,558.43 14,413.57
Dolar Australia AUD 1.00 10,147.23 10,044.82
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,878.39 1,859.62
Dolar Singapura SGD 1.00 10,482.74 10,376.94
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,488.88 16,319.04
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,420.68 3,382.67
Yen Jepang JPY 100.00 13,627.66 13,488.27
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5031.256 -21.538 696
2 Agriculture 1053.805 -9.893 23
3 Mining 1284.564 -7.045 48
4 Basic Industry and Chemicals 760.577 -2.704 80
5 Miscellanous Industry 872.398 -10.019 52
6 Consumer Goods 1799.024 -18.272 57
7 Cons., Property & Real Estate 316.058 -3.797 92
8 Infrastruc., Utility & Trans. 893.846 -4.992 78
9 Finance 1112.206 1.603 93
10 Trade & Service 603.264 -3.289 173
No Code Prev Close Change %
1 FITT 53 71 18 33.96
2 UANG 352 440 88 25.00
3 ARGO 1,025 1,280 255 24.88
4 PGUN 260 324 64 24.62
5 LPIN 226 270 44 19.47
6 PRIM 278 320 42 15.11
7 KBLI 408 468 60 14.71
8 PEGE 109 124 15 13.76
9 APLI 110 124 14 12.73
10 MARK 720 805 85 11.81
No Code Prev Close Change %
1 SOFA 111 100 -11 -9.91
2 PANS 930 865 -65 -6.99
3 NASA 129 120 -9 -6.98
4 GHON 1,650 1,535 -115 -6.97
5 CANI 173 161 -12 -6.94
6 ARTA 348 324 -24 -6.90
7 MREI 5,450 5,075 -375 -6.88
8 BUKK 730 680 -50 -6.85
9 PURA 132 123 -9 -6.82
10 LCKM 352 328 -24 -6.82
No Code Prev Close Change %
1 BRIS 438 474 36 8.22
2 KRAS 346 350 4 1.16
3 BCAP 158 159 1 0.63
4 ENVY 126 133 7 5.56
5 BBRI 3,140 3,110 -30 -0.96
6 TOWR 1,070 1,065 -5 -0.47
7 BNGA 755 830 75 9.93
8 BULL 304 326 22 7.24
9 TLKM 3,110 3,110 0 0.00
10 PWON 416 406 -10 -2.40