Portal Berita Ekonomi Jum'at, 23 Agustus 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:03 WIB. Brexit - Inggris dan Korsel sepakat perdagangan bebas jalan terus setelah Brexit.
  • 08:09 WIB. Turki - Aktivitas belanja turis China ke Turki naik 85% (y on y)  pada 7 bulan terakhir
  • 07:56 WIB. Jakarta - Anies Baswedan hentikan bantuan untuk pengungsi, minta UNHCR tanggung jawab.
  • 07:13 WIB. Suku bunga - Dua offisial The Fed negara bagian AS tidak setuju The Fed kembali menurunkan suku bunga.
  • 06:48 WIB. Jakarta - 350 aparat keamanan jaga kantor Golkar akibat bentrokan internal.
  • 06:35 WIB. AS - US Cyber Security Agency: Mengurangi risiko dari China adalah prioritas utama.
  • 06:07 WIB. China - Menurut survey, PBOC sebaiknya menurunkan suku bunga lagi.
  • 01:10 WIB. China - Thermo Fisher Scientific akan dirikan basis produksi baru di Suzhou (Jiangsu)
  • 00:27 WIB. China - 5G SK Telecom sedot lebih dari 1 juta pelanggan dalam 140 hari,  tumbuh lebih cepat 2x dari LTE
  • 23:09 WIB. AS - Robot AI besutan Microsoft,  Xiaoice bakal hadir di Vivo, Oppo,  WeChat dan Beijing Bytedance Technology
  • 22:49 WIB. Rusia - Putin: Rusia berharap kepemimpinan baru UE punya pendekatan konstruktif untuk berhubungan dengan Rusia

Kemendagri Dorong Penegakan Hukum Bagi Kepala Daerah dan ASN Melakukan Tipikor

Kemendagri Dorong Penegakan Hukum Bagi Kepala Daerah dan ASN Melakukan Tipikor - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga kini terus mendorong Penegakkan Hukum Bagi Kepala Daerah dan ASN yang melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pelaksana Tugas (Plt.) Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik mengatakan, penegakkan hukum dilakukan sebagai upaya melaksanakan Peraturan Presiden tentang Reformasi Birokrasi yang membutuhkan koordinasi dan komunikasi dengan sejumlah pihak.

Hal itu dikatakannya dalam Pertemuan Penyelesaian Sengketa Hukum Bidang Otonomi Daerah Dalam Rangka Penegakan Hukuman Bagi Kepala Daerah dan ASN yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Kamis (15/08/2019).

 

Baca Juga: Kemendagri Sebut FPI Belum Lengkapi Syarat. Nah Loh

“Kami sudah berupaya semaksimal mungkin, kami sudah melakukan koordinasi yang intensif bersama teman-teman MenPAN-RB, KPK, BKN, dan sebagainya untuk mencoba mendorong agar upaya kita untuk penegakkan hukum bagi ASN ini bisa dilaksanakan, memang fakta real yang ditemukan perbedaan data antara kami dengan BKN terus terang ada beberapa perbedaan data, itu kita luruskan, tapi komunikasi yang sangat intens kita satukan, kita tetap progres secara paralel supaya penegakkan hukum tetap kita dorong,” kata Akmal.

Akmal menambahkan, dari total sebanyak 2.357 ASN yang harus dilakukan Pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH), sebanyak 2.259 ASN berada di lingkup Pemerintah Daerah dan 98 orang berada di Instansi Pusat. Tercatat hingga 5 Agustus 2019, berdasarkan data penyesuaian, masih ada 168 ASN di tingkat Instansi di Daerah yang belum diproses oleh PPK.

“Memang ada banyak faktor yang menyebabkan kurang lebih 168 orang kalau saya tidak salah angkanya yang masih belum dilakukan pemberhentian tidak hormat Pejabat Pembina Kepegawai (PPK) daerah. Rinciannya ada 10 PNS di lingkup provinsi, PNS pemerintah kabupaten/kota 139 orang, PNS di kota 19 orang, total semua kurang lebih 168 orang," kata Akmal.

Angka itu menurut Akmal sudah mencapai progres yang cukup bagus, dari jumlah 2.345 ASN yang melakukan tindak pidana korupsi. Akmal mengungkap ada beberapa kesulitan dalam memberhentikan ASN yang korupsi.

“Angka ini sudah progres yang cukup bagus pertama angka kota jumlah pegawai kurang lebih 2.345 dan memang kami memahami tidak mudah melakukan ini karena kejadiannya sudah cukup lama, ada beberapa diantarnya kepala daerahnya sudah tidak ada lagi, ada beberapa ASN yang sudah meninggal dunia, ada yang sudah pensiun, mutasi, dan sebagainya,” jelas Akmal.

 

Baca Juga: Buset!! 168 ASN yang Terjerat Korupsi Belum Dipecat

Ditambahkannya, penegakan hukum terhadap ASN yang melakukan pelanggaran seharusnya dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di tingkat masing-masing. Sehingga kewenangannya berada pada PPK. Namun, persoalan yang dihadapi, tak mudahnya untuk mendorong PPK melakukan kewenangannya.

“Kita mengetahui bersama UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN itu mengatakan yang diberi otoritas memberikan sanksi kepada ASN yang telah terbukti melanggar adlaah PPK. Untuk di tingkat Nasional, PPK nya ada Menteri masing-masing atau Kepala Badan, untuk Provinsi yang menjadi PPK nya Gubernur, Kota/Kabupaten PPK nya di Walikota/Bupati, kewenangan itu ada PPK. Permasalahannya yang mendorong PPK ini tidak mudah, upaya itu yang terus kita lakukan,” ungkapnya.

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat Putusan yang memperkuat Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk percepatan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah Inkrach kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sebagaimana putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 tersebut pemberhentian PNS tidak dengan hormat, adalah bagi mereka berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap  (Inkracht) karena melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan jabatan seperti korupsi, suap, dan lain-lai

Tag: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Ist

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,814.36 3,776.30
British Pound GBP 1.00 17,357.69 17,183.97
China Yuan CNY 1.00 2,029.37 2,009.22
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,305.00 14,163.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,691.64 9,592.60
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,824.22 1,806.09
Dolar Singapura SGD 1.00 10,341.21 10,234.86
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,864.25 15,705.35
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,427.58 3,390.31
Yen Jepang JPY 100.00 13,438.23 13,301.09

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6239.245 -13.722 651
2 Agriculture 1374.258 21.720 21
3 Mining 1576.839 -17.365 49
4 Basic Industry and Chemicals 835.518 -4.150 72
5 Miscellanous Industry 1138.787 -3.180 49
6 Consumer Goods 2393.849 -7.815 53
7 Cons., Property & Real Estate 496.642 -8.348 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1225.067 0.331 74
9 Finance 1252.258 3.650 91
10 Trade & Service 786.085 -4.281 162
No Code Prev Close Change %
1 FMII 424 530 106 25.00
2 PDES 1,100 1,365 265 24.09
3 APEX 530 640 110 20.75
4 PCAR 1,500 1,800 300 20.00
5 FOOD 144 170 26 18.06
6 ARKA 1,425 1,600 175 12.28
7 JRPT 680 760 80 11.76
8 BAYU 1,390 1,550 160 11.51
9 MASA 565 630 65 11.50
10 KICI 218 242 24 11.01
No Code Prev Close Change %
1 POLL 4,740 3,560 -1,180 -24.89
2 INTD 166 140 -26 -15.66
3 SKYB 115 100 -15 -13.04
4 ALKA 492 434 -58 -11.79
5 PAMG 181 160 -21 -11.60
6 JIHD 630 565 -65 -10.32
7 POLY 78 70 -8 -10.26
8 ERAA 1,835 1,655 -180 -9.81
9 BMSR 82 74 -8 -9.76
10 KONI 595 540 -55 -9.24
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,295 1,260 -35 -2.70
2 ERAA 1,835 1,655 -180 -9.81
3 BBRI 4,050 4,070 20 0.49
4 MAMI 90 89 -1 -1.11
5 ASII 6,350 6,325 -25 -0.39
6 PGAS 1,870 1,805 -65 -3.48
7 FOOD 144 170 26 18.06
8 BBNI 7,575 7,600 25 0.33
9 UNTR 20,025 19,975 -50 -0.25
10 KPIG 143 137 -6 -4.20