Portal Berita Ekonomi Sabtu, 17 Agustus 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:52 WIB. Washington - Pemerintah AS akan memberi waktu Huawei 90 hari untuk membeli dari suplier AS.
  • 18:54 WIB. Afganistan - Pemerintah Trump yakin sebentar lagi bisa berdamai dengan Taliban.
  • 18:01 WIB. Deradikalisasi - Kemhan telah mencetak 83.458.360 kader bela negara pada 2019.
  • 16:53 WIB. Remisi - 130.383 napi memperoleh remisi  127.593 orang langsung bebas.
  • 16:41 WIB. Hong Kong - Cathay Pacific mengkonfirmasi pengunduran diri CEO Rupert Hogg.
  • 16:34 WIB. Singapura - PM Singapura: Dana untuk pembangunan infrastruktur Asia tidak cukup, butuh investasi asing.
  • 14:30 WIB. Hong Kong - Ribuan guru ikut demo menentang pemerintah.
  • 14:08 WIB. Papua - Dua orang anggota TNI tertembak KKSB di Trans Wamena-Habema pada Jumat (16/8).
  • 13:58 WIB. Meksiko - Presiden Meksiko dukung pemotongan suku bunga acuan
  • 11:47 WIB. China - Alibaba tunda pencatatan di Bursa Efek Hong Kong yang perkiraan awalnya di September (New York Post)

Bos-bos BPJS Kesehatan Tunjangannya Naik di Tengah Defisit, Elok?

Bos-bos BPJS Kesehatan Tunjangannya Naik di Tengah Defisit, Elok? - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menjelaskan perihal kenaikan tunjangan direksi yang dikabulkan oleh Kementerian Keuangan, namun mendapatkan kritik karena ditengah carut marutnya kerja BPJS Kesehatan yang terus menerus mengalami defisit.

Baca Juga: Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Minta 7 Tunjangan Naik, Kemenkeu Kabulkan yang Mana?

Fachmi di Jakarta, Kamis, mengatakan keputusan Kementerian Keuangan terkait kenaikan tunjangan direksi BPJS Kesehatan tersebut tidak berasal dari pos anggaran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang defisit.

"Jangan dihubungkan antara defisit dengan keputusan Kementerian Keuangan. Karena BPJS ini sejak awal ada dua pos keuangan, ada dana jaminan sosial, ada carry over dari PT Askes, aset sebagai BUMN yang kita kelola," kata Fachmi.

Anggaran dari pos operasional BPJS Kesehatan didapat dari aset PT Askes yang diinvestasikan hingga saat ini. Dana hasil investasi tersebut digunakan untuk peningkatan kapasitas organisasi seperti pembelian mobil dinas, gedung, dan lain-lain.

"Jadi betul yang sampaikan Ibu Menteri Keuangan melalui humasnya, ini tidak berdasarkan dana APBN. Saya kira itu yang mesti dipahami," kata dia.

Fachmi juga mengklarifikasi bahwa besaran tunjangan yang diterima oleh direksi BPJS Kesehatan tidak mencapai Rp300 juta per bulan.

"Soal angka yang katanya sampai Rp300 juta itu nggak betul informasi itu. Tidak sebesar itu," kata Fachmi.

Dia menjelaskan bahwa apa yang diterima oleh direksi sudah sesuai dengan undang-undang, terhadap apa yang diterima pada saat PT Askes. Perubahan dari BUMN PT Askes menjadi lembaga jaminan sosial tetap mempertahankan hak-hak karyawan dan direksi.

"Dalam pembahasan undang-undang juga disebutkan hak-hak karyawan jangan sampai berubah. Jadi kita sebetulnya stabil saja dengan apa yang diterima pada saat masih PT Askes, BUMN persero," kata dia.

Fachmi menyebut bahwa keuangan untuk operasional BPJS Kesehatan setara dengan perusahaan BUMN perbankan atau lembaga keuangan keuangan yang ada saat ini.

"Tapi kita tidak setinggi lembaga keuangan Bank Mandiri," kata Fachmi.

Tag: BPJS Kesehatan, Fahmi Idris

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,820.46 3,782.19
British Pound GBP 1.00 17,316.60 17,143.57
China Yuan CNY 1.00 2,037.92 2,017.72
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,329.00 14,187.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,717.93 9,618.79
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,827.35 1,809.22
Dolar Singapura SGD 1.00 10,319.77 10,216.03
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,903.76 15,740.48
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,423.08 3,385.92
Yen Jepang JPY 100.00 13,486.12 13,351.21

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6286.657 29.071 651
2 Agriculture 1385.364 -19.733 21
3 Mining 1611.610 6.842 49
4 Basic Industry and Chemicals 838.279 -1.826 72
5 Miscellanous Industry 1165.921 -4.171 49
6 Consumer Goods 2409.485 55.365 53
7 Cons., Property & Real Estate 501.571 9.118 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1206.906 0.985 74
9 Finance 1267.374 -1.714 91
10 Trade & Service 793.101 -1.849 162
No Code Prev Close Change %
1 NAGA 176 236 60 34.09
2 GLOB 432 540 108 25.00
3 POLL 3,870 4,820 950 24.55
4 ARTO 430 535 105 24.42
5 DAYA 290 360 70 24.14
6 BPFI 930 1,115 185 19.89
7 PUDP 370 438 68 18.38
8 SMMA 8,000 9,200 1,200 15.00
9 SFAN 900 1,035 135 15.00
10 ETWA 60 69 9 15.00
No Code Prev Close Change %
1 INPP 900 745 -155 -17.22
2 YPAS 384 346 -38 -9.90
3 MTPS 1,580 1,435 -145 -9.18
4 TPMA 284 258 -26 -9.15
5 KPIG 157 144 -13 -8.28
6 TIFA 176 162 -14 -7.95
7 RODA 256 236 -20 -7.81
8 PCAR 1,800 1,660 -140 -7.78
9 INKP 8,100 7,525 -575 -7.10
10 SMDM 142 132 -10 -7.04
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 157 144 -13 -8.28
2 INKP 8,100 7,525 -575 -7.10
3 MNCN 1,315 1,305 -10 -0.76
4 FREN 166 171 5 3.01
5 ADRO 1,025 1,030 5 0.49
6 ERAA 2,130 2,000 -130 -6.10
7 BBRI 4,250 4,210 -40 -0.94
8 HMSP 2,850 3,020 170 5.96
9 UNTR 20,750 20,500 -250 -1.20
10 TARA 700 755 55 7.86