Portal Berita Ekonomi Minggu, 15 September 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:44 WIB. India - Baru 11 perusahaan IPO dengan nilai 10 ribu crore rupee sampai September,  tahun lalu 24 perusahaan
  • 14:49 WIB. India - Merger Bank of India,  Punjab National Bank dan Oriental Bank of Commerce akan jadi bank no 2 setelah State Bank Of India
  • 14:01 WIB. India - Merger 3 bank,  Bank of India,  Punjab National Bank dan Oriental Bank of Commerce efektif April 2020
  • 13:51 WIB. Karet - Myanmar ekspor 192.980 ton karet senilai US$247,56 juta dalam 11 bulan pertama
  • 13:44 WIB. China - Yangquan Coal Industry Group gandeng China Mobile dan Huawei buat smart mining berbasis 5G
  • 11:06 WIB. Kebakaran Aramco - Menlu AS: Iran telah meluncurkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada pasokan energi dunia
  • 10:46 WIB. China - JD Digits ekspansi ke Thailand luncurkan aplikasi e-wallet
  • 08:10 WIB. Inggis - Toilet emas padat senilai US$1,25 juta di Istana Blenheim dicuri
  • 02:10 WIB. Arab Saudi - Fasilitas Aramco di Abqaiq dan ladang minyak Khura diserang pada 4 sore waktu setempat (Saudi Press Agency)
  • 23:52 WIB. Irak - Kementerian Listrik Irak tanda tangani perjanjian kerjasama senilai US$1,3 M dengan Siemens dan Orascom

Kenapa Pembangunan Nasional Butuh Peran Swasta? Kata Jokowi...

Kenapa Pembangunan Nasional Butuh Peran Swasta? Kata Jokowi... - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Peran sektor swasta dinilai masih dibutuhkan dalam pembangunan nasional, bahkan perlu ditingkatkan. Pasalnya pemerintah memiliki keterbatasan dalam membiayai berbagai proyek strategis, sementara hasil yang diharapkan dari proyek tersebut dibutuhkan segera mengingat semakin beragamnya kebutuhan masyarakat.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan, bukan tanpa alasan kalau Presiden Joko Widodo mengutarakan perlunya peran sektor swasta dalam pembangunan.

Saat menyampaikan visi Indonesia ke depan dalam sidang kabinet paripurna lalu, presiden kembali menegaskan dua poin utama yang bersinggungan satu sama lain, yaitu pentingnya alokasi dana anggaran yang berfokus pada peningkatan investasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Sebelumnya, kedua gagasan ini tercetus dalam lima poin Pidato Visi Indonesia yang disampaikan pada Juli 2019 lalu.

Baca Juga: Alasan Menteri BUMN Soal Utang, Mulai dari Pembangunan Nasional Hingga Setoran ke Negara

"Berangkat dari kesadaran bahwa RAPBN hanya mampu mendukung sebagian dari pembiayaan proyek pembangunan, peran serta pihak swasta dapat termanifestasikan melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) atau yang juga dikenal dengan istilah public private partnership (PPP)," jelas Pingkan.

KPBU dikenal sejak masa Orde Baru seperti pada proyek pembangunan jalan tol dan ketenagalistrikan. Namun, bentuk kerja sama ini baru mulai digencarkan kembali sejak 1998 pasca-krisis moneter yang melanda Indonesia dan sebagian negara di kawasan Asia Tenggara.

Setelah didahului dengan beberapa peraturan pendukung KPBU, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2015 tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur.

Sejak Perpres ini diluncurkan, kerja sama yang sebelumnya dikenal dengan kerja sama pemerintah swasta (KPS) selanjutnya disebut KPBU. Setelah 2015, pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengeluarkan peraturan-peraturan terkait yang mendorong perkembangan dalam KPBU.

Selain KPBU, saat ini pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas juga mengedepankan skema pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah (PINA) yang bertujuan untuk mempercepat pembiayaan investasi swasta dari proyek strategis nasional, secara khusus yang sumber pendanaannya berasal dari anggaran non-pemerintah (non-APBN/APBD) dan didukung penuh oleh kebijakan pemerintah.

Baca Juga: Ketahanan Pangan Syarat Mutlak Pembangunan Nasional

Selama periode 2015-2019, proyek pembangunan di sektor infrastruktur membutuhkan pendanaan sebesar US$359,2 miliar dengan 41% pendaanan disokong oleh APBN dan sisanya dari sumber pendanaan lainnya, yang mencakup BUMN sebesar 22,2% dan partisipasi sektor swasta mencapai 36,5%.

Pingkan menambahkan, tentu saja langkah pemerintah dalam mendorong partisipasi swasta perlu terus digencarkan agar dapat mengatasi financial gap dalam pendanaan proyek-proyek strategis pembangunan, khususnya yang mendatangkan peningkatan investasi dan memajukan SDM Indonesia.

Selain itu, pemerintah masih terus mengoptimalkan implementasi Online Single Submission (OSS) untuk menjaga iklim usaha dan kepercayaan investor, baik dari luar ataupun dalam negeri.

Tag: Pembangunan, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), sektor swasta

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Rosmayanti

Foto: Antara/Aditya Pradana Putra

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,737.67 3,699.66
British Pound GBP 1.00 17,296.47 17,118.20
China Yuan CNY 1.00 1,978.94 1,959.18
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,020.00 13,880.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,633.14 9,535.56
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,791.83 1,773.80
Dolar Singapura SGD 1.00 10,202.30 10,094.55
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,515.93 15,358.22
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,368.57 3,332.53
Yen Jepang JPY 100.00 12,963.48 12,830.47

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6334.843 -7.331 651
2 Agriculture 1365.814 13.005 21
3 Mining 1670.003 -35.835 49
4 Basic Industry and Chemicals 899.212 -6.623 72
5 Miscellanous Industry 1198.465 0.426 49
6 Consumer Goods 2366.016 -3.032 53
7 Cons., Property & Real Estate 498.832 -1.191 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1197.015 2.363 75
9 Finance 1268.975 4.024 90
10 Trade & Service 812.213 -2.562 162
No Code Prev Close Change %
1 SKYB 50 67 17 34.00
2 BCAP 163 199 36 22.09
3 AKSI 476 580 104 21.85
4 JAWA 129 150 21 16.28
5 BBLD 416 476 60 14.42
6 INTD 140 160 20 14.29
7 SIMA 83 93 10 12.05
8 INPP 760 835 75 9.87
9 BBHI 160 175 15 9.38
10 SRAJ 230 250 20 8.70
No Code Prev Close Change %
1 ETWA 115 84 -31 -26.96
2 KARW 126 96 -30 -23.81
3 BMSR 145 120 -25 -17.24
4 ALMI 460 382 -78 -16.96
5 OKAS 260 224 -36 -13.85
6 AMAG 308 278 -30 -9.74
7 TMAS 154 141 -13 -8.44
8 EMTK 6,100 5,600 -500 -8.20
9 DNAR 270 248 -22 -8.15
10 FIRE 3,080 2,840 -240 -7.79
No Code Prev Close Change %
1 IPTV 530 555 25 4.72
2 MNCN 1,300 1,305 5 0.38
3 MSIN 466 490 24 5.15
4 BHIT 73 79 6 8.22
5 BMTR 362 376 14 3.87
6 TMAS 154 141 -13 -8.44
7 BCAP 163 199 36 22.09
8 MAMI 130 129 -1 -0.77
9 TELE 390 366 -24 -6.15
10 ANTM 1,120 1,070 -50 -4.46