Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Bekasi Minta Jadi Wilayah Jakarta Tenggara, Apa Reaksi Anies?

Bekasi Minta Jadi Wilayah Jakarta Tenggara, Apa Reaksi Anies? Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan dirinya akan menaati keputusan pemerintah pusat terkait wacana Kota Bekasi, Jawa Barat, masuk menjadi wilayah DKI Jakarta.

Baca Juga: Ada Kabar Gembira Bagi Warga Bekasi, Klik Aja...

"Itu wacana dari pak Walikota (Rahmat Effendi) ya? Begini, kita adalah sebuah negara kesatuan, pembagian wilayah adalah wewenang pemerjntah pusat. Jadi secara prinsip Pemprov DKI harus menaati keputusan pemerintah pusat," kata Anies di DPRD DKI Jakarta, Senin.

Wacana tersebut, kata Anies, adalah sebuah aspirasi yang akan dihargai dan dihormati olehnya, namun dia menegaskan bahwa proses tersebut jikapun ada, adalah di pemerintah pusat, bukannya antar wilayah.

"Tata pemerintahan itu wewenang pemerintah pusat, kita tunggu saja bagaimana arah pemerintah pusat. Karena prosesnya bukan dengan DKI tapi dengan pemerintah pusat," ucap Anies.

Anies menilai memang secara ekonomi kawasan Jakarta dan sekitarnya (Bodetabek) sudah terintegrasi secara ekonomi. Hanya secara administrasi pemerintahan yang berbeda.

"Secara ekonomi Jakarta dengan Kabupaten dan Kota yang bertetangga seperti Bekasi, Tangsel, Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Depok, itu sebagai satu perekonomian relatif terintegrasi. Kalau wacana (masuknya Bekasi) itu keputusan pemerintah pusat ya kita jalankan. Kan keputusan lewat Undang-undang, PP (Peraturan Pemerintah), kita berkewajiban melaksanakan," ucap Anies menambahkan.

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengklaim kotanya lebih cocok masuk ke Jakarta dengan nama Jakarta Tenggara apabila Provinsi Bogor Raya terbentuk. Menurutnya, sebagian besar warga Kota Bekasi setuju jika bergabung dengan Jakarta.

"Kalau dijajak pendapat pasti 60, 70, 80 persenlah pasti, karena DKI kan punya support yang luar biasa. Tapi kemarin saya baca di medsos, ya karena DKI mau menguasai (TPST) Bantargebang. Apa yang dikuasai? Orang di sana dia, TPA juga milik dia kok bukan punya kita, kecuali nggak ada yang dikuasai apalagi dalam satu kesatuan antardaerah, satu kesatuan nasional kan NKRI," ujar Rahmat Effendi di kantornya, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Senin (19/8).

Baca Juga: Kasus DBD di Bali Melonjak di Awal Tahun, Tembus 1.566 Kasus!

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Bagikan Artikel: