Kericuhan di Papua Jadi Sinyal Buruk Situasi HAM

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebutkan bahwa dugaan diskriminasi terhadap masyarakat Papua merupakan sinyal buruknya situasi hak asasi manusia (HAM).

"Ini adalah sinyal rendahnya penghormatan terhadap hak asasi manusia Papua sekaligus sinyal memburuknya situasi HAM Papua," ucap Usman, Senin (19/8/2019).

Baca Juga: Manokwari Membara, Boaz: Lebih Terhormat Mana, Monyet Cari Ilmu di Rumah Manusia, atau...

Baca Juga: Papua Membara, Warga Bawa Poster 'Keluarkan Monyet dari NKRI'

Lebih lanjut ia menyesalkan sikap aparat kepolisian yang diduga membiarkan sekelompok masyarakat melontarkan kata-kata hinaan terhadap sejumlah mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

"Seharusnya kepolisian mencegah tindakan persekusi yang dilakukan oleh massa dan menindak tegas pelaku. Ironisnya, aparat justru ikut mengepung asrama," terang Usman.

"Inilah yang kemudian mendorong lahirnya protes dan kemarahan orang Papua di Manokwari dan wilayah lainnya," ungkap dia.

Oleh karena itu, Usman berharap seluruh aparat pemerintah dan penegak hukum menghentikan segala bentuk serangan diskriminasi yang dilakukan kepada masyarakat Papua.

"Kepolisian Republik Indonesia harus mengambil tindakan tegas terhadap aparat yang melakukan pembiaran, penggunaan kekuatan yang berlebihan, serta penangkapan sewenang-wenang dalam insiden yang terjadi di Surabaya," tuturnya.

Seperti diketahui, kericuhan yang terjadi di Manokwari, Papua Barat, diduga sebagai bentuk protes persekusi dan rasisme yang menyerang mahasiswa Papua di Pulau Jawa.

Atas protes tersebut, sejumlah demonstran berkumpul serta turun ke jalan untuk memenuhi ruas jalan protokol. Bahkan, massa sempat melakukan pembakaran di depan Kantor DPRD Papua Barat.