Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Bos Bappenas Bincang-bincang dengan Milenial Soal Pemindahan Ibu Kota

Bos Bappenas Bincang-bincang dengan Milenial Soal Pemindahan Ibu Kota Kredit Foto: Antara/Galih Pradipta
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kantor Kementerian Perencanaan Pem­bangunan Nasional/Bappenas sore ini, Selasa (20/8/2019), mendadak ramai didatangi puluhan anak muda. Diketahui Bappenas menggelar Youth Talk dengan tema 'Yuk Pindah Ibu Kota'.

Dari pantauan Warta Ekonomi, Ruang Rapat Gedung Saleh Bappenas penuh dengan kehadiran para milenial. Tampak telah hadir Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

Ketua Tim komunikasi Pemindahan Ibu Kota Indonesia, Himawan Hariyoga mengatakan, ide pemindahan ibu kota pertama kali muncul di era Soekarno. Bahkan Soekarno telah memilih Palangkaraya di Kalimantan Tengah sebagai ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta.

Selain Soekarno, ide pemindahan ibu kota pernah diwacanakan pada era Presiden Soeharto dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Ide pemindahan ibu kota bukan ide yang baru. Bahkan Bung Karno telah memilih Palangkaraya sebagai ibu kota yang baru," kata Himawan dalam sambutannya.

Baca Juga: Soal Pemindahan Ibu Kota, Cetus Mardani: Di RAPBN 2020 Belum Ada, Masa Sudah Minta Izin Pindah

Himawan mengatakan, ide pemindahan ibu kota sebagai pusat pemerintahan makin serius ketika Presiden Jokowi menunjuk Bappenas untuk mengkaji dan mematangkan rencana tersebut.

"Pak Jokowi menugaskan Bappenas melakukan kajian. Kajian sebenarnya sudah lama dilakukan sejak 2017. Kami bersama-sama dengan Kementerian PUPR bersama Kementerian ATR melakukan kajian tersebut. Intinya, kalau dipindahin kemana sih terbaik? Perlu ada kriteria. Misalnya perlu ada tanah yang luas, tempatnya strategis, masyarakatnya bisa menerima pendatang," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjone­goro menyatakan, menurut estimasi Bap­penas, pemindahan ibu kota negara akan menelan biaya sebesar Rp93 triliun, sedangkan sisanya dari non-APBN, baik itu dari swasta, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), maupun BUMN.

Baca Juga: Ibu Kota Pindah, OSO: Kalimantan Manapun Terserah Presiden

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Rosmayanti

Bagikan Artikel: