KPPU Putuskan Bersalah Terhadap 3 Pengusaha pada Pembangunan Jalan Nasional di Sumut

Warta Ekonomi, Medan -

Paket pekerjaan pembangunan jalan Balige By Pass pada Satelit pelaksanaan jalan nasional wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan nilai HPS Rp30 miliar telah diputuskan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dimana ada 3 pengusaha yang telah ditetapkan bersalah.

Dalam putusan itu, terdapat anggaran 2017 dan satu pengusaha dikenakan denda Rp1,8 miliar. Keputusan itu ditetapkan pada sidang di Kantor KPPU WIlayah I Jalan Gatot Subroto Medan, Selasa (20/8/2019).

Sidang itu dihadiri oleh Majelis Komisi terdiri dari Afif Hasbullah, sebagai Ketua Majelis Komisi, Ukay Karyadi, dan Kodrat Wibowo, masing-masing sebagai Anggota Majelis. 

Baca Juga: KPPU Pantau Harga Pangan di Pasar Terbesar Sumut

Baca Juga: KPPU Catat 40 Pelaku Usaha di Sumut Tidak Kooperatif Jalankan Sanksi

"Mereka telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap perkara nomor 13/KPPU-L/2018tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999)," kata Kepala Kantor KPPU Wilayah Medan, Ramli Simanjuntak, Rabu (21/8/2019).

Dari persidangan tersebut, perkara ini berawal dari laporan dan ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan mengenai dugaan pelanggaran Pasal 22 Undangu-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Karya Agung Pratama Cipta sebagai terlapor I; PT Swakarsa Tunggal Mandiri sebagai terlapor II; PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri sebagai Terlapor III; dan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 sebagai terlapor IV.

"Ketentuan Undang-undang yang diduga dilanggar oleh para terlapor adalah dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Paket Pembangunan Jalan Balige By Pass Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2017," ujarnya.

Dimana dalam ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tersebut dinyatakan pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.