Desas-Desus Stimulus Fiskal Menguat, Pelonggaran Kebijakan Moneter Berlanjut?

Desas-Desus Stimulus Fiskal Menguat, Pelonggaran Kebijakan Moneter Berlanjut? Kredit Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Hampir semua mata uang bertahan di kisaran minggu lalu menjelang rapat Bank Sentral AS di Jackson Hole, negara bagian Wyoming, pada 23 Agustus mendatang. Kekhawatiran resesi dunia meningkat menyusul perpindahan dana dari ekuitas ke obligasi.

Sejak Bank Sentral AS menurunkan suku bunganya pada 31 Juli lalu, Selandia Baru, India, Thailand dan Filipina telah menurunkan suku bunganya. Singapura dan Hongkong menurunkan perkiraan resmi pertumbuhan tahun ini ke 0-1% dari masing-masing 1,5-2,5% dan 2-3%.

Seperti Singapura dan Hongkong, beberapa ekonomi terbesar Eropa (Jerman dan Inggris) juga melaporkan pertumbuhan negatif secara triwulanan pada 2019. Anjloknya peso Argentina pada minggu lalu menjadi peringatan gamblang betapa rapuh sentimen pemodal saat ini.

Tidak mengherankan jika semakin banyak pemerintah mulai melakukan persiapan untuk paket stimulus ekonomi fiskal. India, misalnya, menyadari bahwa penurunan suku bunga empat kali belum ditransmisikan secara efektif ke ekonomi riil.

Baca Juga: BI Yakin Penurunan Suku Bunga Acuan Bikin Ekspor Menggeliat

Pemerintah India sedang mempertimbangkan paket stimulus. Sementara itu, Thailand mengumumkan paket stimulus senilai 316 miliar bath untuk subsidi petani, pemberian uang tunai untuk pekerja berpenghasilan rendah dan wisatawan dalam negeri.

Di Eropa, Jerman mulai menyiapkan stimulus fiskal seandainya terjadi resesi, skenario yang tidak lagi dianggap mustahil oleh Bundesbank. Terakhir, Presiden AS Trump juga mempertimbangkan pemangkasan pajak penghasilan agar ekonomi AS tetap tumbuh menjelang pemilihan presiden pada tahun depan.

Suku bunga: Pelonggaran terukur dari BI dalam waktu dekat

Melihat kondisi di atas, DBS Group Research berpendapat bahwa pelonggaran terukur dari Bank Indonesia (BI) dalam beberapa triwulan ke depan dapat mendukung obligasi pemerintah Indonesia.

"Di tengah defisit neraca berjalan, yang terus lebar saat ini (melampaui 3% dalam dua triwulan berturut-turut), dapat dipahami jika BI enggan melonggarkan kebijakannya jika dibandingkan dengan bank sentral lain," jelas Philip Wee, FX Strategist DBS Group Research, dalam keterangannya, Rabu (21/8/2019).

Seperti diketahui, BI hanya memangkas suku bunga 25 basis poin sepanjang tahun ini. Sebaliknya, bank sentral menaikkan suku bunganya 175 basis poin secara kumulatif pada 2018.

Philip berujar, "Pelonggaran lebih lanjut dari kebijakan moneter ketat kemungkinan dilakukan, tetapi kami menduga untuk saat ini, BI hanya akan merasa nyaman menyamai laju penurunan suku bunga Bank Sentral AS. Pasalnya risiko pendanaan eksternal masih menjadi isu dalam lingkungan yang bergejolak saat ini."

Sementara itu, indikator likuiditas dinilai Philip nampak beragam. Meskipun suku bunga antarbank sudah stabil, suku bunga tersirat (baik dalam maupun luar negeri) nampak sedikit lebih tinggi. Terlebih, likuiditas perbankan nampak ketat meskipun BI mengurangi operasi pasar terbuka.

Baca Juga: Jalan Terjal Ekspor Otomotif Nasional di Tengah Tekanan Resesi Ekonomi Global

"Hal itu membuka peluang bagi penurunan rasio cadangan wajib (reserve requirement ratio/RRR) pada sidang kebijakan esok," tegasnya.

Secara umum, aliran dana asing, papar Philip, akan mendukung saat imbal hasil rendah (kepemilikan asing di obligasi pemerintah Indonesia meningkat lebih dari Rp1.000 triliun sepanjang tahun ini).

Obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun menawarkan premi hampir 600 bps kali lebih besar dari surat utang pemerintah AS (US Treasuries) dengan tenor sama.

Menurutnya, selisih imbal hasil saat ini tinggi. Hanya ada dua peristiwa (krisis keuangan global 2008/2009 dan kekhawatiran devaluasi China pada 2015) di mana selisih melebar jauh.

"Fokus BI pada stabilitas rupiah dan upaya melunakkan volatilitas harga obligasi harus memberikan kenyamanan bagi pemodal, bahkan jika itu berarti bahwa keuntungan cepat (dari pelonggaran agresif) tidak akan segera terjadi," tukasnya.

Faktanya, perbandingan antara jumlah penduduk di Indonesia dengan bahan bacaan belum seimbang. Dari 90 orang, akses bacaan yang tersedia hanya satu buku. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini