Terkait Penolakan Pulau Greenland. Donald Trump: Tak Pantas dan Menghina

Warta Ekonomi, Washington -

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengomentari terkait penolakan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen atas ketertarikannya untuk membeli Greenland. Trump pernyataan Perdana Menteri Denmark ‘tak menyenangkan’, dan penghinaan terhadap AS. Hal itu disampaikan Trump sehari setelah membatalkan kunjungannya ke Denmark yang dijadwalkan dilakukan awal bulan depan.

 

Mantan Perdana Menteri Denmark Lars Lokke Rasmussen sebelumnya menyebutnya ketertarikan Trump untuk membeli Greenland sebagai "lelucon April Mop", sementara Frederiksen menyebut gagasan itu "tidak masuk akal".

 

Terkait respons tersebut, Trump membatalkan kunjungannya ke Denmark yang semula dijadwalkan pada 2-3 September. Meski terkejut dengan pembatalan kunjungan tersebut, Frederiksen mengatakan dia yakin hubungan Denmark dan AS, dua negara sekutu di NATO, tidak akan terpengaruh.

 

"Saya pikir pernyataan perdana menteri... tak menyenangkan. Saya pikir itu adalah pernyataan yang tidak pantas. Yang harus dia lakukan adalah mengatakan: "Tidak, kami tidak akan tertarik," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih pada Rabu. 

 

"Dia tidak berbicara pada saya. Dia sedang berbicara dengan Amerika Serikat. Anda tidak berbicara seperti itu ke Amerika Serikat, setidaknya di bawah pemerintahan saya," lanjutnya sebagaimana dilansir Reuters, Kamis (22/8/2019).

 

Frederiksen membeberkan bahwa dia mengetahui keputusan Trump "dengan penyesalan dan terkejut", mengingat hubungan erat antara Kopenhagen dengan Washington, tetapi dia mengulangi penolakannya terhadap ide penjualan Greenland. Dia menekankan bahwa perdana menteri Greenland, Kim Kielsen, juga telah mengesampingkan penjualan wilayah tersebut dan dia setuju dengan Nielsen.

 

Namun demikian, Frederiksen mengatakan AS tetap menjadi salah satu sekutu terdekat Denmark sampai saat ini.

 

"Saya kira pembatalan kunjungan kenegaraan ini tidak akan memengaruhi keputusan apa pun yang kami buat apakah itu atas kerja sama komersial atau kebijakan luar negeri dan keamanan".