Portal Berita Ekonomi Jum'at, 20 September 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:55 WIB. Bursa - Indeks FTSE dibuka melemah 0,21% pada level 7.341
  • 14:28 WIB. Myanmar - Komisi Investasi setujui 251 perusahaan investasi asing dalam 11 bulan pertama (FY 2018/2019)
  • 14:13 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup menguat 0,16% pada level 22.079
  • 14:12 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup menguat 0,54% pada level 2.091
  • 13:36 WIB. Valas - Dollar melemah 0,15% terhadap Yen pada level 107,86 yen/dollar
  • 13:35 WIB. Valas - Dollar melemah 0,16% terhadap Yuan pada level 7,0851 yuan/dollar
  • 13:34 WIB. Valas - Dollar melemah 0,40% terhadap Poundsterling pada level 1,2576 $/pound
  • 13:30 WIB. Valas - Dollar melemah 0,14% terhadap Euro pada level 1,1057$/euro
  • 13:28 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.506$/ounce
  • 13:27 WIB. Oil - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 58,68$/barel
  • 13:26 WIB. Oil - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 64,75$/barel
  • 11:48 WIB. AS - Produsen senjata Colt hentikan produksi AR-15 untuk konsumen sipil 
  • 11:12 WIB. AS - Freddie Mac: Suku bunga tetap 30 tahun (FRM) mortgage naik 3,73% pada minggu ini, minggu sebelumnya 3,56%
  • 09:46 WIB. Hong Kong - Otoritas Moneter Hong Kong turunkan tarif dasar dari 2,5% jadi 2,25%

Pengesahan RUU Pertanahan Jangan Diburu-buru!

Pengesahan RUU Pertanahan Jangan Diburu-buru! - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Rancangan Undang-Undangan (RUU) Pertanahan idealnya harus sejalan dengan agenda reforma agraria. Ketidakharmonisan hal-hal dalam RUU tersebut dengan agenda reforma agraria ditakutkan menghambat progres yang sudah berjalan.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Muhammad Diheim Biru mengatakan, pengesahan RUU Pertanahan tidak perlu terburu-buru karena masih membutuhkan kajian yang lebih dalam. RUU tersebut perlu memperhatikan progres dari pembahasan agenda reforma agraria agar tidak tumpang tindih lagi.

"Mulai dari penyelarasan data administrasi yang sedang berjalan seperti status kepemilikan lahan, redistribusi lahan (TORA), jangka waktu hak guna usaha, dan batas kawasan konservasi semua harus jelas," kata dia dalam rilisnya, Jumat (23/8/2019).

Baca Juga: RUU Pertanahan, DPR: Ini Sangat Berbahaya!

Ia juga menjelaskan, perlu ada prioritas kepentingan dalam penyusunan perundangan dari bottom-up approach dan progres yang sudah berjalan selama lima tahun ini. Hal ini lebih penting dibandingkan mengesahkan secara terburu-buru.

"Lebih baik mematangkan segala isu teknis dan non-teknis yang ada dengan persetujuan semua pihak berwenang, baru RUU disahkan. Persiapan yang lebih matang dapat meminimalisasi dana yang terbuang," ungkapnya.

Berkaca pada kegagalan implementasi UU nomor 41 tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dikeluarkan pada periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, produksi pangan seperti beras sekarang tidak meningkat dengan signifikan untuk menutupi kebutuhan dalam negeri karena pengelolaan data lahan pertanian yang tidak sinkron antarinstitusi.

Kegagalan implementasi UU ini berakibat jangka panjang seperti pada kenaikan harga beras dalam negeri yang terlampau jauh dari harga beras internasional (World Bank) yang hanya di kisaran Rp6000 per kg.

Keuntungan yang didapatkan petani dalam negeri dari harga yang tinggi juga tidak maksimal dengan adanya biaya sewa lahan dan buruh yang relatif tinggi, serta dipotong oleh tengkulak di rantai distribusi.

Pengelolaan lahan pertanian yang sudah ada dari lama dan bertujuan untuk dikelola dan dijaga keberadaannya, tidak direncanakan dan dipersiapkan dengan baik oleh badan-badan berwenang di beberapa daerah.

UU LP2B tersebut terkesan tidak mengikat dan mewajibkan pemerintah daerah untuk melaksanakannya. Perlu dijelaskan juga konsekuensi hukum yang spesifik apabila UU tidak terlaksana dengan baik.

Baca Juga: Para Akademisi Desak DPR Tunda RUU Pertanahan

Perencanaan zonasi lahan seharusnya dimatangkan terlebih dahulu sebelum diimplementasikannya UU tersebut. Ke depan, implementasi UU LP2B bisa mulai digarap kembali setelah agenda reforma agraria di tiap wilayah sudah mengintegrasikan semua data baru yang valid sesuai di lapangan. Data baru ini, lanjut Diheim, menjadi acuan zonasi yang bisa dituangkan dalam RDTR secara menyeluruh di tiap kabupaten.

"Implementasi RDTR ini bisa dibantu dengan pembangunan infrastruktur di zona yang masih minim batas lahan seperti akses jalan dan fasilitas. Mulai kembali dari kertas baru, dan dengan adanya One Data Policy, implementasi UU ini ke depan semoga mudah dijalankan," urainya.

Sudah seharusnya dipahami bahwa evaluasi dari hal tersebut sebagai pegangan wakil rakyat untuk merancang UU dengan baik. Kepastian hukum dan data adalah prioritas utama, bukan untuk peningkatan ekonomi semata.

Kebutuhan lahan akan terus meningkat di kemudian hari, apabila konsolidasi peraturan lahan masih tidak terbenahi, negara ini tidak akan bisa mencapai target pembangunan yang berkelanjutan (SDGs) dan memenuhi komitmennya dalam perjanjian internasional.

Tag: Rancangan Undang-Undang (RUU), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Rosmayanti

Foto: Antara/Mohammad Ayudha

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,773.96 3,736.24
British Pound GBP 1.00 17,748.95 17,572.01
China Yuan CNY 1.00 2,001.27 1,981.48
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,155.00 14,015.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,608.41 9,511.98
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,807.08 1,789.13
Dolar Singapura SGD 1.00 10,276.61 10,169.80
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,648.35 15,492.18
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,384.74 3,348.06
Yen Jepang JPY 100.00 13,113.77 12,980.46

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6244.470 -32.163 654
2 Agriculture 1367.560 -20.038 21
3 Mining 1651.226 -19.891 49
4 Basic Industry and Chemicals 887.628 -7.335 73
5 Miscellanous Industry 1173.485 -14.145 49
6 Consumer Goods 2237.091 -6.321 53
7 Cons., Property & Real Estate 501.440 -0.066 81
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1213.788 -7.826 75
9 Finance 1261.082 -4.842 90
10 Trade & Service 801.768 -3.260 163
No Code Prev Close Change %
1 VINS 101 136 35 34.65
2 GHON 1,350 1,600 250 18.52
3 DART 318 370 52 16.35
4 HOME 99 113 14 14.14
5 GGRP 840 945 105 12.50
6 TRIM 153 170 17 11.11
7 PDES 1,100 1,215 115 10.45
8 YELO 160 176 16 10.00
9 CCSI 296 324 28 9.46
10 BBLD 450 488 38 8.44
No Code Prev Close Change %
1 PANI 123 101 -22 -17.89
2 DIGI 1,990 1,695 -295 -14.82
3 GLOB 486 420 -66 -13.58
4 JSKY 980 860 -120 -12.24
5 TIRA 278 244 -34 -12.23
6 IDPR 350 314 -36 -10.29
7 PEGE 234 212 -22 -9.40
8 APEX 605 550 -55 -9.09
9 MBTO 145 132 -13 -8.97
10 SMDM 137 125 -12 -8.76
No Code Prev Close Change %
1 HOME 99 113 14 14.14
2 MAMI 139 140 1 0.72
3 MSIN 470 468 -2 -0.43
4 IPTV 540 530 -10 -1.85
5 FREN 154 163 9 5.84
6 MNCN 1,285 1,270 -15 -1.17
7 BCAP 163 163 0 0.00
8 ERAA 1,920 1,940 20 1.04
9 YELO 160 176 16 10.00
10 KPIG 148 146 -2 -1.35