Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan, Pengamat: Keberanian Jokowi Patut Diapresiasi

Founder Bhinneka Institute Arya Mahendra Sinulingga menilai, pemindahan ibu kota sudah ada sejak zaman pemerintahan Soekarno. Arya menyebut berkas hasil kajian pemindahan ibu kota pun bertumpuk di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

"Kajian mengenai pemindahan ibu kota itu sudah dari dulu banyak banget, yang namanya Bung Karno sudah bikin kajian juga di Bappenas kalau kita buka buku mengenai hasil kajian banyaknya bukan main," ujar Arya dalam talkshow akhir pekan Polemik MNC Trijaya Network bertajuk 'Gundah Ibu Kota Dipindah', di d'consulate, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

Dari banyaknya berkas hasil kajian pemindahan ibu kota tak satupun ada yang merealisasikan. Sebab, pihak pemerintah dalam hal ini eksekutif tidak berani mengeksekusi hasil kajian pemindahan ibu kota, dan baru pada pemerintahan Joko Widodo kajian tersebut didengungkan.

"Tapi tidak ada yang berani mengeksekusi itu, tidak ada keberanian untuk eksekutif, banyak pertimbangan mengeksekusi, pertimbangan A dan sebagainya," jelasnya.

Maka dari itu, lanjut Arya, keputusan Jokowi untuk mengusulkan pemindahan ibu kota menjadi hal yang positif dan patut diapresiasi. Dia pun berharap usulan pemindahan ibu kota dapat direalisasikan secepatnya.

"Kan Pak Jokowi sudah minta izin pada 16 Agustus di DPR saat pidato kenegaraan, tinggal digas. Kalau saya orang Medan mengatakan, harus gas habis supaya kami orang-orang di luar Jawa jangan semua ke Jawa," tuturnya.