Portal Berita Ekonomi Senin, 23 September 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:59 WIB. Bursa - Indeks FTSE dibuka melemah 0,30% pada level 7.323
  • 14:29 WIB. India - Karyawan bank di India akan mogok nasional 26 dan 27 September sebagai protes mega merger bank
  • 14:05 WIB. Inggris - Agensi perjalanaan Thomas Cook alami kebangkrutan
  • 13:55 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.513 $/ounce
  • 13:55 WIB. Oil - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 58,76 $/barel
  • 13:32 WIB. Oil - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 65,00 $/barel
  • 13:31 WIB. Valas - Dollar menguat 0,29% terhadap Yuan pada level 7,1115 Yuan/Dollar
  • 13:20 WIB. Valas - Dollar menguat 0,15% terhadap Yen pada level 107,72 Yen/Dollar
  • 13:19 WIB. Korea - Ekspor ponsel Korsel turun 18,2% menjadi US$1,06 miliar sampai dengan Agustus 
  • 13:17 WIB. Korea - Ekspor ICT turun 24,5% menjadi US$15,23 miliar pada Agustus
  • 13:17 WIB. Valas - Dollar menguat 0,02% terhadap Poundsterling pada level 1,2475 $/Pound
  • 13:15 WIB. Valas - Dollar melemah 0,06% terhadap Euro pada level 1,1024 $/Euro

ICW Cs Minta Jokowi Jegal Capim KPK Bermasalah

ICW Cs Minta Jokowi Jegal Capim KPK Bermasalah - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Koalisi kawal calon pimpinan (capim) KPK 2019-2023 yang terdiri dari tujuh kelompok masyarakat sipil meluncurkan petisi di laman change.org, agar Presiden Joko Widodo memerintahkan Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK tidak meloloskan orang yang tidak berintegritas.

Baca Juga: Pansel Capim KPK: 20 Capim Lolos Tahap Berikutnya, Paling Banyak dari Polri

"Melalui petisi ini, kami meminta Presiden Joko Widodo segera perintahkan Pansel KPK untuk tidak meloloskan calon pimpinan KPK yang terbukti tidak berkualitas maupun berintegritas atau setidaknya para calon pimpinan KPK yang tidak melaporkan harta kekayaannya, punya konflik kepentingan, dan rekam jejak buruk di masa lalu, tidak diloloskan dalam seleksi," demikian tertulis dalam laman change.org yang dikutip di Jakarta, Minggu.

Petisi tersebut diinisiasi oleh salah satu peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana.

Menurut Kurnia, proses pemilihan pimpinan KPK 2019-2023 menyisakan banyak persoalan serius. Mulai dari panitia seleksi hingga para calon yang mendaftar.

"Pertama, Pansel KPK tidak mempertimbangkan rekam jejak para calon pimpinan KPK karena dalam nama-nama yang dinyatakan lolos seleksi, masih terdapat nama-nama yang mempunyai rekam jejak buruk di masa lalunya," ujar Kurnia.

Rekam jejak yang buruk tersebut, misalnya sempat dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik sampai ada yang diberitakan pernah mengintimidasi salah seorang pegawai KPK.

"Bahkan, tidak menutup kemungkinan ada yang punya konflik kepentingan, sehingga akan menyulitkan kerja-kerja pemberantasan korupsi ke depan. Kalau para pimpinan KPK punya rekam jejak buruk dan punya konflik kepentingan, semakin lama publik tidak akan percaya KPK bisa bertindak secara objektif lagi. Apa itu baik bagi KPK dan pemberantasan korupsi," ujar Kurnia.

Kedua, mayoritas calon pimpinan KPK yang berasal dari penyelenggara negara maupun penegak hukum tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaannya pada KPK.

"Kenapa Pansel KPK meloloskan calon pimpinan KPK yang tidak patuh melaporkan harta kekayaannya. Jika para calon pimpinan KPK dibiarkan dan diloloskan saat tidak taat aturan, maka mimpi kita memiliki seorang pimpinan KPK yang bersih dan berintegritas tidak akan pernah terjadi," kata Kurnia.

Ketiga, salah seorang anggota pansel pernah mengatakan calon pimpinan KPK harus berasal dari lembaga penegak hukum konvensional. Padahal dibentuknya KPK karena lembaga penegak hukum konvensional belum mampu memberantas korupsi secara maksimal.

"Komitmen Presiden dalam pemberantasan korupsi di Indonesia akan kita lihat dari sikapnya soal seleksi calon pimpinan KPK sekarang. Kalau Presiden tetap membiarkan calon pimpinan KPK yang bermasalah lolos dalam seleksi, artinya Presiden membiarkan KPK dipimpin oleh orang-orang yang tidak berintegritas dan pada akhirnya pemberantasan korupsi di Indonesia akan jadi mundur," ujar Kurnia.

Hingga pukul 20.25 WIB, petisi online tersebut sudah ditandatangani oleh 1.380 orang.

Koalisi kawal capim KPK terdiri atas Indonesia Corruption Watch, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.

Pansel Capim KPK pada Jumat (23/8) mengumumkan 20 orang yang lolos lolos seleksi "profile assesment". Mereka terdiri atas akademisi/dosen (3 orang), advokat (1 orang), pegawai BUMN (1 orang), jaksa (3 orang), pensiunan jaksa (1 orang), hakim (1 orang), anggota Polri (4 orang), auditor (1 orang), komisioner/pegawai KPK (2 orang), PNS (2 orang), dan penasihat menteri (1 orang).

Dua nama yang sempat disorot oleh koalisi adalah mantan Deputi Penindakan KPK Irjen Firli yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan, diduga melakukan pertemuan dengan salah seorang kepala daerah padahal kepala daerah tersebut sedang diperiksa oleh KPK dalam sebuah kasus.

Sedangkan Wakabaresrkim Polri Brigjen Antam Novambar sempat diberitakan diduga melakukan intimidasi terhadap mantan Direktur Penyidikan KPK Endang Tarsa. Saat itu, diduga Antam meminta Direktur Penyidikan KPK bersaksi agar meringankan Budi Gunawan.

KPK telah menyampaikan data rekam jejak para capim kepada pansel. Data rekam jejak itu diolah berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, kemudian telah dicek ke lapangan, oleh tim KPK didukung dengan data penanganan perkara di KPK, hingga pelaporan LHKPN dan gratifikasi.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Joko Widodo (Jokowi), Indonesia Corruption Watch (ICW)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Rivan Awal Lingga

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,771.53 3,734.01
British Pound GBP 1.00 17,665.36 17,487.74
China Yuan CNY 1.00 2,000.03 1,980.24
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,147.00 14,007.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,588.84 9,486.94
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,804.63 1,786.72
Dolar Singapura SGD 1.00 10,279.76 10,176.55
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,597.07 15,441.32
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,392.57 3,354.97
Yen Jepang JPY 100.00 13,136.78 13,003.16

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6231.473 -12.997 654
2 Agriculture 1373.405 5.845 21
3 Mining 1665.437 14.211 49
4 Basic Industry and Chemicals 880.940 -6.688 73
5 Miscellanous Industry 1168.551 -4.934 49
6 Consumer Goods 2224.357 -12.734 53
7 Cons., Property & Real Estate 500.602 -0.838 81
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1228.506 14.718 75
9 Finance 1256.024 -5.058 90
10 Trade & Service 796.555 -5.213 163
No Code Prev Close Change %
1 AHAP 56 75 19 33.93
2 KPAL 560 680 120 21.43
3 TIRA 244 286 42 17.21
4 SAPX 870 1,000 130 14.94
5 POLI 1,165 1,335 170 14.59
6 SMMA 10,000 11,000 1,000 10.00
7 POWR 1,010 1,100 90 8.91
8 HOTL 155 168 13 8.39
9 ABMM 1,805 1,950 145 8.03
10 SSTM 454 490 36 7.93
No Code Prev Close Change %
1 HOME 113 84 -29 -25.66
2 KRAH 1,500 1,135 -365 -24.33
3 VINS 136 103 -33 -24.26
4 OKAS 258 216 -42 -16.28
5 APEX 550 462 -88 -16.00
6 JKON 500 428 -72 -14.40
7 ALKA 488 420 -68 -13.93
8 FILM 480 416 -64 -13.33
9 TRIM 170 150 -20 -11.76
10 GGRP 945 855 -90 -9.52
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,270 1,250 -20 -1.57
2 HOME 113 84 -29 -25.66
3 MAMI 140 147 7 5.00
4 FREN 163 166 3 1.84
5 YELO 176 176 0 0.00
6 BBRI 4,220 4,160 -60 -1.42
7 IPTV 530 520 -10 -1.89
8 TLKM 4,210 4,290 80 1.90
9 KPAL 560 680 120 21.43
10 SWAT 118 120 2 1.69