Usul Gerindra: Mobil Dinas Menteri Jangan yang Mahal-Mahal, Kan BPJS Masih Nunggak!!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade angkat suara terkait rencana pemerintah melakukan pengadaan mobil dinas baru untuk presiden dan menteri. Ia mengaku tak masalah terkait renacan tersebut. Namun, ia menyarankan sebaiknya, pembelian mobil dinas agar tak terlalu menyedot anggaran yang besar.

Ia mengaku berdasarkan penglihatannya, mobil dinas Presiden dan menteri tergolong sudah tua. Sehingga, sudah waktunya untuk diremajakan.

"Tentu kalau kita objektif memang mobil dinas menteri dan presiden memang sudah tua. Dalam arti kata, memang sudah saatnya diremajakan," katanya kepada wartawan, Senin (26/8/2019).

Baca Juga: Soal Isi Ulang Daya Mobil Listrik di Luar Jakarta, Apa Jawaban Jonan?

Baca Juga: Mobil Bekas Presiden Jokowi Ditaksir Rp200 Jutaan

Namun, ia mengaku sepakat dengan mobil dinas presiden harus berkualitas bagus. Tetapi, untuk para menteri tak perlu mobil dinas yang mewah.

"Enggak perlu juga menteri pake yang mahal kaya Royal saloon dimana mobil diatas Rp1 M. Apalagi anggaran kita terbatas. Kalo kita lihat kas negara kosong, pendapatan pajak di luar ekspetasi ini menjadi kehati-hatian pemerintah," ucapnya.

Karena itu, ia berharap pemerintah dapat mengevaluasi kendaraan dinas untuk menteri atau pejabat setingkat agar tak membuang anggaran negara. 

"Uangnya perlu buat yang lain, kaya BPJS masih nunggak enggak ada duit. Masa foya-foya beli mobil mahal," tukasnya.

Diketahui, pengadaan mobil dinas baru untuk menteri sudah dimulai pada Maret 2019 dan kini proses lelang tendernya sudah selesai. Berdasarkan informasi dari laman resmi Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), anggaran yang dialokasi lebih dari Rp147 miliar. Lelang tender oleh PT Astra International Tbk-Tso.