Ekonomi Senior Rizal Ramli menyayngkan alokasi Dana otonomi khusus (otsus) dari pemerintah pusat kepada Papua yang mencapai Rp62 triliun, tidak berbanding lurus dengan taraf kehidupan masyarakat.
“Di kampung-kampung, di gunung-gunung makan saja susah, sekolah, apalagi kesehatan. Uang itu dikorup baik pejabat pusat maupun sebagian pejabat daerah," ucapnya saat “Ngobrol Terbuka Tentang Papua” di Jakarta, Senin (26/8/2019).
Baca Juga: Pak Jokowi, Masalah di Papua Tak Bisa Selesai dengan Infrastruktur
Baca Juga: "Melayu, Dayak, Betawi, Madura, Papua, Bugis, Sasak, Aceh, Batak, Jawa, Adalah Orang Indonesia"
Lanjutnya, ia mengatakan ada yang salah dengan sistem pemberian dana tersebut. Bahkan, ia mengaku pernah mengusulkan sistem dana otsus ini dibuat sepeti di Alaska.
Menurutnya, Alaska merupakan wilayah penghasil besar bagi AS karena kandungan minyak bumi, sama seperti Papua yang menjadi penghasil emas.
Ia mengusulkan untuk mengubah sistem seperti di Alaska, Di mana, rakyatnya diberikan kartu ATM dan mendapatkan dana setiap bulannya langsung dari pemerintah pusat.
"Alaska itu penduduk aslinya India, ternyata banyak gas, banyak minyak bumi. Akhirnya setiap penduduk Alaska diberikan ATM saja, setiap bukan langsung ditransfer subsidinya oleh pemerintahan Alaska," jelasnya.
Selain itu, ia mengatakan jika dana otsus senilai Rp62 triliun per tahun, jika dibagi kepada warga Papua, sebanyak 3,5 juta, maka per orang akan mendapat Rp 17,7 juta per orang.
"Tapi rakyatnya nggak dapat apa-apa. Saya betul-betul nggak terima dan marah. Ini sumber ketidakadilan luar biasa," tegasnya.
Sambungnya, "Itu lebih bagus kita kasih ATM saudara-saudara kita di situ (Papua), tiap bulan terima subsidi berapa juta, sehingga mereka bisa hidup lebih baik," tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait: