Jangan, Asing Jangan Ikut Campur BPJS Kesehatan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota DPD RI Fahira Idris mengimbau kepada pemerintah dan manajemen Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk tidak melibatkan pihak asing dalam mengatasi defisit keuangann di BPJS Kesehatan.

Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan marwah bangsa dan harus diselesaikan sendiri oleh bangsa ini. 

“Jangan setiap persoalan yang mendera bangsa ini kita minta saran dan minta bantuan negara lain. Kita bisa selelsaikan persoalan kita sendiri. Tinggal pemerintah mau jadikan persoalan defisit BPJS Kesehatan ini sebagai skala prioritas atau tidak,” ucapnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Baca Juga: BPJS Kesehatan Tutup Defisit Pakai Bantuan China? Ini Kata Luhut

Baca Juga: Tak Dukung Ibu Kota Pindah, Gerindra: BPJS Kesehatan Aja Minta Tolong Tiongkok

Lanjutnya, karena itu, ia meminta pemerintah dan manajemen BPJS Kesehatan tidak putus asa untuk menyelesaikan persoalan defisit secara mandiri. Menurutnya, berbagai skema untuk mengikis dan menghentikan defisit keuangan tinggal dikaji kembali secara mendalam untuk kemudian dikonsultasikan dengan parlemen. Terkait sistem teknologi informasi BPJS Kesehatan perlu diperbaiki karena menjadi salah satu sebab defisit.

"Tidak perlu saran apalagi tawaran kerja sama dengan perusahaan asuransi asing. Kalau tiba-tiba meminta bantuan asing terkait teknologi informasi asuransi dan pelayanan kesehatan nasional, apa kita tidak menampar muka sendiri,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan wacana agar BPJS Kesehatan meminta saran, bantuan apalagi penjajakan kerja sama dengan perusahaan asuransi asing sebaiknya dihentikan. Karena akan menambah polemik dan pasti ditolak oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Saat ini, masyarakat Indonesia menuntut agar pemerintah menjadikan defisit keuangan BPJS Kesehatan sebagai skala prioritas untuk diselesaikan secara mandiri tanpa melibatkan pihak asing.

“Kenapa defisit BPJS Kesehatan terus bertambah, karena oleh pemerintah belum dijadikan skala prioritas. Saya mau ingatkan pelayanan kesehatan itu sendi utama kehidupan bangsa ini. Jika terganggu bisa melahirkan berbagai persoalan baru yang pelik,” tukasnya.