Jokowi Fix Pindahkan Ibu Kota, Sandi Sentil Utang Negara

Warta Ekonomi, Jakarta -

Eks Cawapres Sandiaga Uno angkat suara terkait pengumuman resmi pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur. Namun, ia mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memikirkan betul aspek dan dampak dari rencana tersebut.

"Saya bukan dalam posisi menolak, tapi saya ingin segala biaya, keuntungan dan kerugiannya harus diperhitungkan matang-matang, " ujarnya dalam akun Twitternya, seperti yang dikutip WE Online, Senin (26/8/2019).

Baca Juga: Benarkah Orang Ini yang Jadi Ganjalan Sandiaga Tak Balik ke Gerindra?

Baca Juga: Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Sebagai Arsitek, Ridwan Kamil Bilang Boros

Lanjutnya, ia ikut mempertanyakan biaya yang dikeluarkan akan sebanding dengan hasilnya. 

"Saya ingin pemindahan Ibu Kota ini tentunya tidak menambah hutang negara. Saya ingin kebijakan ini telah melibatkan seluruh pihak, bukan hanya eksekutif saja," jelasnya.

Selain itu, ia menambahkan sebagai mitra yang kritis dan konstruktif, dirinya ingin memastikan segala keputusan dan kebijakan yang pemerintah keluarkan berpihak kepada seluruh rakyatnya.

"Bukan hanya untuk segelintir orang," ucapnya.

Bahkan, sambungnya, "Jika sampai pemindahan Ibu kota ini terjadi, saya akan pastikan pemerataan ekonomi betul-betul terjadi, bukan sekedar wacana," tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan lokasi ibu kota baru terletak di Kalimantan Timur, tepatnya di dua kabupaten yakni Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara.

Ia juga mengatakan pemindahan ibu kota negara ini setelah melakukan kajian matang. "Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur," katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Selain itu, ia mengatakan dana pemindahan ibu kota berasal dari APBN dan pengelolaan aset dengan BUMN dan swasta. "Sebesar 19 persen akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama dengan skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota," ujar Jokowi.