Portal Berita Ekonomi Selasa, 17 September 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:56 WIB. Yunani -  Pemerintah ajukan permintaan kepada ESM dan EFSF pinjaman dana bagian dari bailout IMF
  • 22:15 WIB. Ethiopia - Ethiopian Airlines meluncurkan pembayaran dengan Wechat untuk gandakan penjualan tiket online
  • 21:17 WIB. OIL - Minyak bumi acuan Brent diperdagangkan pada posisi 66,47 $/barel
  • 21:12 WIB. OIL - Minyak bumi acuan WTI diperdagangkan pada posisi 60,13 $/barel
  • 21:09 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada posisi 1.497 
  • 21:07 WIB. Bursa - Indeks S&P 500 melemah 0,32% dari pembukaan di level 2.997
  • 21:05 WIB. Bursa - Indeks Dow Jones melemah 0,33% dari pembukaan di level 27.136
  • 21:03 WIB. Bursa - Indeks Nasdaq melemah 0,27% dari pembukaan pada level 8.154,31 
  • 20:53 WIB. India - Kemendag akan kurangi tarif premi asuransi jadi 0,6% untuk eksportir kecil
  • 16:08 WIB. Bursa - Shanghai Composite Index ditutup melemah 0,02% pada posisi 3.030
  • 16:06 WIB. Valas - Rupiah ditutup melemah 0,54% terhadap dollar pada posisi Rp 14.042 
  • 16:04 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka melemah 0,13% pada posisi 7.358
  • 15:53 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng hong Kong ditutup melemah 0,83% pada posisi 27.124
  • 15:44 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup menguat 0,64% pada posisi 2.062

Cegah Kebocoran Penerimaan Cukai Rokok, Pemerintah Wajib Gandeng KPK

Cegah Kebocoran Penerimaan Cukai Rokok, Pemerintah Wajib Gandeng KPK - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Pemerintah diminta menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah kebocoran penerimaan cukai dari industri hasil tembakau (IHT) yang bernilai triliunan. KPK dinilai dapat memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan tarif cukai rokok. 

Pada 2015 pendapatan negara dari cukai tembakau mencapai Rp139,5 triliun. Kemudian pada 2016 meningkat menjadi Rp141,7 riliun. Lalu, pada 2017 menjadi Rp149,9 triliun dan pada 2018 menembus Rp153 triliun. Tahun ini ditargetkan sebesar Rp 171,9 triliun.

Direktur  Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Oce Madril menyatakan, KPK bisa memberikan rekomendasi jika berdasarkan kajian ditemukan adanya sistem yang berpotensi merugikan negara.

Baca Juga: Hingga Akhir Juli, Penerimaan Pajak Melempem

"KPK bisa merekomendasikan agar kebijakannya dicabut atau direvisi atau mungkin merekomendasikan dibuat kebijakan baru. Eksekusinya tetap di pemerintah dengan melibatkan partisipasi semua pihak," kata Oce melalui keterangan tertulisnya, Selasa (27/8/2019).

Oce menjelaskan, pemerintah harus menerapkan aturan secara konsisten. Pemerintah harus menutup setiap peluang kecurangan, salah satunya dengan menghapus berbagai area abu-abu yang bisa dimanfaatkan pihak tertentu. Kecurangan tersebut, misalnya, terkait permainan pabrikan rokok dalam hal struktur tarif cukai.

Salah satu kebijakan yang dalam beberapa bulan terakhir menjadi polemik adalah sistem tarif cukai rokok yang kini sedang digodok Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Salah satunya terkait batasan produksi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM). Kebijakan ini diduga memiliki celah yang bisa dimanfaatkan pabrikan besar asing agar membayar tarif cukai rokok lebih murah. 

Batasan produksi SKM dan SPM sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Dalam peraturan tersebut, setiap perusahaan rokok yang secara total memproduksi tiga miliar batang SKM dan SPM harus membayar tarif cukai tertinggi (golongan I) di masing-masing golongan.

Baca Juga: Simplifikasi Tarif Cukai Berpotensi Rugikan Industri Kretek Nasional

Ketentuan itu kemudian dihapus saat Kemenkeu merevisi tarif cukai tahun lalu dengan menerbitkan PMK nomor 156/2018. Akibatnya, perusahaan besar asing punya peluang membayar tarif cukai rokok lebih rendah, meskipun jika ditotal produksi SKM dan SPM mereka melampaui tiga miliar batang.

KPK sendiri pernah mendapatkan apresiasi yang sangat positif ketika memberikan rekomendasi kepada presiden terkait rokok. Pada Februari 2019, Komisi Antirasuah mengirimkan rekomendasi agar pemerintah mencabut insentif fiskal terhadap rokok di kawasan perdagangan bebas (free trade zone/FTZ).

Berdasarkan kajian potensi penerimaan negara 2018, KPK menemukan kebijakan insentif tersebut berpotensi mengurangi pendapatan negara akibat indikasi penyalahgunaan dan ketidaktepatan pembebasan cukai untuk 2,5 miliar batang rokok di FTZ Batam sebesar Rp945 miliar. Akhirnya, terhitung sejak 17 Mei 2019, Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu mencabut insentif tersebut.

Indonesia Budget Center (IBC), sebuah lembaga swadaya masyarakat yang fokus mengawasi anggaran negara, juga menilai berbagai celah dalam kebijakan tarif cukai rokok berpotensi merugikan negara.

Baca Juga: Harga Rokok Relatif Naik Terbatas, Menanti Kebijakan Cukai Terkini

Ketua IBC, Arif Nur Alam menjelaskan, kerugian negara yang muncul dari celah kebijakan cukai rokok disebabkan adanya pabrikan rokok besar asing yang membayar tarif cukai rokok lebih rendah dibandingkan yang seharusnya.

"Ini karena penggolongan tarif cukai saat ini sangat banyak dan rumit. Padahal, setiap kebijakan yang rumit akan memunculkan celah penyimpangan. Untuk itu, KPK harus segera mendorong pemerintah melakukan perbaikan, seperti yang telah dilakukan pada kebijakan pembebasan cukai rokok di FTZ Batam," tutupnya.

Tag: cukai rokok, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Rosmayanti

Foto: Sufri Yuliardi

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,756.53 3,719.01
British Pound GBP 1.00 17,582.91 17,401.23
China Yuan CNY 1.00 1,994.14 1,974.33
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,090.00 13,950.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,681.24 9,582.26
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,800.39 1,782.38
Dolar Singapura SGD 1.00 10,251.00 10,145.45
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,606.08 15,449.63
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,384.58 3,348.54
Yen Jepang JPY 100.00 13,077.78 12,946.64

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6219.435 -115.408 652
2 Agriculture 1361.119 -4.695 21
3 Mining 1679.100 9.097 49
4 Basic Industry and Chemicals 894.538 -4.674 72
5 Miscellanous Industry 1188.637 -9.828 49
6 Consumer Goods 2222.625 -143.391 53
7 Cons., Property & Real Estate 496.194 -2.638 81
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1196.711 -0.304 75
9 Finance 1248.458 -20.517 90
10 Trade & Service 806.205 -6.008 162
No Code Prev Close Change %
1 SKYB 67 90 23 34.33
2 LPLI 125 158 33 26.40
3 ITIC 800 1,000 200 25.00
4 MYTX 63 77 14 22.22
5 TALF 312 360 48 15.38
6 APEX 530 580 50 9.43
7 AHAP 57 62 5 8.77
8 POLL 4,630 5,025 395 8.53
9 SHID 3,350 3,600 250 7.46
10 ARTA 364 390 26 7.14
No Code Prev Close Change %
1 GGRM 68,800 54,600 -14,200 -20.64
2 OMRE 1,740 1,400 -340 -19.54
3 HMSP 2,800 2,290 -510 -18.21
4 JAWA 150 124 -26 -17.33
5 BMSR 120 100 -20 -16.67
6 AKSI 580 486 -94 -16.21
7 BRAM 7,400 6,225 -1,175 -15.88
8 OKAS 224 193 -31 -13.84
9 BCAP 199 172 -27 -13.57
10 BAPI 150 130 -20 -13.33
No Code Prev Close Change %
1 HMSP 2,800 2,290 -510 -18.21
2 MNCN 1,305 1,285 -20 -1.53
3 GGRM 68,800 54,600 -14,200 -20.64
4 IPTV 555 540 -15 -2.70
5 BBRI 4,310 4,190 -120 -2.78
6 MAMI 129 130 1 0.78
7 BAPI 150 130 -20 -13.33
8 IATA 50 50 0 0.00
9 BMTR 376 364 -12 -3.19
10 ADRO 1,375 1,430 55 4.00