Pindah Ibu Kota, DPR Terima Surat Presiden

Warta Ekonomi, Jakarta -

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menerima surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemindahan ibukota.

Pimpinan sidang paripurna DPR sekaligus Ketua DPR, Bambang Soesatyo membacakan surat pemindahan ibu kota dari presiden dalam rapat paripurna, Selasa (27/8/2019) di Kompleks parlemen Jakarta.

Melalui surat itu Presiden Jokowi juga meminta dukungan dari DPR untuk mengimplementasikan rencana pemindahan ibu kota. Surat Presiden Jokowi yang diterima Pimpinan DPR itu tertanggal 23 Agustus 2019.

"Pimpinan DPR telah menerima surat dari Presiden tanggal 23 Agustus perihal penyampaian hasil kajian dan permohonan dukungan atas pemindahan ibu kota," ujar Bambang.

Baca Juga: Menteri PPN Beberkan Strategi Pembangunan Infrastruktur dan Kondisi Moneter Indonesia

Sementara itu anggota komisi II DPR Yandri Susanto mengatakan surat dari Presiden terkait pemindahan ibu kota akan ditindaklanjuti DPR dengan menggelar rapat Badan Musyawarah. Selanjutnya DPR akan membentuk panitia khusus pemindahan ibukota. Hanya menurutnya siapa saja anggota Pansus  ibukota masih akan dibahas apakah oleh anggota DPR periode ini atau periode selanjutnya.

Sebelumnya Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akhirnya ditetapkan sebagai lokasi ibu kota negara yang baru menggantikan DKI Jakarta.

Keputusan ini diambil setelah pemerintah melakukan kajian mendalam dan intensif selama tiga tahun terakhir ini. Berdasarkan kajian, dua daerah tersebut dianggap sebagai lokasi paling ideal, di antaranya karena dari segi risiko bencana kedua daerah tersebut dinilai minim, baik banjir, gempa tsunami, longsor, gunung api aktif maupun kebakaran hutan.

Baca Juga: Ibu Kota Pindah, Bagaimana Sikap Operator Telekomunikasi?