Sumber Dana Belum Jelas, Pembangunan Ibu Kota Terancam Mangkrak

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai rencana pemindahan ibu kota ke wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) masih berada di awang-awang. Sebab, menurutnya, pembangunan ibu kota baru seperti terburu-buru dan dicurigai ada faktor kepentingan politik dan bisnis dalam pemindahan ini.

"Karena di dalamnya (tampak) ada kepentingan politik dan bisnis. Jadi banyak yang meragukan," ujarnya kepada wartawan, Rabu (28/8/2019).

Diketahui, Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan rencana pemindahan ibu kota ke ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kaltim ini, menghabiskan dana sekitara Rp500 triliun, dan Rp93 triliun menggunakan APBN dan sisanya mengandalkan investasi swasta. 

Baca Juga: Berat, Kalau Pindah Ibu Kota Pakai APBN Terlalu Berat

Baca Juga: Ridwan Kamil Bilang Ibu Kota Baru Boros, Anak Buah Jokowi Bereaksi

"Anggaran APBN nggak ada, hanya tersedia Rp93 triliun (dari APBN). Sedangkan kebutuhan untuk ibukota baru Rp466 triliun. Cenderung dipaksakan, dan akan diserahkan ke swasta atau pengusaha," cetusnya.

Karena itu, ia memandang ada ketergantungan pemerintah terhadap peran investasi swasta dalam membangun ibu kota baru dan hanya akan menambah besar utang negara. 

Menurutnya, pemerintah harus mematangkan perjanjian dengan pihak swasta. Agar proyek pembangunan ibukota baru tidak mangkrak di tengah jalan. 

"Kemungkinan pemerintah tetap akan lanjut dengan kebijakannya tersebut. Namun kebijakan tersebut bisa saja akan tersendat di tengah jalan, bisa saja mangkrak. Tergantung deal antara pemerintah dengan swasta tersebut," jelasnya.

Selain itu, ia menegaskan bahwa pemindahan ibu kota bukanlah hal yang mendesak. "Rakyat lebih butuh pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis, sembako murah, dan lapangan pekerjaan banyak," tukasnya.