Mahasiswa Papua Bilang Percuma Jokowi Ucap Maaf: Tapi Blokir Internet

Warta Ekonomi, Jakarta -

Koordinator Aksi Komite Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme, Ambrosius menilai, pemerintah telah melanggar hak asasi manusia dengan memblokir jaringan internet di Papua dan Papua Barat. Ia menganggap pemerintah sengaja menutupi akar permasalahan di Papua.

"Bukan hanya kali ini pelanggaran HAM, tapi sejak 1961. Jadi kini mereka sengaja selalu menonaktifkan internet. Negara melanggar hak asasi manusia untuk menyampaikan pendapat dan mendapatkan informasi yang selayaknya. Negara sengaja menutupi permasalahan Papua," katanya saat unjuk rasa di depan Mabes TNI dan Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019) siang ini.

Baca Juga: Papua Bukan Anak Tiri, Tapi Anak Kandung, Tegas Fahri

Baca Juga: Rasime ke Mahasiswa Papua, Dua Anggota TNI Diperiksa

Lanjutnya, ia berharap media massa dan mahasiswa yang berada di luar Papua bisa menyebarkan informasi terkini yang sedang terjadi di Papua, setelah kerusuhan akibat perkataan rasisme di Asrama Papua Surabaya.

"Saya berharap kawan-kawan dan media di luar Papua bisa mengangkat suara kami," jelasnya.

Selain itu, ia mengatakan di Kabupaten Deiyae, Papua sedang terjadi kerusuhan antara aparat dan masyarakat yang melakukan aksi. Namun, hal tersebut tidak bisa didengar secara nasional karena internet di blokir.

"Hari ini di Kabupaten Deiyae sedang perang aparat dengan masyarakat, di Puncak Jaya juga ada penyisiran yang dilakukan oleh aparat. Jadi Jokowi bilang maaf-maaf tapi mematikan internet adalah cara untuk menambah aparat di Papua. Itu tidak menyelesaikan masalah," tegasnya.