DPRD Harap Pemprov Jabar Tingkatkan Anggaran Guru Daerah Terpencil

Warta Ekonomi, Bandung -

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Barat akan membahas finalisasi dan rapat pleno Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 dengan Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat.

Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jawa Barat, Irfan Suryanagara mengatakan, masalah anggaran 2019 perubahan finalisasi dan pleno yang akan di bawa ke paripurna. Artinya rapat Banggar dengan TAPD dihasilkan bahwa apa-apa yang diusulkan bersama untuk disepakati ada beberapa yang tidak disepakati.

“Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar yang terakhir untuk periode sekarang untuk pembangunan APBD Perubahan Jabar 2019,” ujar Irfan kepada wartawan, Rabu (28/8/2019).

Baca Juga: Tak Patuhi MA, Anies Bakal Digarap DPRD DKI

Baca Juga: Mantan Penyanyi Cilik Ini Ingin Masuk Komisi E DPRD DKI

Selain itu, untuk guru terpencil turut menjadi prioritas bagi dewan khususnya Banggar. Pasalnya, guru di daerah terpencil hanya fokus mengajar. Berbeda dengan guru di daerah yang sudah maju.

"Guru di daerah itu tertutup ruang dia bisa mencari nafkah lain. Karena daerah terpencil, mau cari apalagi?" ucapnya.

Senada dengan anggota Banggar, Yod Mintaraga yang menyebutkan guru di daerah maju setelah melaksanakan kewajibannya di sekolah yang ditempatkan, bisa ngajar juga di tempat lain. Jika memungkinkan, guru tersebut bisa membuka usaha.

"Oleh karenanya, itu harus menjadi perhatian," tegasnya.

Yod menambahkan, peningkatan penghasilan bagi guru-guru di pedesaan dan daerah terpencil ini penting diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, demi pemenuhan hak hidup layak bagi para guru. Apalagi guru di pedesaan dan terpencil tidak ada ruang untuk mencari penghasilan tambahan.

“Guru di daerah itu tertutup ruang (kesempatan) bisa mencari nafkah lain. Karena daerah terpencil. Jadi mau cari apalagi? Dia (guru) itu hanya fokus mengajar,” jelasnya.

“Itupun kalau guru tersebut mengajar di daerah yang sudah maju (akses infrastrktur baik. Ruang mereka (guru) untuk mengabdikan diripun lebih terbuka,” tambahnya.

Oleh karena itu kata Yod, Fraksi Golkar meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih memperhatikan masalah ini. Peningkatan penghasilan bagi guru di pedesaan dan daerah terpencil harus dilakukan. Sebagai salah satu upaya pemenuhan hak hidup layak untuk para guru. 

"Besarnya peningkatan penghasilan tersebut nanti diukur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah," pungkasnya.